Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat, Muhaimin Iskandar: Biasanya Malah Dipertahankan oleh Jokowi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menanggapi desakan pimpinan MPR agar Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot.

Menurut Cak Imin, sapaan karibnya, cara seperti itu menunjukkan hal yang tak produktif dan malah akan sia-sia.

"Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi."

Baca juga: KPU dan Pemerintah Tak Kunjung Sepakat, Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 Bakal Dilanjut Tahun Depan

"Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, biasanya malah dipertahankan oleh Pak Jokowi," kata Cak Imin kepada wartawan, Kamis (2/12/2021).

Dia mengatakan, pemotongan anggaran itu hal yang biasa, baik di DPR maupun MPR.

"Itu siklus anggaran yang normal, kalau ada duit ditambah, kalau ada kurang duit dikurangi, itu siklus normal di lembaga pemerintahan," tuturnya.

Baca juga: Siap-siap! Varian Omicron Sudah Sampai di Singapura

Namun, apa yang terjadi di MPR, Cak Imin menyebut hal itu bukanlah keputusan MPR secara umum, melainkan keputusan orang-orangnya atau pimpinannya.

"Keputusan MPR adalah hasil sidang, tidak pernah ada sidang MPR, itu keputusan orang-orang pimpinan MPR," tegasnya.

Sebelumnya, MPR meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca juga: Calon Anggota KPU-Bawaslu Periode 2022-2027 Sisa 48 Orang, 16 di Antaranya Perempuan

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengucapkan hal ini, lantaran pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama di kabinet.

"Kita minta Presiden memberhentikan dan mencopot Menteri Keuangan, karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," ucap Fadel saat konferensi pers di Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).

Baca juga: Surati DPR, KPU Minta Jadwal Pemilu Dibahas pada 7 Desember 2021 Atau Sebelum Reses

Menurut Fadel, selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.

Hal itu terlihat dari sikap Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah dijanjikan sejak lama.

"Kita komunikasi sudah beberapa bulan yang lalu sekitar tiga bulan, tapi dia enggak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," nilai Fadel.

Baca juga: Diundang Rapat Tak Pernah Hadir, Pimpinan MPR Tegur Menteri Keuangan Sri Mulyani

Fadel pun merasa selama menjabat Menkeu di kabinet Jokowi, Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus.

Contohnya, pendapatan negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah, dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya.

"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," tegas Fadel.

Diundang Rapat Tak Pernah Hadir

Rapat pimpinan MPR sepakat menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan dan Badan Penganggaran MPR, tanpa alasan jelas.

Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan."

Baca juga: Varian Omicron Lebih Cepat Menular, Menambah Tingkat Keparahan Penyakit, dan Turunkan Efikasi Vaksin

"Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet, Rabu (1/12/2021).

Dia menambahkan, dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.

Baca juga: KPK Duga Uang Rp1,5 Milar Saat OTT Dodi Reza Alex Noerdin Digunakan untuk Biaya Pengacara Ayahnya

Dia menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi setiap diundang tidak hadir.

Padahal, kata Bamsoet, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Dia menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

Baca juga: 4 Ambigu Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menurut Denny Indrayana, Berpotensi Timbulkan Perselisihan

"Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis."

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI."

"Untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," jelasnya. (Reza Deni)