Breaking News:

Diundang Rapat Tak Pernah Hadir, Pimpinan MPR Tegur Menteri Keuangan Sri Mulyani

Dia menambahkan, dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Rapat pimpinan MPR sepakat menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan dan Badan Penganggaran MPR, tanpa alasan jelas. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Rapat pimpinan MPR sepakat menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan dan Badan Penganggaran MPR, tanpa alasan jelas.

Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan."

Baca juga: Varian Omicron Lebih Cepat Menular, Menambah Tingkat Keparahan Penyakit, dan Turunkan Efikasi Vaksin

"Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet, Rabu (1/12/2021).

Dia menambahkan, dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.

Baca juga: KPK Duga Uang Rp1,5 Milar Saat OTT Dodi Reza Alex Noerdin Digunakan untuk Biaya Pengacara Ayahnya

Dia menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi setiap diundang tidak hadir.

Padahal, kata Bamsoet, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Dia menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

Baca juga: 4 Ambigu Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menurut Denny Indrayana, Berpotensi Timbulkan Perselisihan

"Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis."

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI."

"Untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," jelasnya. (Reza Deni)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved