Dianggap Sepelekan MPR karena Potong Anggaran dan Tak Hadiri Rapat, Ini Jawaban Sri Mulyani

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pernyataan pimpinan MPR, yang menyebutnya selalu tidak hadir saat diundang rapat membahas anggaran MPR.

"Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan."

"Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir."

Baca juga: Diundang Rapat Tak Pernah Hadir, Pimpinan MPR Tegur Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda," ujar Yustinus Prastowo, Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis, dikutip dari akun Intagram@smindrawati.

Sedangkan mengenai anggaran MPR, lanjut Yustinus, tahun ini Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.

Sehingga, seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali.

"Tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19, dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi (dari Rp 63,51 T menjadi Rp 96,86 T), akselerasi vaksinasi (Rp 47,6 T), dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," jelasnya.

Anggaran, papar Yustinus, juga difokuskan membantu rakyat miskin, dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

"Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN," imbuh Yustinus.

Baca juga: Fadel Muhammad Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani, Satu Alasannya karena Anggaran MPR Dipotong Terus

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, desakan itu muncul karena MPR kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama berada di kabinet.

Selain itu, kata Muzani, anggaran yang diberikan kepada MPR setiap tahun selalu berkurang.

Baca juga: Belajar dari Tujuh Negara, Ini Empat Langkah Pemerintah Antisipasi Omicron Masuk Indonesia

Pengurangan anggaran tersebut terjadi sejak adanya pandemi Covid-19.

Menurut Muzani, pemerintah terkesan tidak menganggap tugas MPR penting, sehingga kerap memotong anggaran dengan dalih penanganan Covid-19.

"Memang kalau dari sisi itu jumlah anggaran MPR tiap tahun berkurang."

Baca juga: Sidangnya Digelar Online, Munarman Bandingkan dengan Rizieq Shihab

"Saya dari pimpinan MPR itu dari sebelum periode ini berkurang, berkurang, berkurang."

"Tapi kalau pemotongannya selalu refocusing, refocusing, refocusing sejak ada Covid terus-terusan dipotong," kata Muzani di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (1/12/2021).

Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra itu mengakui ada beban MPR untuk menjaga Empat Pilar Kebangsaan.

Baca juga: Gara-gara Cuitan UU Cipta Kerja Terlau Banyak Invisible Hand, Fadli Zon Dilaporkan ke MKD

Namun, ia mengakuinya bersama pimpinan MPR lainnya, beban itu semakin berat karena tak dibarengi dengan anggaran yang memadai.

"Nah, itu yang kemudian teman-teman MPR merasa jangan menganggap beban yang jadi tanggung jawab MPR itu, jangan dianggap kecil sehingga biayanya dianggap kecil."

"Ini situasi jadi begini karena kerja kolektif, kerja bareng, kerja lama, sehingga ada suasana kebatinan yang guyub yang bersatu, kira-kira bersatu."

Baca juga: UPDATE Vaksinasi Covid-19 RI 1 Desember 2021: Dosis Pertama 140.205.046, Suntikan Kedua 96.519.346

"Itu yang menyebabkan teman-teman MPR berpikirnya seperti itu," jelasnya.

Sebelumnya, MPR meminta Presiden Jokowi memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengucapkan hal ini, lantaran pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selama di kabinet.

Baca juga: Surati DPR, KPU Minta Jadwal Pemilu Dibahas pada 7 Desember 2021 Atau Sebelum Reses

"Kita minta Presiden memberhentikan dan mencopot Menteri Keuangan, karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," ucap Fadel saat konferensi pers di Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).

Menurut Fadel, selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.

Hal itu terlihat dari sikap Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah dijanjikan sejak lama.

Baca juga: Diundang Rapat Tak Pernah Hadir, Pimpinan MPR Tegur Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Kita komunikasi sudah beberapa bulan yang lalu sekitar tiga bulan, tapi dia enggak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," nilai Fadel.

Fadel pun merasa selama menjabat Menkeu di kabinet Jokowi, Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus.

Contohnya, pendapatan negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah, dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya.

"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," tegas Fadel.

Diundang Rapat Tak Pernah Hadir

Rapat pimpinan MPR sepakat menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena beberapa kali tidak datang memenuhi undangan rapat dari pimpinan dan Badan Penganggaran MPR, tanpa alasan jelas.

Padahal, kehadiran Menteri Keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.

"Sebagai Wakil Ketua MPR RI yang mengkoordinir Badan Penganggaran, Pak Fadel Muhammad merasakan betul sulitnya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan."

Baca juga: Varian Omicron Lebih Cepat Menular, Menambah Tingkat Keparahan Penyakit, dan Turunkan Efikasi Vaksin

"Sudah beberapa kali diundang oleh pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang," kata Bamsoet, Rabu (1/12/2021).

Dia menambahkan, dua hari sebelum diundang rapat, Sri Mulyani selalu membatalkan datang.

"Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegasnya.

Baca juga: KPK Duga Uang Rp1,5 Milar Saat OTT Dodi Reza Alex Noerdin Digunakan untuk Biaya Pengacara Ayahnya

Dia menjelaskan, beberapa kali Badan Anggaran MPR juga mengundang Sri Mulyani rapat untuk membicarakan refocusing anggaran penanggulangan Covid-19, tetapi setiap diundang tidak hadir.

Padahal, kata Bamsoet, MPR senantiasa mendukung berbagai kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Dia menerangkan, selain berimbas kepada pandemi kesehatan dan ekonomi, pandemi Covid-19 juga bisa mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa.

Baca juga: 4 Ambigu Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menurut Denny Indrayana, Berpotensi Timbulkan Perselisihan

"Dampak kerusakannya bisa jauh lebih dahsyat, sebagai ancaman kasat mata yang tidak terdeteksi diagnosa medis."

"Jadi, selain mendukung pemerintah menggencarkan vaksinasi kesehatan memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19, MPR RI juga terus menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi 4 Pilar MPR RI."

"Untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penyebaran radikalisme dan demoralisasi generasi bangsa," jelasnya. (*)