Prabowo Subianto: Kita Tidak Bisa Menyusun Rencana Pertahanan Berdasarkan Harapan dan Doa

Kata Prabowo, sejarah manusia mengatakan bangsa yang ingin damai dan merdeka, adalah bangsa yang siap menghadapi perang.

TRIBUNNEWS/JEPRIMA
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjelaskan, dirinya mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo, untuk membuat grand design pertahanan selama 25 tahun. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, belajar sejarah dan penjajahan di masa lalu, penting agar Bangsa Indonesia tidak mengulangi kesalahan.

Meski perang bukan sesuatu yang baik, kata Prabowo, sejarah manusia mengatakan bangsa yang ingin damai dan merdeka, adalah bangsa yang siap menghadapi perang.

Menurutnya, itulah inti dari pertahanan.

Baca juga: Ajak Masyarakat Beribadah di Rumah, Menteri Agama: Mari Jadikan Rumah Kita Sebagai Surga

Hal tersebut ia sampaikan saat webinar bertajuk Optimalisasi Industri Pertahanan Dalam Konteks Kepentingan Nasional RI di Abad 21, Jumat (9/7/2021).

"Jika menghendaki damai, kita harus siap perang."

Kalau terjadi perang, kita tidak bisa buru-buru ke supermarket untuk beli alat perang."

Baca juga: Wagub DKI: Jangan Kucing-kucingan Tipu Petugas dan Jadi Penyebab Duka Bagi Orang Lain

"Tidak ada alat perang yang kita bisa beli langsung, tidak ada," tutur Prabowo.

Prabowo juga menjelaskan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk belanja alat utama sistem senjata (alutsista).

Jika saat ini pemerintah punya uang dan sudah memutuskan untuk beli alutsista tertentu, lanjut dia, maka alutsista tersebut tidak akan datang saat ini juga.

Baca juga: Partai Demokrat Usul Halaman dan Gedung DPR/MPR Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19

"Kita beli hari ini tanda tangan kontrak, datangnya 6 tahun lagi."

"Pesawat pertama mungkin bisa datang tiga tahun, kemudian seterusnya."

"Jadi kita mungkin baru punya satu atau dua skadron setelah enam tahun."

Baca juga: Polda Metro Jaya Targetkan 8 Juta Warga DKI Jakarta Sudah Divaksin Covid-19 Sebelum Agustus 2021

"Nah, sekarang sampai enam tahun bagaimana kita hadapi kalau ada ancaman?" Urai Prabowo.

Untuk itu, ia berharap tidak akan terjadi ancaman terhadap Indonesia.

Ia pun mengungkapkan pentingnya membuat rencana pertahanan berdasarkan perhitungan yang matang.

Baca juga: Absensi Ibas Disinggung, Partai Demokrat: Kita Bicara Nyawa Rakyat, Dia Malah Bahas Daftar Hadir

"Kita berharap tidak terjadi ancaman. Kita berdoa tidak terjadi invasi."

"Tapi para perancang negara, terutama mereka-mereka yang diberi tanggung jawab di bidang pertahanan dan keamanan, kita tidak bisa menyusun kebijakan berdasar harapan."

"Kita tidak bisa menyusun rencana berdasar doa."

Baca juga: Begini Alur Layanan Telemedisin Bagi Pasien Covid-19 Isolasi Mandiri, Baru Berlaku di Jakarta

"Doa perlu, tapi rencana tidak bisa didasarkan atas doa dan harapan," papar Prabowo.

Prabowo menjelaskan dirinya mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo, untuk membuat grand design pertahanan selama 25 tahun.

Dalam rencana yang telah disusunnya di Kementerian Pertahanan, kata dia, pagu anggaran pertahanan tidak akan naik selama 25 tahun.

Baca juga: Beredar Video Personel Dishub DKI Nongkrong di Warkop Saat PPKM Darurat, Terancam Dipecat

Pagu anggaran tersebut, kata dia, senilai 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan Indonesia per tahun.

"Sebagai perbadingan, kita sekarang, dan saya rencananya untuk 25 tahun yang akan datang."

"Dalam rencana yang kita susun, kita tetap akan menggunakan pagu 0,8% dari GDP kita, dari PDB kita."

Baca juga: Politisi PDIP: Beda Pendapat Boleh, tapi Saat Perang Semua Harus Bersatu, Itu Baru Negarawan Sejati

"Produk Domestik Bruto kita, 0,8%," beber Prabowo.

Ia pun menjelaskan sejumlah faktor yang mendasari rencananya tersebut.

Menurutnya, dalam rencana tersebut, Kementerian Pertahanan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Kapolri: Herd Immunity akan Jadi Hadiah Bagi Masyarakat Jawa Timur pada Akhir Agustus

"Kita tetap harus segera menaikkan derajat rakyat kita."

"Yang paling miskin keluar dari kemiskinan, kita harus jamin pangan untuk rakyat kita, jamin obat, jamin kebutuhan rakyat."

"Karena itu saya merencanakan ke Presiden (pagu anggaran pertahanan) kita tidak naik dari 0,8% dari GDP," jelas Prabowo.

Baca juga: Dukung PPKM Darurat, BI Naikkan Batas Nominal Penarikan Uang Tunai di ATM Jadi Rp 20 Juta Sehari

Dengan pengelolaan yang baik, benar, dan cerdas, kata dia, pagu anggaran 0,8% tersebut dapat membangun pertahanan yang lumayan kuat.

"Karena kita tidak ada niat untuk menjajah bangsa lain, tidak ada niat untuk mencaplok bangsa lain, tidak ada niat."

"Kita hanya mau membela nusantara kita, NKRI kita, bumi dan laut kita, hanya mau jaga itu."

Baca juga: Agar Tak Terjadi Kecemburuan, Rotasi Antar Matra Dinilai Paling Baik dalam Pergantian Panglima TNI

"Karena itu kita tidak perlu punya kapal selam yang bisa menyusup berbulan-bulan ke Eropa, tidak perlu."

"Tapi kita perlu untuk jaga kekayaan kita," paparnya.

Indonesia, lanjut dia, harus menjadi negara yang kuat.

Baca juga: Perusahaan Pelanggar PPKM Darurat di Jakarta Bertambah Jadi 35, Satu Sudah Masuk Tahap Penyidikan

Untuk itu, kata Prabowo, Indonesia harus mau berinvestasi di bidang pertahanan untuk menjaga kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

"Kalau investasi kita katakanlah untuk 25 tahun, kita belanjakan USD 2 miliar atau USD 2,5 miliar setiap tahun, itu sangat-sangat memadai, bahkan menurut saya sudah cukup minimal."

"Karena mengamankan kekayaan yang tadi saya sebut. Kekayaan yang demikian kayanya," cetus Prabowo. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved