Luhut Pandjaitan: Nama KPK Sakti Betul, tapi Jangan Jadi Negatif Seolah Cuma Menangkap Saja

"Sehingga juga setiap tahun nanti kita tidak lagi berbicara apakah sudah sesuai atau belum."

"Kemudian nanti berapa duit yang ngendon karena basis datanya tidak terlalu kuat," cetus Ganjar.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengingatkan semua anggota Kabinet Indonesia Maju untuk tidak melakukan korupsi.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tokoh Oposisi yang Layak Jadi Presiden Versi Survei KedaiKOPI, Juga Rocky Gerung

Karena, rakyatlah yang akan menjadi korban.

Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di acara yang sama.

“Saya ingin mengingatkan arahan presiden yang sering disampaikan saat rapat terbatas kabinet, yaitu untuk menciptakan sistem yang menutup celah korupsi."

Baca juga: KNKT Sukses Unduh Data CVR Sriwijaya Air SJ 182, Empat Channel Alami Gangguan

"Jangan korupsi apa pun atas hak rakyat,” ujar Moeldoko seperti disiarkan langsung di Channel YouTube Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden Jokowi, kata Moeldoko, juga berpesan kepada para pejabat untuk tidak menyalahgunakan kewenangan dan jangan mau disuap, karena itu semua hanya akan menyengsarakan rakyat.

“Jangan menyalahkan kewenangan, jangan mau disuap serta jangan melakukan pungli, karena pada dasarnya dan pada akhirnya yang menjadi korban ada rakyat,” tegasnya.

Baca juga: Jokowi Teken Keppres 7/2021, Cuti Bersama ASN Tahun Ini Cuma Dua Hari

“Dan ini, kalimat ini seringkali diulang-ulang oleh Presiden. Untuk itu ini harus menjadi perhatian kita semuanya,” tuturnya.

Karena itu, dia mengingatkan agar para pejabat tidak berani mencoba melakukan korupsi.

Apalagi, Moeldoko menyatakan pemerintah telah mempunyai strategi pencegahan yang kuat untuk membongkar tindakan korupsi di Indonesia.

Baca juga: Barang Bukti Suap Pajak Dibawa Kabur Truk, Boyamin Saiman Mau Laporkan Sumber Kebocoran ke Dewas KPK

"Sistem pencegahan korupsi sudah semakin kita perkuat dari hulu ke hilir."

"Jadi bagi siapa pun yang masih nekad pasti akan disikat tanpa pandang bulu," tegas Moeldoko dalam acara yang disiarkan secara daring ini.

Moeldoko merinci, pemerintah telah menyiapkan enam aksi dalam Stranas PK periode 2021 sampai 2022.

Baca juga: Tuding Guru SD yang Ditembak Mati Mata-mata TNI-Polri, OPM: Kami Tidak Sembarang Tembak