Kabinet Jokowi

Isu Reshuffle Berembus Usai DPR Setuju Postur Kementerian Diubah, Sekjen PDIP: Itu Kehendak Presiden

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.

TRIBUNNEWS/LUSIUS GENIK
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai partai pendukung pemerintah, PDIP menyerahkan sepenuhnya perombakan kabinet kepada Jokowi.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan wartawan di sela acara Gowes Bareng PDIP dengan wartawan, di Jakarta, Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Jokowi Teken PP 56/2021, Segini Royalti Lagu dan Musik yang Harus Dibayar Pemilik Hotel dan Karaoke

Saat ini, isu reshuffle kembali berembus, selaras dengan usulan Presiden Jokowi tentang pembentukan Kementerian Investasi, yang disetujui DPR.

Usulan Presiden Jokowi untuk menambah unsur Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga disetujui DPR.

Menanggapi pertanyaan awak media soal isu reshuffle, Hasto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri selalu mengajarkan para kadernya untuk taat pada aturan main dalam berpolitik.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, Bagaimana Nasib Pengamen Jalanan?

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik."

"Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah Presiden," ujar Hasto di Thamrin 10, Jakarta Pusat, Sabtu (10/4/2021).

Hasto menegaskan, PDIP menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

Baca juga: Isu Reshuffle Usai Penggabungan dan Ada Kementerian Baru, Nadiem Makarim Dinilai Layak Diganti

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden."

"Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya."

"Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," beber Hasto.

Baca juga: Emas Sitaan Dicuri dan Digadaikan Pegawai, Ini Langkah KPK Perketat Pengamanan Barang Bukti

Ketika ditanya lebih jauh apakah Jokowi sudah bertemu Megawati, Hasto berujar Megawati dan Presiden Jokowi rutin bertemu.

Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 10 hari lalu. Namun, ditegaskan Hasto, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.

"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara."

Baca juga: SEJARAH Gabung dan Pisah Kemenristek, Bambang Brodjonegoro Jadi Menristek Terakhir?

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved