Jokowi Terbitkan PP Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, Bagaimana Nasib Pengamen Jalanan?

Presiden Joko Widodo meneken PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik, pada 30 Maret 2021.

Editor: Yaspen Martinus
Kompasiana.com
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan, secara aturan dalam PP 56, pengamen jalanan memang merupakan objek dari penarikan royalti. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik, pada 30 Maret 2021.

PP tersebut memuat kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang
yang menggunakan lagu dan atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik.

Ada pun kebutuhan komersial yang dimaksud yakni, siapapun yang menggunakan lagu dan atau musik dari pemilik hak cipta yang ditujukan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Baca juga: KPK Setop Kasus BLBI, Dewan Pengawas Tak Bakal Anulir

Lantas, bagaimana nasib pengamen jalanan yang kerap membawakan lagu hasil karya cipta orang lain?

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan, secara aturan dalam PP 56, pengamen jalanan memang merupakan objek dari penarikan royalti.

Namun, kata dia, untuk pengamen jalanan ada perlakuan khusus yang tidak harus disikapi sama seperti objek lainnya.

Baca juga: Terduga Teroris Nouval Farisi Menyerahkan Diri ke Polsek Setiabudi, Dua Lagi Masih Buron

"Kalau pengamen di jalan kalau dapatnya seribu dua ribu hanya untuk makan."

"Secara aturan harusnya kena, tapi kan enggak pernah kita ambil (royaltinya)," kata Freddy saat jumpa pers secara daring, Jumat (9/4/2021).

Dengan begitu, kata Freddy, pengamen jalanan jika secara aturan memang dikenakan royalti, karena mengambil keuntungan ekonomi.

Baca juga: Moeldoko: Setiap Tahun Yayasan Harapan Kita Subsidi Operasional TMII Hingga Rp 50 Miliar

Kendati demikian, jika dilihat dari segi keuntungan ekonomi yang didapat, maka kata Freddy, ada perlakuan khusus yang membuatnya tidak layak untuk dikenakan royalti.

"Secara aturan dia (pengamen) kena, kalau melalui peraturan ini, kan dia mengambil keuntungan ekonomi," tuturnya.

Besaran tarif royalti untuk pemilik usaha karaoke dan hotel, masih mengacu pada Keputusan Menkumham 2016.

Baca juga: Plang Kemensetneg Dipasang, Operasional TMII Berjalan Normal

Karena, kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris, tarif royalti untuk tahun ini belum ditetapkan.

"Mengingat tahun ini belum adanya ketentuan mengenai tarif royalti yang baru."

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved