Pemerintah Tak Ingin Vaksinasi Berefek Samping, Sertifikasi Vaksin Covid-19 dari BPOM Jadi Hal Wajib

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah mengedepankan aspek kehati-hatian.

Hal itu terkait vaksinasi kepada masyarakat untuk penanganan Covid-19.

"Ini melibatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan."

Baca juga: Moeldoko Ungkap Jokowi Tegur Kabinet karena Komunikasi Sosialisasikan UU Cipta Kerja Sangat Jelek

"Pemerintah tak ingin ada efek samping yang diakibatkan dari vaksinasi," kata Airlangga dalam dialog di kanal Youtube BNPB, Kamis (22/10/2020).

Menko Perekonomian itu menyebut, tahun ini akan ada 3 juta vaksin Sinovac asal Cina.

Saat ini langkah sertifikasi dari BPOM tengah dilakukan, seraya uji klinis fase ketiga yang juga berjalan.

Baca juga: Arief Poyuono: Jokowi Jangan Mau Didikte, yang Mau UU Cipta Kerja Lebih Banyak dari yang Menolak

"Kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi, baru sertifikasi bisa dikeluarkan."

"Kalau sertifikasi dikeluarkan, baru bisa dimulai persiapan untuk vaksinasi."

"Jadi itu memang memakan waktu," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Tak Ingin Karhutla Duet Maut dengan Covid-19, Menteri LHK Ungkap Singapura Selalu Mengejek

Jika sudah siap divaksinasi, Airlangga mengatakan vaksin Covid-19 akan diberikan secara bertahap.

Profesi tenaga kesehatan dan aparat penegak hukum akan diproritaskan pada tahap pertama vaksinasi.

"Periode berikutnya masih ada yang terkait dengan mereka yang rentan."

Baca juga: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor Tambah 10 pada 21 Oktober 2020, Ada Transmisi Keluarga di Cisarua

"Mereka yang rentan itu juga dispesifikasi," jelasnya.

Pemerintah, lanjut Airlangga, akan menyusun masterplan terkait tahapan vaksinasi.

"Nanti akan dilaporkan ke Pak Presiden."

Baca juga: Ketua Bawaslu Ungkap Polisi dan Satpol PP Takut Bubarkan Kampanye Pasangan Calon Petahana