Omnibus Law

Arief Poyuono: Jokowi Jangan Mau Didikte, yang Mau UU Cipta Kerja Lebih Banyak dari yang Menolak

Arief Poyuono meminta Presiden Jokowi tak menghiraukan seruan penerbitan Perrpu untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota
Arief Poyuono 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menghiraukan seruan penerbitan Perrpu untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

"Jokowi enggak perlu terbitkan Perppu untuk UU Ciptaker, dengan adanya sejumlah kelompok yang mendesak beliau agar mengeluarkan Perppu terhadap UU Ciptaker," ucap Arief Poyuono kepada Tribunnews, Rabu (21/10/2020).

Arief Poyuono menyatakan, kehadiran UU Cipta Kerja sudah ditunggu-tunggu para pencari lapangan kerja, dan para investor yang akan masuk ke Indonesia.

Baca juga: Soal UU Cipta Kerja, Menaker: Jokowi Pilih Tinggalkan Legacy untuk Kita Semua, Bukan Cari Aman

Tahun 2021 mendatang akan ada 3 juta lebih angkatan kerja baru.

2 juta angkatan kerja baru berasal dari lulusan SMA/SMK, dan 1 juta lainnya adalah lulusan perguruan tinggi dan akademi.

Angka ini belum termasuk 6 juta buruh korban PHK akibat situasi pandemi Covid-19.

Baca juga: Ini Peralatan yang Diminta Dibawa Pelajar untuk Demonstrasi Rusuh, dari Sarung Tangan Hingga Raket

"Mereka semua butuh lapangan kerja yang diharapkan akan tumbuh dengan adanya UU Ciptaker," ujarnya.

Selain itu, angka korban PHK dari golongan pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT), terus bertambah.

Arief Poyuono mengingatkan, penerapan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan membuat perusahaan penyedia PKWT tidak wajib memberikan kompensasi jika kontrak diputus atau PHK.

Baca juga: DAFTAR 25 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Papua Mendominasi, Jawa Nihil

"Nah, dengan diterapkan UU Ciptaker, para pekerja PKWT yang di-PHK berhak mendapatkan kompensasi," tuturnya.

Atas dasar itu, Arief Poyuono meminta Jokowi tak menghiraukan seruan penerbitan Perrpu untuk UU Cipta Kerja.

"Jadi Jokowi jangan pernah mau didikte oleh kelompok yang menginginkan Perppu UU Ciptaker."

Baca juga: 40 Warga Kabupaten Bogor Jadi Pasien Baru Covid-19 per 20 Oktober 2020, Muncul 5 Klaster Keluarga

"Kepentingan masyarakat banyak dengan UU Ciptaker, lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang menolaknya," papar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai Undang-undang Cipta Kerja yang menuai gelombang protes dari buruh dan mahasiswa di sejumlah daerah.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved