Lebih dari 2000 Calon Jemaah Haji Asal Kabupaten Bekasi Batal Berangkat, Agar Berlapang Dada

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI -- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi mencatat ada sebanyak 2.176 calon jemaah haji batal berangkat menunaikan ibadah haji tahun 1441 Hijriyah atau 2020 ini.

Hal itu menyusul Keputusan Menteri Agama (KMA) No.494/2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 1441 H atau 2020.

Kepala Kemenag Kabupaten Bekasi Shobirin mengatakan, pihaknya sedianya akan memberangkatkan 2.176 calon jemaah haji yang terbagi atas empat kelompok terbang (kloter) penuh dan dua kloter gabungan.

"Adanya keputusan itu, maka semuanya dibatalkan pemberangkatannya tahun ini," kata Shobirin, kepada awak media, pada Selasa (2/6/2020).

• Haji 2020 Resmi Dibatalkan, Calon Haji yang Tertunda Berangkat Tahun Ini Didoakan Panjang Umur

• Pemerintah Batalkan Keberangkatan Jemaah Haji, Ini Daftar Besaran BPIH 2020 Reguler per Embarkasi

Ia menerangkan atas keputusan ini para calon jemaah haji warga Kabupaten Bekasi yang gagal berangkat tahun ini diminta berlapang dada.

Keputusan tersebut diambil setelah melewati berbagai pertimbangan serta berdasar hasil kajian dengan sejumlah pihak.

"Pemberangkatan jemaah haji tahun ini ditunda sementara demi keamanan jemaah," katanya.

Keputusan ini juga diambil dikarenakan belum ada kejelasan dari pihak pemerintah Arab Saudi soal pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.

• Cegah Penularan Covid-19, MRT Terapkan Kebijakan Baru

"Waktu persiapan haji juga sudah sangat mepet karena Arab Saudi belum memberikan kepastian soal haji 2020," terang dia.

Tak hanya itu keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini jiga memperhatikan keselamatan calon jemaah ditengah virus corona yang masih belum bisa dikendalikan ini.

"Ini keputusan terbaik, silahkan bisa diurus terkait pengembalian dana pelunasan haji atau ditahan buat tahun depan silahkan sesuai keputusan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun 2020.

• Cegah Penularan Covid-19, MRT Terapkan Kebijakan Baru

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi dalam konfrensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Menindaklanjuti keputusan ini, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung menggelar Rapat Koordinasi dengan mengundang Kepala Kankemenag dan Kasi Kabupaten Kota serta Forum KBIHU Jawa Barat, Selasa (2/6/2020), melalui Zoom Meeting.

Pada sambutan pembukaannya, Handiman Romdony, Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, menyambut baik keputusan tersebut.

• VIDEO: Masih PSBB Tapi Sudah Jualan, Pedagang Mainan Anak Pasar Gembrong Dirazia Satpol PP

Ia mengakui walaupun ini keputusan yang berat tetapi untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama Jamaah Haji, maka keputusan ini harus diterima.

"Keputusan ini bukanlah keputusan sepihak, tetapi keputusan yang berdasarkan hasil diskusi dan pemikiran mendalam dengan berbagai pihak mengenai perkembangan Covid-19 terutama faktor kesehatan," tuturnya dalam keterangan yang diterima Wartakotalive.com, pada Selasa (2/6/2020).

Ia meminta semua pihak terutama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di seluruh Jawa Barat harus dapat menyampaikan informasi itu kepada masyarakat dengan arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan gejolak.

• Kabar Baik, Warga Pulo dan Petogogan Bakal Dapat Bantuan Rp 100 Juta dari Pemkot Jaksel

"Segera harus sampaikan dengan arif dan bijak. Jelaskan soal keputusan ini demi kebaikan bersama," kata dia.

Ia berharap jamaah haji tahun ini dapat berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan yakni 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi.

"Semoga jamaah haji tersebut selalu diberikan kesehatan dan umur panjang," harapnya.

Menguatkan keterangan dari Plt, Kabid PHU Jawa Barat, Ajam Mustajam, mengungkapkan bahwa pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini bukan karena ketidaksiapan tetapi pemerintah terutama Kementerian Agama memikirkan kondisi kesehatan Jamaah Haji di tengah Pandemi Covid-19.

• Ogah Bayar Denda, Pedagang Mainan di Pasar Gembrong Pilih Nurut Permintaan Satpol PP Tutup Tokonya

Beberapa hal-hal terkait mengenai pembatalan ini, kata Ajam, untuk jamaah haji yang sudah melunasi pembayaran, mekanismenya bisa ditarik biayanya atau disimpan.

Tetapi untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing jemaah haji sudah dipastikan batal dan biaya perjalanan haji langsung dikembalikan.

Mekanisme pengembaliannya dapat langsung menghubungi Kankemenag Kabupaten atau Kota melalui kepala seksi Haji.

• Temukan Pelanggaran PSBB, Satpol PP Tutup Toko Mainan Pasar Gembrong

Menghadapi kondisi ini, Kabid PHU, menegaskan kepada Kasi PHU untuk langsung memberikan informasi yang tegas dan lugas sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.494/2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 1441 H atau 2020.

Untuk menindaklanjuti KMA tersebut, Bidang PHU akan mengirimkan surat mekanisme dan panduan mengenai tata cara penarikan biaya perjalanan haji bagi jemaah haji, PHD, dan pembimbing ibadah haji.

"Jangan ada pernyataan spekulasi kepada masyarakat, tetapi sampaikan informasi yang sebenarnya sesuai regulasinya," ucap Ajam.

Ajam memastikan bahwa jamaah haji akan bisa menerima keputusan ini, tetapi jangan sampai ada pihak lain yang memprovokasi kondisi ini sehingga menimbulkan gejolak.

• Temukan Pelanggaran PSBB, Satpol PP Tutup Toko Mainan Pasar Gembrong

"Maka itu saya mengimbau kepada Kankemenag Kabupaten Kota untuk segera menginformasikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat agar keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada," papar dia. 

Keputusan Pembatalan Haji

Kementerian Agama memutuskan membatalkan pemberangkatan jamaah haji tahun 2020.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi dalam konfrensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

Menindaklanjuti keputusan ini, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah langsung menggelar Rapat Koordinasi dengan mengundang Kepala Kankemenag dan Kasi Kabupaten Kota serta Forum KBIHU Jawa Barat, Selasa (2/6/2020), melalui Zoom Meeting.

• Pemerintah Batalkan Keberangkatan Jemaah Haji, Ini Daftar Besaran BPIH 2020 Reguler per Embarkasi

• Menteri Agama Tidak Berangkatkan Jemaah Ibadah Haji Tahun 2020 Akibat Pandemi Virus Corona

Pada sambutan pembukaannya, Handiman Romdony, Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, menyambut baik keputusan tersebut.

Ia mengakui walaupun ini keputusan yang berat tetapi untuk menjaga kesehatan masyarakat terutama Jamaah Haji, maka keputusan ini harus diterima.

• Pelayanan Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan Kota Bekasi Akhirnya Dibuka Kembali, New Normal

• Rapid Tes Massal di Pisangan Baru, Matraman, Alhamdulillah Dulu Zona Merah Kini Zona Hijau

"Keputusan ini bukanlah keputusan sepihak, tetapi keputusan yang berdasarkan hasil diskusi dan pemikiran mendalam dengan berbagai pihak mengenai perkembangan Covid-19 terutama faktor kesehatan," tuturnya dalam keterangan yang diterima Wartakotalive.com, pada Selasa (2/6/2020).

Ia meminta semua pihak terutama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di seluruh Jawa Barat harus dapat menyampaikan informasi itu kepada masyarakat dengan arif dan bijaksana sehingga tidak menimbulkan gejolak.

"Segera harus sampaikan dengan arif dan bijak. Jelaskan soal keputusan ini demi kebaikan bersama," kata dia.

Ia berharap jamaah haji tahun ini dapat berangkat pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun depan yakni 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi.

• Warga 15 RW di Pisangan Baru Jalani Rapid Test dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta

"Semoga jamaah haji tersebut selalu diberikan kesehatan dan umur panjang," harapnya.

Menguatkan keterangan dari Plt, Kabid PHU Jawa Barat, Ajam Mustajam, mengungkapkan bahwa pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini bukan karena ketidaksiapan tetapi pemerintah terutama Kementerian Agama memikirkan kondisi kesehatan Jamaah Haji di tengah Pandemi Covid-19.

Beberapa hal-hal terkait mengenai pembatalan ini, kata Ajam, untuk jamaah haji yang sudah melunasi pembayaran, mekanismenya bisa ditarik biayanya atau disimpan.

Tetapi untuk Petugas Haji Daerah (PHD) dan pembimbing jemaah haji sudah dipastikan batal dan biaya perjalanan haji langsung dikembalikan.

• Liga 1 2020 Bergulir Lagi, Mantan Pemain Persija Ini Ajak Suporter Turut Patuhi Protokol Kesehatan

Mekanisme pengembaliannya dapat langsung menghubungi Kankemenag Kabupaten atau Kota melalui kepala seksi Haji.

Menghadapi kondisi ini, Kabid PHU, menegaskan kepada Kasi PHU untuk langsung memberikan informasi yang tegas dan lugas sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.494/2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji 1441 H atau 2020.

Untuk menindaklanjuti KMA tersebut, Bidang PHU akan mengirimkan surat mekanisme dan panduan mengenai tata cara penarikan biaya perjalanan haji bagi jemaah haji, PHD, dan pembimbing ibadah haji.

• VIDEO: Komisi Pemberantasan Korupsi Tahan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan Menantunya

"Jangan ada pernyataan spekulasi kepada masyarakat, tetapi sampaikan informasi yang sebenarnya sesuai regulasinya," ucap Ajam.

Ajam memastikan bahwa jamaah haji akan bisa menerima keputusan ini, tetapi jangan sampai ada pihak lain yang memprovokasi kondisi ini sehingga menimbulkan gejolak.

"Maka itu saya mengimbau kepada Kankemenag Kabupaten Kota untuk segera menginformasikan hal yang sebenarnya kepada masyarakat agar keputusan ini dapat diterima oleh semua pihak dengan lapang dada," papar dia. 

• Pelayanan Kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan Kota Bekasi Akhirnya Dibuka Kembali, New Normal

Kembalikan Uang Jemaah

Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 akan dikembalikan kepada calon jemaah haji.

Hal ini disampaikan usai Pemerintah mengumumkan pembatalan pelaksaan haji akibat pandemi covid-19.

Fahrul Razi menyampaikan jemaah haji bisa mengambil kembali setoran lunas biaya perjalanan Ibadah Haji yang sudah dibayarkan.

"Nilai manfaat diberikan kembali kepada mereka berdasarkan pelunasan BPIH. Setoran juga dapat diminta kembali kalau dia butuhkan, silakan dan kami dukung dengan sebaik-baiknya," kata Fahrul Razi dalam keterangan secara streaming, Selasa (2/6/2020).

• BREAKING NEWS: Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020

Namun, jika jemaaah haji dan reguler tidak meminta uang BPIH dan telah melunasi biaya perjalanan haji tahun ini akan menjadi jemaah haji tahun 2021.

"Seiring keluarnya pembatalan jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi BPIH tahun ini akan menjadi jemaah haji 2021 masehi mendatang," katanya.

Menurut Fahru Razi, Setoran BPIH yang telah dibayarkan akan di simpan dan di kelola oleh Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH).

Nilai manfaatnya akan diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

"Setoran BPIH yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola terpisah oleh badan pengelola haji. Nilai manfaat BPIH kepada jemaah haji paling lambat 30 hari pemberangkatan awal 2021 masehi," katanya.

• Indonesia Tak Kirim Jemaah Haji Tahun 2020, Ini Penjelasan Lengkap Menteri Agama Fachrul Razi

Fahru Razi mengaris bawahi, Pemanfaatan ini diberikan perorangan karena pelunasan BPIH tak sama, karena paling rendah 6 juta seperti jemaah di Aceh dengan uang muka Rp 25 juta, paling tinggi Rp 16 juta dari Makassar.

Sebelumnya Fahrul Razi menyampaikan, meniadakan ibadah Haji Tahun 2020 akibat pandemi covid-19.

Hal ini sampaikan Menteri Agama Fahrul Razi melalui streaming Youtube Kemenag RI, Selasa (2/6).

"Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Kementerian Agama RI nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan haji," kata Fahrul Razi. 

• Pemerintah Arab Saudi Kembali Buka Masjid, Terapkan Aturan ini, Bagaimana dengan Umrah dan Haji?

Menteri Agama Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan.

'Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media di Jakarta, Selasa (02/06).

“Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya. 

Waktu terlalu mepet

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam.

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah.

Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

• Belum Selesai Covid-19, WHO Umumkan Wabah Ebola Baru di Kongo Timur 4 Orang Meninggal

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu.

Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Tahun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis.

Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M.

Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah.

Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

• Kate Middleton Tak Malu Gunakan Gaun yang Pernah Dikenakan saat Berkunjung ke Australia

"Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses," katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI).

Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji  mujamalah atau furada.