Isu Makar

Merasa Dirugikan UU Darurat, Kivlan Zen: Sudah Tidak Disahkan DPR, Dipakai Pula Sampai Sekarang

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Tribun Jakarta/Muhammad Rizki
Terdakwa kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam Kivlan Zen, hadir di ruang sidang Kusuma Admadja 3 lantai 1, PN Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB, Rabu (22/1/2020). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Sidang perkara nomor 27/PUU-XVIII/2020 digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (13/5/2020).

MK menerapkan pola penjarakan fisik (physical distancing) sesuai arahan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO).

UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 13 Mei 2020: 15.438 Pasien Positif, 3.287 Sembuh, 1.028 Wafat

Dalam permohonan yang diajukan oleh Kivlan Zen yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat ini, pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Senpi.

Ketentuan pasal tersebut dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

"Undang-undang ini belum pernah disahkan oleh DPR sejak 1951 sampai sekarang."

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Arief Poyuono: Makin Sebel Saja Rakyat Sama Jokowi

"Ini kerugian, karena berlakunya undang-undang sampai sekarang."

"Sudah tidak disahkan DPR dipakai pula sampai sekarang, saya merasa ada kerugian," kata Kivlan Zen di persidangan.

Pasal 1 ayat (1) UU Senpi berbunyi, “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peleda, dihukum dengan hukuman matiatau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Nilai Bansos DKI Tahap Dua Naik Jadi Rp 225 Ribu per Paket

Sementara, Tonin Tachta Singarimbun, kuasa hukum Kivlan Zen mengatakan, kliennya selaku pemohon uji materi dalam sebuah kasus konkret, ditangkap pada 29 Mei 2019, dengan sangkaan kepemilikan senjata api dan peluru ilegal.

Halaman
123
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved