Ricuh Dana Bansos Dipotong, Ketua RT Bingung Warga yang Harusnya Menerima Tak Disetujui Pemkot Depok

WARTAKOTALIVE.COM, DEPOK - Ketua RT 04 RW 12 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Asep mengakui bantuan yang diberikan Pemkot Depok belum dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Sebab, Asep mengaku sejauh ini data masyarakat yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok sangat minim alias tidak mencakup jumlah warga keseluruhan.

Sehingga, dapat memunculkan ketimpangan di lingkungan tersebut lantaran penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak merata.

"Keluarga yang diprioritaskan mendapat bantuan malah nggak diterima Pemerintah Kota Depok, sedangkan yang bukan prioritas di acc, kan saya jadi bingung," papar Asep kepada Warta Kota, Senin (20/4/2020).

Padahal, kata Asep, pihaknya telah mengajukan 60 Kepala Keluarga (KK) untuk mendapat bansos, namun nyatanya hanya 13 KK yang disetujui Pemkot.

• UPDATE Corona Virus, Peneliti Belgia Temukan Fakta Baru Darah Onta Mengandung Antibodi Covid-19

• CIUMAN di Singapura Langsung Denda Rp 6,5 Juta, Peringatan Hotman Paris Terkait Physical Distancing

• MENLU Amerika dan Inggris Peringatkan China untuk Terus Terang, Sebut Virus Corona dari Lab Wuhan

• WAKTU Berjemur di Jakarta yang Efektif Bukan Jam 09:00 atau 10:00, Ini Penjelasan Dokter Kulit RSCM

"Kami juga mengajukan bantuan kepada Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas) untuk seluruh Kartu Keluarga (KK) yang ada, tapi semuanya ditolak. Ya bingung mau gimana lagi," kata Asep.

Terlebih, Asep mengatakan pembagian tersebut tak ikut diawasi oleh pihak Pemkot Depok ataupun Dinsos Kota Depok sebagai perwakilan pemerintahan.

"Yang benar-benar membutuhkan bantuan malah terlewat, sedangkan yang bukan prioritas malah dapat bantuan," ujarnya.

Sementara itu, tim Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya Minggu (19/4/2020) tampak mendatangi Kantor Kelurahan Mampang, Pancoran Mas.

• Belasan Tahun Berkerja Nyaman di Konveksi, Kini Meyni Terancam PHK karena Pandemi Covid-19

Kedatangan tersebut guna menyelidiki dugaan tentang adanya korupsi kecil yang diduga dilakukan beberapa oknum Ketua RT.

Dalam pertemuan itu juga hadir Lurah Mampang Andi Amin dan seluruh Ketua RT yang berada di wilayah RW 06, Kelurahan Mampang memenuhi undangan Ditkrimsus Polda.

Data informasi yang di dapat Warta Kota, polisi meminta klarifikasi para Ketua RT perihal pemotongan dana bansos yang dinilai merugikan masyarakat.

Dihubungi terpisah, Ketua RT 05 RW 06 Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas Marsan membenarkan pemanggilan seluruh Ketua RT di RW 06 oleh polisi.

• Relawan Sandiuno Salurkan Bantuan Sembako dan APD ke Masyarakat dan Rumah Sakit Terkait Covid-19

Namun Marsan membantah terkait adanya dana yang disunat oleh beberapa Ketua RT.

Marsan mengatakan Ketua RT memotong anggaran bansos untuk dibuatkan subsidi silang yang akan diberikan kepada warga prioritas yang tidak mendapat bantuan.

"Rencananya potongan tersebut akan diberikan kepada warga prioritas yang tidak mendapat bantuan," kata Marsan.

Ketua RT di Depok Sunat Dana Bantuan Sosial Covid-19

Pemotongan dana bantuan sosial (bansos) jaring pengaman sosial (JPS) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh ketua RT di Kota Depok terus menjadi sorotan.

Seharusnya, warga terdampak Covid-19 dan PSBB di Kota Depok mendapatkan dana Rp 250.000 dari Pemerintah Kota Depok.

Namun, nyatanya hanya mendapatkan Rp 225.000 lantaran Rp 25.000 dana tersebut dipotong per Kepala Keluarga yang dilakukan oleh oknum Ketua RT.

Bahkan tak sedikit juga warga yang hanya mendapatkan separuh dari total uang bansos tersebut.

Sabtu (18/4/2020), Wali Kota Depok Mohammad Idris telah memerintahkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Bidang Logistik dan Bantuan Sosial se-Kecamatan untuk menelusuri tindakan oknun tersebut.

• Wanita Ini Mengamuk Ketahuan Makan di Restoran Bandara, Kena Denda Rp 3 Juta Langgar PSBB

• CIUMAN di Singapura Langsung Denda Rp 6,5 Juta, Peringatan Hotman Paris Terkait Physical Distancing

• MENLU Amerika dan Inggris Peringatkan China untuk Terus Terang, Sebut Virus Corona dari Lab Wuhan

• WAKTU Berjemur di Jakarta yang Efektif Bukan Jam 09:00 atau 10:00, Ini Penjelasan Dokter Kulit RSCM

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok Usman Haliyana mengakui adanya pungutan liar (pungli) Bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.

Hal itu dikatakannya dari hasil investigasi Tim Gugus Tugas bersama Dinsos Kota Depok.

"Iya benar, kami sudah terjun ke lapangan dan menemukan adanya (pungli) bansos ke masyarakat penerima. Sebenarnya saya nggak mau ngasih komen ah, takut kesalahan," tutur Usman saat di hubungi wartawan, Minggu (19/4/2020).

Usman menegaskan, kejadian penyunatan dana bansos murni inisiatif oknum RT, bukan dari manapun termasuk Pemkot Depok.

• Belasan Tahun Berkerja Nyaman di Konveksi, Kini Meyni Terancam PHK karena Pandemi Covid-19

Usman mengaku tidak tahu menahu dan tidak pernah mengeluarkan surat untuk mengizinkan RT melakukan pemotongan itu.

"Kita kan ngga begitu. Itu kan oknum RT ya. Tapi sudah ditelusuri benar adanya, kami menemukan pemotogan (bansos) yang dilakukan oleh RT. Sehingga bansos Rp250 ribu nggak utuh diterima oleh warga," paparnya.

Namun Usman enggan menyebutkan berapa banyak RT yang melakukan pemotongan tersebut.

Dari data yang dimiliki Pemkot Depok, tercatat ada sebanyak 5.223 jumlah RT di Kota Depok.

• Relawan Sandiuno Salurkan Bantuan Sembako dan APD ke Masyarakat dan Rumah Sakit Terkait Covid-19

"RT-RT yang melakukan pemotongan itu udah dikasih pengertian oleh Lurah dan Camat setempat," katanya.

Seperti diketahui, selama PSBB Pemerintah Kota Depok menggelontorkan bantuan pengaman jaring sosial sebesar Rp7.5 miliar.

Dana yang bersumber dari APBD Kota Depok 2020 itu, untuk bansos 30.000 KK, Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Non DTKS), atau warga yang terdampak Covid-19.

Tim Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok sebelumnya telah menyatakan bahwa tiap KK akan menerima bansos sebesar Rp 250.000

• Sembuh dari Covid-19, Pasien dari Kota Batu Malang Ini Beri Kesaksian Cara Lawan Virus Corona

Ironisnya, ada saja sejumlah oknum RT yang memotong Bansos secara sepihak dengan besaran mulai dari Rp20.000 hingga Rp150.0000 per KK.

Sejumlah warga yang mestinya menerima bantuan sebesar Rp250 ribu itu, merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya pemotongan itu

Jelas kejadian ini menjadi pukulan berat bagi pemerintah baik kota, provinsi, maupun pusat akibat ulah sang oknun tersebut.

Akibatnya, masyarakat yang menjadi susah karena pandemi Covid-19 makin susah lantaran bantuan yang diterima tidak utuh dan menambah runyam kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpinnya di tapuk pemerintahan.

• Pelajari Sejarah Flu Spanyol yang Tewaskan 1,5 Juta Orang, Anies Perkecil Dampak Covid-19

Ahok: Sila Kelima Kita Keadilan Sosial, Bukan Bantuan Sosial

Calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, enggan memasukkan program bantuan langsung tunai (BLT), bila terpilih kembali pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017.

Ahok berpandangan, bantuan langsung tunai akan memanjakan warga Jakarta. Bahkan, ia takut BLT akan diselewenkan oleh oknum tertentu.

"Dari dulu saya sudah bilang, saya tidak boleh memberikan bantuan langsung tunai. Karena, sila kelima kita keadilan sosial, bukan bantuan sosial," ujar Ahok di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).

• Jauh Sebelum Virus Corona Masuk Indonesia, Anies: Saya Sudah Panggil Tim Intelijen dan Imigrasi

Ahok mengatakan, sistem BLT rentan tidak tepat sasaran. Sehingga, ada kemungkinan BLT tak sampai kepada warga.

"Kan bisa saja uang warga ditilep kalau kita pakai BLT. Malah warga miskin enggak dapat lagi," katanya.

Ahok memilih menyiapkan bantuan langsung ke lima program, salah satunya program pendidikan gratis melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), yang bisa dirasakan semua lapisan masyarakat.

"Kalau keadilan sosial, orang yang demo saja boleh terima KJP saya. Kalau bantuan kan enggak, siapa yang saya suka saja yang bisa terima," tuturnya.

• PAKAR Prediksi Wabah Covid-19 di Indonesia Akan Berakhir Mei 2020, Ini Syaratnya

Ahok membuktikan ucapannya dengan sistem kesehatan yang kini sedang berjalan. Dia memastikan siapa pun orangnya, pasti akan mendapat jaminan kesehatan. (Vini Rizki Amelia/Dennis Destryawan)