Survei Barometer Soal Kepuasan Warga DKI Terkait Penanganan Banjir: Ahok 42%, Anies 4,1%

LEMBAGA Survei Indo Barometer menyurvei isu permasalahan di DKI Jakarta, salah satunya penanganan banjir.

Hasilnya, mulai dari masa Jokowi (5 Oktober 2012-16 Oktober 2014), Basuki Tjahaja Purnama (16 Oktober 2014-9 Mei 2017), dan Anies Baswedan (16 Oktober 2017-sekarang), tak ada yang memuaskan.

Sebab, hasil persentase dari ketiga tokoh tersebut berada di bawah 50 persen.

• Jakpro Sebut Formula E di Monas Mendukung Perpres yang Diteken Jokowi

"Menurut publik nasional, untuk masalah banjir, Basuki Tjahaja Purnama (42%), disusul Joko Widodo (25%)."

"Dan Anies Baswedan (4,1%)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Qodari, di Hotel Century Park Senayan, Minggu (16/2/2020) siang.

Dari hasil survei nasional 'Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional dalam 100 Hari Jokowi-Amin' itu, 61,4 persen responden menyatakan Pemprov DKI Jakarta lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta.

• WNI di Wuhan Sempat Berebut Makanan dengan Warga Setempat, Saat Imlek Malah Jadi Kota Mati

Sedangkan yang menyatakan pemerintah pusat lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah banjir di DKI Jakarta sebesar (26.2%).

"Sebanyak (60.3%) publik menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan."

"Yang menyatakan masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan (27.3%)," beber Qodari.

• BATU Alam di Monas Kemungkinan Diaspal Permanen, Kata Jakpro Biar Ramah Kaum Disabilitas

Lima alasan tertinggi masalah banjir di DKI Jakarta dapat diselesaikan adalah:

- Penyebab banjir akibat manusianya (buang sampah, penyalahgunaan pembangunan) (34.7%);

- Penanganan banjir di Jakarta adalah masalah cara (21.3%);

- Kepemimpinan gubernur di Jakarta berpengaruh terhadap penanganan banjir (11.7%);

- Tergantung kebijakan pemerintah (pusat dan Jakarta) (11%); dan

- Tergantung gubernur tegas dan berani (9%).

Lima alasan tertinggi masalah banjir di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan adalah:

- Jakarta sudah padat penduduk dan bangunan (26.3%);

- Tiap musim hujan dari dulu Jakarta sudah selalu banjir (16.8%);

- Jakarta berada di daratan rendah (16.8%);

- Kesadaran masyarakat Jakarta rendah (14.1%); dan

- Jakarta akan tetap banjir sampai kapan pun (langganan banjir) (6.1%).

Indo Barometer melaksanakan survei nasional jelang 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Survei itu melihat bagaimana tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi, Wapres Maruf Amin, dan menteri-menteri Jokowi-Maruf Amin?

Juga, bagaimana opini publik Indonesia terhadap aneka isu yang ramai dalam 100 hari pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

• PESAWAT Lion Air Rute Medan-Jakarta Gagal Terbang karena Pintu Belakang Rusak, Begini Kronologinya

Seperti, amandemen UUD 1945, pemindahan ibu kota negara, banjir Jakarta, serta majunya Gibran Rakabuming Raka di Solo dan Bobby Nasution di Medan.

Pelaksanaan survei di seluruh provinsi di Indonesia yang meliputi 34 provinsi.

Jumlah sampel pada survei ini sebanyak 1.200 responden, dengan margin of error sebesar ± 2.83%, pada tingkat kepercayaan 95%.

• Kesan Irfan Bachdim Dilatih Shin Tae-yong: Pelatih Ini Sangat Jujur

Responden survei adalah warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling.

• PELATIH Bali United Keberatan Tujuh Pemainnya Diambil Timnas Indonesia, Begini Katanya

Waktu pengumpulan data pada tanggal 9–15 Januari 2020.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Pada sesi pemaparan, turut hadir Rokhmin Dahuri (PDIP), Bima Arya Sugiarto (PAN), Habiburokhman (Gerindra), dan Ledia Hanifa Amaliah (PKS). 

Bukan Kiriman

Banjir pada 1 Januari 2020 di Jakarta bukanlah banjir kiriman atau banjir besar.

Banjir itu masuk ke dalam katagori banjir hujan lebat di DKI Jakarta.

Pengamat tata kota Nirwono Joga mengatakan, ada 4 tipe banjir yang kerap melanda Ibu Kota Jakarta.

• Sebut BAP Disusun dengan Menebak, Kivlan Zen Minta Wiranto dan Tito Karnavian Hadir ke Persidangan

Banjir pertama ialah banjir kiriman, yang disebabkan curah hujan tinggi di wilayah Bogor.

Kedua, banjir hujan lebat, yakni karena volume dan curah hujan berlebih di Ibu kota.

Ketiga, banjir rob di mana air laut naik karena beberapa penyebab faktor alam, misalnya bulan purnama.

• VIDEO Anyar Ungkap Pesawat Ukraina Ternyata Ditembak Dua Rudal Iran dengan Jeda 30 Detik

Terakhir, banjir besar di mana ketiga unsur tersebut tergabung menjadi satu dan biasa terjadi dalam siklus 5 tahun sekali.

"Tapi kalau yang kemarin itu bukan banjir kiriman, itu banjir karena curah hujan tinggi, kenapa banjir?"

"Karena dua faktor, penyempitan sungai dan buruknya drainase," ujar Nirwono saat diskusi di Populi Center, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2020).

• Pesan Lulung kepada Massa Kontra Anies Baswedan: Lu Enggak Betah Tinggal di Jakarta? Ya Sudah Pergi!

Nirwono mengatakan, hal tersebut dapat dibuktikan dari Bendung Katulampa yang tidak masuk status Siaga, saat Jakarta dan wilayah sekitarnya mulai tergenang.

Ia menduga satu di antara penyebab dari banjir 1 Januari lalu ialah karena normalisasi beberapa sungai di Jakarta yang belum rampung.

Misalnya saja Sungai Ciliwung, Sungai Angke, dan Sungai Pesanggrahan.

• Massa Pendukung Sebut Anies Baswedan Aset Nasional dan Sangat Berpotensi Jadi RI 1

"Jadi makanya terlihat kemarin yang terendam itu 80 persen perumahan yang terletak dekat dengan bantaran kali, dan 20 persen terletak di wilayah cekungan," jelas Nirwono.

Oleh karenanya, kata Nirwono, DKI Jakarta perlu menormalisasi sungai yang mengalami penyempitan.

Menurutnya, normalisasi sungai bukan pilihan, namun keharusan.

• ISTRI Disuruh Suami Pura-pura Jadi PSK, Minta Korban Mandi Lalu Curi Uang dan Handphone

"Ini memang bukan kebijakan populis, mungkin akan banyak pertentangan."

"Tapi suka tidak suka, Pak Gubernur harus lakukan cara tersebut kalau mau Jakarta tidak alami hal serupa di tahun depan," papar Nirwono.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.

Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

• UU Hasil Revisi Dinilai Bakal Bikin Dewan Pengawas Bertarung Melawan Pimpinan dan Pegawai KPK

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.

Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.

Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.

• Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."

"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).

• Berseragam Sama Keren Seperti Pilot, Sopir Bus di Terminal Pulogebang Kini Lebih Percaya Diri

Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.

Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

• Pimpinan KPK 2015-2019: Kami Berempat Sudah Bebas!

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."

"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

• KRONOLOGI Siswi SMK Korban Pamer Kemaluan Pria Bermotor: Pas Saya Lihat Ternyata Lagi Mainin Itunya

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

• HARTA Anggota Dewan Pengawas KPK Ini Paling Sedikit, Mobilnya Seharga Rp 40 Juta, Motornya Rp 1 Juta

"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.

Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.

• Menteri Agama: Ucapkan Selamat Natal Itu Hak, Kalau Tidak Mau Juga Silakan

Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.

Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.

• Pegawainya Jadi ASN, KPK Dinilai Bakal Jadi Alat Gigit yang Dikomandoi Pemerintah

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."

"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."

"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."

"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya. (*)