SUDAH 4 Kali dalam Dua Bulan Underpass Gandhi Kemayoran Banjir, Tinggi Air Sempat Capai 5,5 Meter

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI saling lempar pernyataan dalam masalah banjir Underpass Gandhi, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meminta agar semua pihak tidak perlu lagi berbicara ke media.

“Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya."

• Bukannya Dijaga, Kakek Bejat Ini Malah Cabuli Bocah yang Dititipkan Tetangganya

"Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” ucapnya kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020).

Heru mengatakan, seluruh wilayah di Jakarta merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI.

Sehingga, apabila ada area yang merupakan kewenangan Sekretaris Negara, Pemprov tak lantas bisa lepas tanggung jawab.

• Satu Penodong Driver Ojol di Warung Makan Diciduk di Sumatera Selatan, Dua Lagi Masih Buron

“Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu."

"Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, bukan hanya sekadar membantu,” tuturnya.

Pernyataan Heru tersebut menanggapi pernyataan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang menyebut banjir Underpass Gandhi Kemayoran merupakan kewenangan Sekretariat Negara.

• INI Dia Tampang Pelaku Masturbasi di Depan Bocah di Bekasi, Mengaku Cuma Mencari Kepuasan

Gubernur menyebut kapasitas Pemprov DKI sifatnya hanya membantu.

Heru menegaskan, salah satu tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Maka dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir,” jelasnya.

• JANJI Sehidup Semati, Pemudi Ini Berusaha Bunuh Diri karena Teman Wanitanya Tewas Ditabrak Kereta

Heru juga mengatakan dirinya tidak asal berbicara, karena semula di Pemprov DKI Jakarta hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas antara lain menangani infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tata air.

“Karena cukup beratnya tugas Dinas PU maka dibentuklah Dinas Sumber Daya Air atau DSDA."

"Artinya Pemprov DKI memahami bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka, maka dibentuklah DSDA,” terangnya.

• Selisih Beberapa Jam, Polisi Kembali Ciduk Satu Tersangka Lain Penodong Driver Ojol di Warung Makan

Selain itu, lanjut Heru, di Jakarta juga terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan.

Bahkan, katanya, beberapa tahun lalu terdapat perahu karet dan perlengkapan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir.

“Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan."

• Bakal Ada Kolam Seluas Lapangan Sepak Bola di Sisi Selatan Monas, Total Biaya Rp 50,5 Miliar

"Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini, melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?” katanya.

Tak hanya itu, Heru menambahkan setiap pembangunan di wilayah DKI Jakarta sudah melalui tahapan perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan, dan Peraturan Zonasi yang memang berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta."

• TEROWONGAN Gandhi Kemayoran Masih Terendam Banjir, Kata Warga Lebih Parah dari 2017

"Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?” ucapnya.

Heru juga menanggapi pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut Underpass Gandhi Kemayoran berada di bawah wewenang pemerintah pusat.

Ia meminta pejabat Pemerintah DKI tidak berpolemik dalam masalah banjir.

• Pompa Penyedot Kerap Tenggelam, Ketinggian Air di Terowongan Gandhi Cuma Berkurang 70 Sentimeter

"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi."

"Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2020).

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

• Tak Punya Kewenangan, DKI Siap Bantu Sedot Banjir di Underpass Gandhi Jika Diminta Pemerintah Pusat

Terkait Underpass Gandhi Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

“Pasti sudah ada 'design engineering' yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” papar Heru.

Untuk itu, Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

• Sebelum Jual ke Hidung Belang, Pria Ini Cicipi ABG yang Ia kenal dari Instagram

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan."

"Bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ucapnya.

Sebelumnya, kepada media saat ditanya terkait banjir di Underpass Gandhi Kemayoran, Sabtu 25 Januari 2020, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan, permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).

• Muhammadiyah Haramkan Vape, PBNU Tunggu Musyawarah Ulama

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap membantu penanganan bajir di Underpass Kemayoran, meski kawasan tersebut kewenangan pemerintah pusat.

"Kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretaris Negara."

"Tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu (banjir) bisa tuntas segera," katanya seusai menghadiri Rakerda Gerindra Jakarta di Hotel Sahid, Minggu (26/1/2020).

• Hasto Bilang PDIP Ngotot Jadikan Harun Masiku Anggota DPR karena Dapat Beasiswa dari Ratu Inggris

Menurut Anies Baswedan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta telah mengkerahkan enam mobil pompa dan dua pompa pemadam kebakaran untuk menangani banjir di Underpass Kemayoran.

"Jadi meskipun bukan kewenangan kami, tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut bertanggung jawab bila ada masalah," papar Anies Baswedan.

Namun, ketika diminta tanggapan pernyataan Heru agar jajaran Pemprov DKI Jakarta tidak berpolemik terkait penanganan banjir di ibu kota, Anies Baswedan enggan menanggapinya.

"Sudah cukup ya itu," ucapnya. (*)