SUDAH 4 Kali dalam Dua Bulan Underpass Gandhi Kemayoran Banjir, Tinggi Air Sempat Capai 5,5 Meter

UNDERPASS Gandhi di Jalan Kota Baru Bandar, Kemayoran, Jakarta Pusat, kembali terendam banjir setelah diguyur hujan semalaman, Sabtu (8/2/2020).

Kasie Sektor VI Kemayoran Sudin Penanggulangan, Kebakaran, dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Unggul Wibowo menyatakan, ketinggian air kali ini mencapai 5,5 meter.

"Kami mulai melaksanakan penyedotan pada pukul 10.00 WIB pagi tadi karena menunggu hujan reda," kata Unggul saat dikonfirmasi.

• Politikus PDIP Effendi Simbolon: Sri Mulyani Perlu Diganti

Luasan wilayah yang terendam yakni 330 x 300 meter atau seluas kurang lebih 99.000 meter persegi.

Titik tertinggi genangan mencapai 5,5 meter.

"Tadi pagi tingginya sampai 5,5 meter. Sekarang sudah sedikit surut. Kami kerahkan pompa penyedot sebanyak 7 unit," ucapnya.

• NETA S Pane Sarankan Kapolri Keluarkan Perintah Tembak di Tempat untuk Harun Masiku, Ini Tujuannya

Ketinggian air setelah data dimukhtahirkan pada pukul 16.30 WIB menyusut sekira 1 meter.

Kini ketinggian air masih berada pada kisaran 4,5 meter.

Belum diketahui secara pasti kapan air yang menggenangi Underpass Gandhi surut. Akses jalanan umum tersebut hingga kini masih ditutup.

• Effendi Simbolon Bilang Susunan Kabinet Indonesia Maju Bukan Dream Team, Sarankan Tak Usah Ada Menko

Banjir yang menggenangi Underpass Gandhi kali ini merupakan yang keempat kalinya terjadi dalam kurun waktu 2 bulan.

Genangan pertama terjadi ketika awal tahun baru 2020 lalu, kemudian berlanjut pada Jumat (24/1/2020).

Ketiga, pada Minggu (2/2/2020) lalu. Terakhir, hari ini, Sabtu (8/2/2020), Underpass Gandhi kembali tergenang.

• Di Depan Megawati, Prabowo Janji Bakal Bikin Patung Bung Karno Naik Kuda

Sebelumnya, Underpass Gandhi Kemayoran kerap terendam banjir saat hujan deras menguyur wilayah itu.

Sejak 2020, underpass tersebut sudah 2 kali tergenang.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengaku cuma dapat menyarankan PPK Kemayoran mengubah sistem drainase di sekitar kawasan itu.

• KRONOLOGI 10 Lansia Bekasi Jadi Korban Hipnotis, Dijanjikan Syuting Lalu Disuruh Lepaskan Perhiasan

"Jadi kami dari kementerian itu hanya menyarankan membantu saran teknis, yang melaksanakan PPK Kemayoran," kata Jarot saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2020).

Menurut Jarot, sejak sistem drainase itu dibangun pada 1991, hingga kini tidak ada perubahan sistem.

Padahal jika dilihat, saat ini fungsi wilayah Kemayoran sudah berubah total. Selain banyak permukiman, juga terdapat apartemen.

• Komisi B DPRD DKI Nilai Jalur Sepeda Berharga Puluhan Miliar Sia-sia dan Jadi Beban Dishub

Ia tak dapat mengatakan apakah sistem drainase itu pernah diganti.

Namun, melihat sering terjadinya genangan di Underpass Gandhi itu, perlu ada kajian lebih lanjut.

"Sekarang kan sudah ada perubahan wilayah Kemayoran."

• 10 Lansia di Bekasi Diduga Dihipnotis Pakai Asap Rokok, Ini Ciri-ciri Pelaku

"Kalau kemarin saya lihat waktu air laut naik, hujan tinggi masuknya ke underpass, dan itu yang perlu dikaji," paparnya.

Pihaknya mengaku telah menyerahkan sepenuhnya kepada PPK Kemayoran terkait drainase di sekitar Underpass Gandhi itu, namun pihaknya hanya memberikan saran teknis saja.

"Jadi hanya saran teknis saja, bukan kita yang bangun. Jadi yang punya otoritas bukan PU," terangnya.

• Mengaku Terbawa Situasi di Media Sosial, Penghina Wali Kota Surabaya: Maafkan Saya Bunda Risma

Sebelumnya, Direktur Perencanaan dan Pembangunan PPK Kemayoran Riski Renando mengatakan, sistem drainase terowongan Gandhi sedang dalam pembahasan Kementerian PUPR.

Hal itu menyusul penyataan Sekda DKI Saefullah, yang menilai genangan terowongan Gandhi akibat sistem drainase yang kurang baik dan perlu adanya evaluasi.

"Jadi itu perencanaan jangka panjang."

• Wanita Penghina Wali Kota Surabaya Ogah Buka Pintu dan Matikan Lampu Rumah Saat Didatangi Polisi

"Ini kan masih dalam taraf perencanaan dengan PUPR untuk sistem drainase kawasan (underpass Gandhi Kemayoran).

"DKI terlibat juga nanti," kata Riski, Senin (3/2/2020).

Menurut Riski, saat ini pihak PPK Kemayoran masih fokus membersihkan drainase terowongan Gandhi Kemayoran.

• Kadernya Usulkan Ekspor Ganja, PKS Klaim Jadi Satu-satunya Fraksi di DPR yang Rutin Gelar Tes Urine

Juga, melakukan penyedotan air yang hingga hari ini masih mengenangi terowongan tersebut.

"Untuk jangka dekat kami lakukan pembersihan drainase," ujarnya.

Sebelumnya, Saefullah mengkritisi pihak Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran yang seharusnya mengevaluasi sistem saluran air, lantaran sudah tiga kali banjir di awal tahun ini.

• Sebelum Wafat Gus Solah Mimpi Bertemu Gus Dur dan Dapat Banyak Ucapan Selamat

"Untuk PPK Kemayoran, saya sarankan drainase mesti dievaluasi," ujar Saefullah di lokasi.

Ia menilai kapasitas pompa air di Underpass Gandhi tak sebanding dengan jumlah debit air yang masuk, sehingga banjir kerap terjadi.

Ia menyarankan PPK Kemayoran mencontoh sistem drainase milik Ancol yang hingga kini tak pernah bermasalah.

• Disebut Dream Team Jadi Alasan Marco Motta Terima Pinangan Persija

"Pompa di bawah underpass harus dihitung ulang kapasitasnya."

"Kemayoran harus punya sistem polder sendiri seperti Ancol yang tidak ada masalah saat ini," tuturnya.

Sebelumnya Riski Renando mengatakan, pihaknya terus berupaya membersihkan drainase terowongan Gandhi Kemayoran.

• TAUFIK Bilang Calon dari Gerindra Bakal Jadi Wagub DKI Dua Pekan Lagi, Padahal Pemilihan Saja Belum

Menurutnya, hingga Senin (3/2/2020) pagi, terowongan Gandhi masih tergenang mencapai 1,5 meter.

Ketinggian ini sudah mengalami penurunan dibandingkan kemarin.

"Ini kami dengan tim kami sedang di lapangan membersihkan drainase," kata Riski saat dikonfirmasi, Senin (3/2/2020).

• MAU Curi Motor Marinir Setelah Gondol Tasnya, Dua Maling Ini Langsung Berhadapan dengan Korban

Menurut dia, meski terowongan Gandhi masih tergengang, pihaknya berusaha terus melakukan penyedotan air hingga kering, agar bisa dilalui kendaraan lagi.

Jika hujan tak kembali turun, dirinya menargetkan terowongan Gandhi pada hari ini sudah surut.

"Kita terus upayakan lakukan penyedotan air hingga selesai."

"Sampai hari ini sudah lumayan surut, tapi masih ada genangan 1,5 meter," ujarnya.

Polemik Kewenangan

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI saling lempar pernyataan dalam masalah banjir Underpass Gandhi, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meminta agar semua pihak tidak perlu lagi berbicara ke media.

“Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya."

• Bukannya Dijaga, Kakek Bejat Ini Malah Cabuli Bocah yang Dititipkan Tetangganya

"Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” ucapnya kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020).

Heru mengatakan, seluruh wilayah di Jakarta merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI.

Sehingga, apabila ada area yang merupakan kewenangan Sekretaris Negara, Pemprov tak lantas bisa lepas tanggung jawab.

• Satu Penodong Driver Ojol di Warung Makan Diciduk di Sumatera Selatan, Dua Lagi Masih Buron

“Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu."

"Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, bukan hanya sekadar membantu,” tuturnya.

Pernyataan Heru tersebut menanggapi pernyataan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang menyebut banjir Underpass Gandhi Kemayoran merupakan kewenangan Sekretariat Negara.

• INI Dia Tampang Pelaku Masturbasi di Depan Bocah di Bekasi, Mengaku Cuma Mencari Kepuasan

Gubernur menyebut kapasitas Pemprov DKI sifatnya hanya membantu.

Heru menegaskan, salah satu tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Maka dalam struktur organisasi tingkat provinsi yang otonom, salah satu tugas yang diemban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penanggulangan banjir,” jelasnya.

• JANJI Sehidup Semati, Pemudi Ini Berusaha Bunuh Diri karena Teman Wanitanya Tewas Ditabrak Kereta

Heru juga mengatakan dirinya tidak asal berbicara, karena semula di Pemprov DKI Jakarta hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas antara lain menangani infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tata air.

“Karena cukup beratnya tugas Dinas PU maka dibentuklah Dinas Sumber Daya Air atau DSDA."

"Artinya Pemprov DKI memahami bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka, maka dibentuklah DSDA,” terangnya.

• Selisih Beberapa Jam, Polisi Kembali Ciduk Satu Tersangka Lain Penodong Driver Ojol di Warung Makan

Selain itu, lanjut Heru, di Jakarta juga terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan.

Bahkan, katanya, beberapa tahun lalu terdapat perahu karet dan perlengkapan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir.

“Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan."

• Bakal Ada Kolam Seluas Lapangan Sepak Bola di Sisi Selatan Monas, Total Biaya Rp 50,5 Miliar

"Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini, melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?” katanya.

Tak hanya itu, Heru menambahkan setiap pembangunan di wilayah DKI Jakarta sudah melalui tahapan perencanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan, dan Peraturan Zonasi yang memang berada di bawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta."

• TEROWONGAN Gandhi Kemayoran Masih Terendam Banjir, Kata Warga Lebih Parah dari 2017

"Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?” ucapnya.

Heru juga menanggapi pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyebut Underpass Gandhi Kemayoran berada di bawah wewenang pemerintah pusat.

Ia meminta pejabat Pemerintah DKI tidak berpolemik dalam masalah banjir.

• Pompa Penyedot Kerap Tenggelam, Ketinggian Air di Terowongan Gandhi Cuma Berkurang 70 Sentimeter

"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi."

"Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ucap Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2020).

Heru berharap agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih diutamakan, dibandingkan harus berpolemik di media.

• Tak Punya Kewenangan, DKI Siap Bantu Sedot Banjir di Underpass Gandhi Jika Diminta Pemerintah Pusat

Terkait Underpass Gandhi Kemayoran yang sudah terbangun, tentunya telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

“Pasti sudah ada 'design engineering' yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” papar Heru.

Untuk itu, Heru mengajak Pemerintah DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut.

• Sebelum Jual ke Hidung Belang, Pria Ini Cicipi ABG yang Ia kenal dari Instagram

“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan."

"Bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ucapnya.

Sebelumnya, kepada media saat ditanya terkait banjir di Underpass Gandhi Kemayoran, Sabtu 25 Januari 2020, Sekretaris Dinas Sumber Data Air DKI Jakarta mengatakan, permasalahan banjir di area Kemayoran berada di bawah wewenang Kementerian Sekretariat Negara (pemerintah pusat).

• Muhammadiyah Haramkan Vape, PBNU Tunggu Musyawarah Ulama

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap membantu penanganan bajir di Underpass Kemayoran, meski kawasan tersebut kewenangan pemerintah pusat.

"Kawasan itu memang berada di dalam kewenangan Sekretaris Negara."

"Tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu (banjir) bisa tuntas segera," katanya seusai menghadiri Rakerda Gerindra Jakarta di Hotel Sahid, Minggu (26/1/2020).

• Hasto Bilang PDIP Ngotot Jadikan Harun Masiku Anggota DPR karena Dapat Beasiswa dari Ratu Inggris

Menurut Anies Baswedan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta telah mengkerahkan enam mobil pompa dan dua pompa pemadam kebakaran untuk menangani banjir di Underpass Kemayoran.

"Jadi meskipun bukan kewenangan kami, tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut bertanggung jawab bila ada masalah," papar Anies Baswedan.

Namun, ketika diminta tanggapan pernyataan Heru agar jajaran Pemprov DKI Jakarta tidak berpolemik terkait penanganan banjir di ibu kota, Anies Baswedan enggan menanggapinya.

"Sudah cukup ya itu," ucapnya. (*)