Banjir Jakarta
Cuma 2 Wakil Warga Hadiri Sidang Class Action Banjir Jakarta, Azas Tigor Bilang 3 Lagi Diintimidasi
SYAHRUL Partawijaya, salah satu korban banjir Jakarta pada awal Januari 2020, merasa dirugikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Penulis: |
"Iya (hanya gubernur aja). Karena berdasarkan UU Otonomi Khusus, dia yang bertanggung jawab semuanya."
"Bukan Wali Kota ya. Karena Wali Kota bukan elected, kalau misalnya Jawa Barat atau Banten itu adalah elected, orang yang dipilih berdasarkan pilkada," jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.
Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.
• UU Hasil Revisi Dinilai Bakal Bikin Dewan Pengawas Bertarung Melawan Pimpinan dan Pegawai KPK
Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.
Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.
Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.
• Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba
Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.
"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."
"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).
• Berseragam Sama Keren Seperti Pilot, Sopir Bus di Terminal Pulogebang Kini Lebih Percaya Diri
Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.
Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.
• Pimpinan KPK 2015-2019: Kami Berempat Sudah Bebas!
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."
"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.
• KRONOLOGI Siswi SMK Korban Pamer Kemaluan Pria Bermotor: Pas Saya Lihat Ternyata Lagi Mainin Itunya
Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."
• HARTA Anggota Dewan Pengawas KPK Ini Paling Sedikit, Mobilnya Seharga Rp 40 Juta, Motornya Rp 1 Juta
"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.
Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.
"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.
• Menteri Agama: Ucapkan Selamat Natal Itu Hak, Kalau Tidak Mau Juga Silakan
Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.
Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.
• Pegawainya Jadi ASN, KPK Dinilai Bakal Jadi Alat Gigit yang Dikomandoi Pemerintah
"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."
"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."
"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."
"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya. (*)