PSI Cemas Anies Baswedan Cuma Bikin Taman Instagramable di Pinggir Sungai Pakai Dana Rp 136 Miliar

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mewanti-wanti Gubernur Anies Baswedan agar tidak membuang-buang percuma anggaran untuk menaturalisasi sungai di Jakarta.

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Justin Adrian meminta Anies Baswedan tidak sekadar mempercantik pinggiran sungai ibu kota, tapi malah kesampingkan pencegahan banjir.

Mengingat, Dinas Sumber Daya Air DKI mengalokasikan anggaran naturalisasi sungai sebesar Rp 136,8 miliar pada tahun ini.

• PSI Lihat Gelagat Naturalisasi Ala Anies Baswedan Bakal Dilakukan di Sungai yang Sudah Lebar

"Ujung-ujungnya cuma bikin taman instagramable di pinggir sungai untuk foto-foto."

"Akhirnya buang-buang anggaran ratusan miliar, tapi Jakarta tetap saja banjir," ujar Justin kepada wartawan, Sabtu (18/1/2020).

Ia menjelaskan, salah satu penyebab banjir Jakarta tak lain karena kapasitas aliran sungai belum mampu menampung curah hujan yang turun.

• Dirut Asabri Tepis Isu Korupsi, Mahfud MD: Mana Ada Orang Tidak Bantah Kalau Ada Kasus Seperti Itu?

Serta, air kiriman dari wilayah penyangga seperti Bogor.

Mengatasi itu, Pemprov DKI Jakarta mau tidak mau harus melebarkan sungai guna menambah kapasitas tampungnya.

Jika itu tidak dikerjakan, maka hal tersebut sama saja membuang-buang anggaran.

• Jaksa Agung Bilang Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat, Begini Kata Komnas HAM

Namun di sisi lain, pada masa kampanye dahulu, Anies Baswedan sempat menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan penggusuran.

Padahal, kondisi sungai Jakarta saat ini sudah mennyempit karena bantarannya terokupasi oleh permukiman yang didirikan warganya.

"Jika naturalisasi tidak bisa menambah kapasitas aliran sungai, maka itu jatuhnya pemborosan anggaran," tuturnya.

• Masinton Pasaribu Mengaku Dapat Sprinlidik dari Novel Yudi Harahap, Ketua WP KPK Bilang Tak Kenal

Justin Adrian menilai Peraturan Gubernur (Pergub) 31/2019 tentang Naturalisasi Sungai yang dicanangkan Anies Baswedan, konsepnya tidak terlalu jelas.

Terlebih, katanya, konsep naturalisasi versi Anies Baswedan belum dijelaskan kepada pihak dewan.

"Setelah kami pelajari, Pergub tersebut belum menggambarkan detail konsep naturalisasi sungai. Misalnya, soal lahan," kata dia kepada wartawan, Sabtu (18/1/2020).

• JOKOWI Minta ASN Pemerintah Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024, Ini Skenario dan Anggarannya

Ia menjelaskan, salah satu penyebab banjir Jakarta tak lain karena kapasitas aliran sungai belum mampu menampung curah hujan yang turun, serta air kiriman dari wilayah penyangga seperti Bogor.

Atas pertimbangan itu, Pemprov DKI Jakarta mau tidak mau harus melebarkan sungai guna menambah kapasitas tampungnya.

Jika itu tidak dikerjakan, maka hal tersebut sama saja membuang-buang anggaran.

• Jokowi: Mau Normalisasi Atau Naturalisasi, 14 Sungai di Jakarta Harus Segera Dilebarkan

"Jika naturalisasi tidak bisa menambah kapasitas aliran sungai, maka itu jatuhnya pemborosan anggaran," ujarnya.

Dinas Sumber Daya Air DKI sendiri telah mengalokasikan anggaran naturalisasi sungai sebesar Rp 136,8 miliar pada tahun 2020.

Di sisi lain, pada masa kampanye Anies Baswedan dulu, ia menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan penggusuran.

• Tak Akan Ikut Kampanye Anak dan Menantunya, Jokowi: Banyak Kerjaan

Justin berpandangan, kerja naturalisasi sungai bakal hanya dilakukan pada sungai yang memang sudah cukup lebar.

Ia khawatir jika benar sebatas itu, maka ratusan miliar uang yang digelontorkan terancam sia-sia.

Sebab, beberapa titik sungai seperti Ciliwung mengalami penyempitan karena bantarannya diokupasi oleh penduduk dengan mendirikan permukiman.

• Kejaksaan Agung: Demonstran Kena Masuk Pelanggaran HAM, Kalau Petugas Cedera Kok Enggak Ya?

"Jangan-jangan naturalisasi ini nanti dilakukan di sungai yang sudah lebar," ucapnya.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penanganan banjir perlu ada kerja sama secara baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat sedang menangani persoalan di hilir dengan menyelesaikan dua bendungan Sukahami dan Cimahi, serta melakukan rehabilitasi hutan.

"Di Jakarta ada 14 sungai, Pasanggarahan, Buaran, Sunter, dan lain-lain."

• Dirut Asabri Tepis Isu Korupsi, Mahfud MD: Mana Ada Orang Tidak Bantah Kalau Ada Kasus Seperti Itu?

"Semuanya perlu dilebarkan. Semuanya mesti satu visi sekarang," papar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Menurut Jokowi, masterplan penanganan banjir untuk Jakarta sudah ada dan tidak perlu lagi memunculkan ide-ide baru.

"Masterplan udah ada, sungai semua dilebarkan."

• Jaksa Agung Bilang Tragedi Semanggi I dan II Bukan Pelanggaran HAM Berat, Begini Kata Komnas HAM

"Harus dilabarkan, teknisnya mau normalisasi atau naturalisasi silakan, tapi dilebarkan, semua sungai itu yang tengah," ujar Jokowi.

Sedangkan di bagian ujung, kata Jokowi, perlu memperbanyak waduk-waduk dan pompa pembuangan, karena nanti berhadapan dengan banjir rob.

"Pembagian tanya Kementerian PUPR, pembangunan bertahap tapi harus segera dilakukan."

• Masinton Pasaribu Mengaku Dapat Sprinlidik dari Novel Yudi Harahap, Ketua WP KPK Bilang Tak Kenal

"Dulu dibangun Banjir Kanal Barat, Kanal Timur, normalisasi Ciliwung, Pasanggrahan, silakan yang penting segera dikerjakan di lapangan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Pemprov DKI Jakarta menjalankan program naturalisasi Sungai Ciliwung, untuk mencegah luapan air ke permukiman.

"Buat saya mau naturalisasi, mau normalisasi, dikerjakan gitu."

"Jangan tidak dikerjakan," tutur Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

• Menteri PUPR Jamin Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Bebas Banjir dan Kebakaran Hutan

Menurut Basuki, naturalisasi maupun normalisasi hanya namanya yang berbeda, tetapi implementasinya tetap saja membutuhkan pelebaran sungai.

"Mau naturalisasi atau normalisasi pasti butuh melebarkan sungainya. Kalau tidak dilebarkan gimana?" Tanya Basuki.

"Jadi pelebaran iya kan? Kalau beliau sampaikan naturalisasi kayak ada tanaman gitu, desainnya tidak beton, cuma ditutup gebalan rumput," sambung Basuki.

• BPK Mengaku Sudah Hitung Kerugian Negara di Kasus RJ Lino pada Tahun Lalu, kenapa KPK Bilang Belum?

Basuki menjelaskan, Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menyepati melebarkan Sungai Ciliwung dengan melaksanakan tugasnya, yaitu pembebasan lahan.

"Dari dulu ada (kesepakatan). Yang penting, untuk wilayah sungai kami bertanggung jawab untuk pembangunannya."

"Pemprov DKI bertanggung jawab untuk pembebasan lahannya," paparnya.

• Pagi Tadi Jokowi Diam-diam ke Waduk Pluit, Ini yang Ia Lakukan

Basuki juga menilai Pemprov DKI perlu melakukan pembebasan lahan untuk sodetan air Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT).

"Sodetan tergantung pembebasan lahan. Kalau dibebaskan, 6 bulan selesai karena cuma 600 meter."

"Yang 600 meter sudah dikerjakan sampai Otista," beber Basuki.

• Menteri PUPR: Mau Naturalisasi Atau Normalisasi, Sungai Tetap Harus Dilebarkan

Ia menyebut, lebar Sungai Ciliwung saat ini sekitar 10 meter sampai 20 meter, yang hanya mampu menampung debit air 200 meter kubik per detik.

Padahal, saat musim hujan air bisa mencapai 570 meter kubik per detik.

"Sehingga harus dibesarkan kapasitas tampung kali (sungai) Ciliwung, termasuk sodetan alirkan 60 meter kubik per detik."

• UPDATE Korban Meninggal Akibat Banjir di Jabodetabek Bertambah Jadi 53 Orang, 1 Korban Hilang

"Sehingga beban di Manggarai atau hilir akan lebih kecil," ulasnya.

"Presiden arahkan bahwa tetap lanjutkan, penanganan banjir di Jakarta," sambung Basuki.

Selain normalisasi Ciliwung, Basuki menilai diperlukan sodetan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan lahannya.

• Setelah Menteri Sosial, Giliran Tito Karnavian Diomelin Emak-emak Bekasi Saat Kunjungi Korban Banjir

"Dari 1,2 kilo meter, kami selesaikan 600 meter."

"Kalau untuk normalisasi, kami siapkan rusunnya untuk 800 KK (kartu keluarga) bisa kami pindahkan, kami siapkan di Pasar Rumput," paparnya.

Sedangkan untuk penanganan di hulu, kata Basuki, pemerintah pusat telah membangun dua bendungan di Sukamahi dan Ciawi, di mana saat ini pembebasan lahannya sudah lebih 95 persen selesai.

• Anies Baswedan Tuding Kiriman Air dari Selatan Jadi Penyebab, Begini Cara Ahok Atasi Banjir Jakarta

"Dua bendungan ini selesai 2020," ucap Basuki.

Basuki pun telah menerjunkan 287 pegawai Kementerian PUPR ke 180 titik banjir, untuk mengecek penyebab banjir.

"Apakah ada tanggul yang jebol, apakah ada drainase yang tersumbat atau pompa yang rusak."

• Pospera Kutuk Pembacokan Mahasiswa Sultra yang Protes Aktivitas Perusahaan Tambang

"Seperti kemarin Km 24 tol Japek, kenapa banjir? Karena drainase tersumbat proyek dan telah kami bongkar," terang Basuki.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai metode penanganan banjir, apakah normalisasi atau naturalisasi, hanya sebuah istilah.

Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai.

"Mau naturalisasi mau normalisasi, sama semua."

• Menteri Sosial Disambut Omelan Emak-emak Korban Banjir: Ngapain Datang Kalau Cuma Mau Selfie Doang?

"Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Banjir di sejumlah daerah Jakarta dan sekitarnya, kata Basuki, akibat debit air yang terlalu tinggi, terlebih saat musim hujan.

“Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," jelas Basuki.

• Bebas dari Penjara, Buni Yani Berniat Buka Pondok Pesantren

Basuki menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait metode pengelolaan sungai.

"Saya tidak mau debat. Saya tidak dididik untuk debat," ucap Basuki lagi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.

• DAFTAR 30 Korban Meninggal Dunia Akibat Banjir Jabodetabek, Paling Banyak karena Terseret Arus

Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.

Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.

• UU Hasil Revisi Dinilai Bakal Bikin Dewan Pengawas Bertarung Melawan Pimpinan dan Pegawai KPK

Basuki menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.

Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.

Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.

• Takut Diputusin Pacar, Wanita Muda di Bekasi Rela Jadi Kurir Narkoba

"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."

"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki di Monas, Rabu (1/1/2020).

Menurut Basuki, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.

• Berseragam Sama Keren Seperti Pilot, Sopir Bus di Terminal Pulogebang Kini Lebih Percaya Diri

Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.

Pihaknya, kata Basuki, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.

"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."

• Pimpinan KPK 2015-2019: Kami Berempat Sudah Bebas!

"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.

Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki lalu menyanggahnya.

Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.

• KRONOLOGI Siswi SMK Korban Pamer Kemaluan Pria Bermotor: Pas Saya Lihat Ternyata Lagi Mainin Itunya

"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."

"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."

"Maka apa pun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.

• HARTA Anggota Dewan Pengawas KPK Ini Paling Sedikit, Mobilnya Seharga Rp 40 Juta, Motornya Rp 1 Juta

Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.

"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.

Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun dua bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.

• Menteri Agama: Ucapkan Selamat Natal Itu Hak, Kalau Tidak Mau Juga Silakan

Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Dua bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.

"Kalau dua bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."

• Pegawainya Jadi ASN, KPK Dinilai Bakal Jadi Alat Gigit yang Dikomandoi Pemerintah

"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."

"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."

"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya. (Danang Triatmojo)