PSI Lihat Gelagat Naturalisasi Ala Anies Baswedan Bakal Dilakukan di Sungai yang Sudah Lebar

ANGGOTA Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menilai Peraturan Gubernur (Pergub) 31/2019 tentang Naturalisasi Sungai yang dicanangkan Anies Baswedan, konsepnya tidak terlalu jelas.

Terlebih, katanya, konsep naturalisasi versi Anies Baswedan belum dijelaskan kepada pihak dewan.

"Setelah kami pelajari, Pergub tersebut belum menggambarkan detail konsep naturalisasi sungai. Misalnya, soal lahan," kata dia kepada wartawan, Sabtu (18/1/2020).

• JOKOWI Minta ASN Pemerintah Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024, Ini Skenario dan Anggarannya

Ia menjelaskan, salah satu penyebab banjir Jakarta tak lain karena kapasitas aliran sungai belum mampu menampung curah hujan yang turun, serta air kiriman dari wilayah penyangga seperti Bogor.

Atas pertimbangan itu, Pemprov DKI Jakarta mau tidak mau harus melebarkan sungai guna menambah kapasitas tampungnya.

Jika itu tidak dikerjakan, maka hal tersebut sama saja membuang-buang anggaran.

• Jokowi: Mau Normalisasi Atau Naturalisasi, 14 Sungai di Jakarta Harus Segera Dilebarkan

"Jika naturalisasi tidak bisa menambah kapasitas aliran sungai, maka itu jatuhnya pemborosan anggaran," ujarnya.

Dinas Sumber Daya Air DKI sendiri telah mengalokasikan anggaran naturalisasi sungai sebesar Rp 136,8 miliar pada tahun 2020.

Di sisi lain, pada masa kampanye Anies Baswedan dulu, ia menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan penggusuran.

• Tak Akan Ikut Kampanye Anak dan Menantunya, Jokowi: Banyak Kerjaan

Justin berpandangan, kerja naturalisasi sungai bakal hanya dilakukan pada sungai yang memang sudah cukup lebar.

Ia khawatir jika benar sebatas itu, maka ratusan miliar uang yang digelontorkan terancam sia-sia.

Sebab, beberapa titik sungai seperti Ciliwung mengalami penyempitan karena bantarannya diokupasi oleh penduduk dengan mendirikan permukiman.

• Kejaksaan Agung: Demonstran Kena Masuk Pelanggaran HAM, Kalau Petugas Cedera Kok Enggak Ya?

"Jangan-jangan naturalisasi ini nanti dilakukan di sungai yang sudah lebar," ucapnya.

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penanganan banjir perlu ada kerja sama secara baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.