Komisi I DPR Minta Natuna Dijaga 24 Jam, Dukung Anggaran Bakamla Ditambah

ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi PKS Abdul Kharis meminta wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk perairan Natuna, dijaga 24 jam penuh.

Pernyataan Abdul merujuk pada kembali masuknya kapal-kapal coast guard Cina ke perairan Natuna.

Menurutnya, kalau penjagaan dilakukan, maka kapal-kapal Cina tentu tak akan memasuki wilayah tersebut.

• Hasto Kristiyanto Siap Dipanggil KPK, Sebut PAW Kedaulatan Partai Politik

"Bagi saya, kepada Bakamla mungkin juga minta alutsista TNI AL, untuk menjaga wilayah laut NKRI dengan baik."

"Full 24 jam harus dijaga, kalau dijaga mereka (Cina) enggak akan masuk," ujar Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Pada prinsipnya, kata dia, perairan Indonesia wajib dijaga terus menerus dengan cara patroli.

• Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata

Apabila ada kapal asing yang melintas, langsung diusir.

Namun, ketika tidak ada penjagaan, Abdul menilai akan banyak pihak yang memanfaatkan celah tersebut.

Salah satunya, dengan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

• Komandan Korps Pengawal Revolusi Iran Mengaku Sangat Malu Anak Buahnya Tembak Pesawat Ukraina

"Namanya maling, mau nyuri ikan kan melihat yang punya lengah atau enggak."

"Selama ini sesungguhnya banyak illegal fishing masuk ke perairan kita kalau enggak dijaga," tuturnya.

Abdul juga mendukung adanya penambahan anggaran untuk Bakamla, demi mengantisipasi masalah seperti di perairan Natuna.

• FOTO-FOTO Drone AS Tembak Qasem Soleimani, Anggota Tubuh Jenderal Iran Banyak yang Hilang

Sebab, kata dia, masalah tersebut adalah masalah sipil.

Sehingga, pemerintah akan disalahkan apabila menerjunkan TNI AL untuk mengatasi masalah itu.

"Jika diusulkan (penambahan anggaran Bakamla), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini."

• KPK Siap-siap Masukkan Kader PDIP Harun Masiku ke Daftar Buronan

"Kalau kita menggunakan Angkatan Laut ya enggak boleh, karena permasalahannya ini cost guard."

"Ini masalah sipil bukan perang, kalau dengan AL kita yang salah," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah bisa bekerja sama dengan negara mana pun termasuk Cina, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

• Kapal Cina Kembali Masuki Natuna, Gerindra Minta Pemerintah Tak Usah Utang Lagi ke Sana

Peluang kerja sama ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, alias United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

"Ada salah satu ayatnya mengatakan bisa saja di ZEE itu kerja sama, yang penting ada ikatan kerja sama."

• PM Kanada: Pesawat Ukraina Jatuh karena Ditembak Misil Iran

"Bukan hanya dengan (Cina), dengan siapa pun," ucap Moeldoko, Sabtu (11/1/2020).

Moeldoko menjelaskan, sumber daya alam atau kekayaan yang ada di wilayah ZEE bisa dikerjasamakan dengan negara lain.

Mantan Panglima TNI ini menilai Indonesia bisa mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah ZEE, bersama negara lain dalam bentuk kerja sama.

• Prabowo: Kedaulatan Harga Mati, tapi Kita Jangan Panas-panasin

Sehingga, lanjut ‎Moeldoko, Presiden Jokowi mengajak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhie Prabowo serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna.

"Tujuannya mana nanti kira-kira yang bisa disegera dieksploitasi dari sumber daya yang ada di sana."

"Bisa dari sisi migasnya, bisa dari sisi perikanannya," tambah Moeldoko.

• VIDEO Detik-detik Rudal Iran Hajar Pesawat Ukraina, PM Kanada Bilang Mungkin Tidak Disengaja

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Cina mengklaim ada tumpang tindih hak dengan Indonesia di perairan Natuna.

Meski demikian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan, pihaknya enggan bila disebut memiliki perselisihan wilayah kedaulatan dengan Indonesia.

"Saya ingin menekankan Cina dan Indonesia tidak memiliki sengketa terkait kedaulatan teritorial."

• Setelah Sri Mulyani, Bekas Menteri SBY Mari Elka Pangestu Ditunjuk Jadi Direktur Bank Dunia

"Kami memiliki klaim tumpang tindih terkait hak maritim dan kepentingan pada beberapa area di Laut Cina Selatan," ujar Geng, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Cina, Kamis (9/1/2020).

Saat ditanya terkait apakah Cina tidak punya klaim teritorial atas Natuna, Geng mengatakan Cina berdaulat atas Kepulauan Nansha, hak berdaulat, dan yurisdiksi di perairan sekitarnya.

Oleh karenanya, Cina berharap Indonesia tetap tenang menghadapi situasi ini.

• Reynhard Sinaga Mengaku Pernah Kerja di Manchester United, Setan Merah Langsung Membantah

Geng mengatakan, pihaknya ingin menyelesaikan perbedaan pemikiran dengan Indonesia melalui cara yang pantas. Sehingga, relasi bilateral keduanya tetap damai dan stabil.

"Cina punya kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan hak berdaulat serta yurisdiksi atas perairan terkait (relevant waters). Posisi kita sesuai dengan hukum internasional," terang Geng.

Sementara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut persoalan masuknya kapal-kapal Cina di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, tidak perlu dipanas-panasi untuk berperang.

• VIDEO Pesawat Ukraina Menghunjam Tanah Setelah Ditembak Rudal Iran, Puing Berapi Jatuh Bak Meteor

"Kedaulatan harga mati, tapi kita jangan panas-panasin ya," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurut Prabowo Subianto, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai, dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

• Tanggapi Banjir Jakarta, Djarot : Yang Penting Kerja, Enggak Usah Kebanyakan Ngomong

"Kapal mana pun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerja sama, harus izin kita," papar Prabowo Subianto.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, masuknya kapal Cina ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

"Ya kita cool saja, selalu saya katakan," ucap Prabowo Subianto.

• Pangeran Harry dan Meghan Markle Mundur dari Keluarga Kerajaan Inggris, Ini Alasannya

Menyusul adanya peristiwa tersebut, Prabowo Subianto menyebut wilayah-wilayah strategis di Indonesia akan dibuat pangkalan penjagaan laut dari beberapa unsur.

"Tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan, di Indonesia Timur, di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia," kata Prabowo Subianto. (Vincentius Jyestha)