Konflik Natuna

Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata

ADA tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna.

Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata
SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang KRI Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. 

ADA tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna Utara Kepulauan Riau.

Menurut Guru Besar UI Bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana, pertama, pemerintah harus menghadirkan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah tersebut.

Namun, ia menekankan agar pemerintah juga menjamin perlindungan terhadap lingkungan laut di Natuna Utara.

Asabri Didera Isu Korupsi Rp 10 Triliun, di Mana Prabowo?

"Yang kedua adalah kapal patroli sekarang masih dimanfaatkan kapal-kapal TNI."

"Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mempunyai kapal coast guard yang besar yang bisa menguasai laut itu," katanya dalam diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Ia menjelaskan, patroli tersebut bukan dilakukan dalam rangka operasi militer, namun upaya perlindungan terhadap para nelayan Indonesia.

IRAN Akui Tak Sengaja Tembak Pesawat Ukraina, Sebut Amerika Penyebab Bencana

"Karena nelayan-nelayan kita yang dari Natuna itu, mereka komplain kami ini diusir sama coast guard Cina, tapi kita tidak punya backup."

"Sementara kalau kapal-kapal nelayan Cina kita tangkap untuk diproses hukum, nanti ada coast guard Cina merapat."

"Nah, ini kita harus kuat-kuatan di situ benernya. Tidak bisa gunakan senjata," papar Hikmahanto.

23 Menteri Kabinet Indonesia Maju Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Deadline-nya 20 Januari

Ketiga, pemerintah harus konsisten menolak klaim sembilan garis putus Cina di wilayah tersebut.

Halaman
123
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved