Konflik Natuna

Ini 3 Hal yang Harus Dilakukan Pemerintah di Natuna untuk Pertahankan ZEE Tanpa Gunakan Senjata

ADA tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna.

Editor: Yaspen Martinus
SETPRES/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kapal perang KRI Usman Harun di Puslabuh TNI AL d Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1/2020). Jokowi juga mengadakan silaturahmi dengan para nelayan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa Natuna. 

ADA tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna Utara Kepulauan Riau.

Menurut Guru Besar UI Bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana, pertama, pemerintah harus menghadirkan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah tersebut.

Namun, ia menekankan agar pemerintah juga menjamin perlindungan terhadap lingkungan laut di Natuna Utara.

Asabri Didera Isu Korupsi Rp 10 Triliun, di Mana Prabowo?

"Yang kedua adalah kapal patroli sekarang masih dimanfaatkan kapal-kapal TNI."

"Tapi mudah-mudahan pemerintah bisa mempunyai kapal coast guard yang besar yang bisa menguasai laut itu," katanya dalam diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Ia menjelaskan, patroli tersebut bukan dilakukan dalam rangka operasi militer, namun upaya perlindungan terhadap para nelayan Indonesia.

IRAN Akui Tak Sengaja Tembak Pesawat Ukraina, Sebut Amerika Penyebab Bencana

"Karena nelayan-nelayan kita yang dari Natuna itu, mereka komplain kami ini diusir sama coast guard Cina, tapi kita tidak punya backup."

"Sementara kalau kapal-kapal nelayan Cina kita tangkap untuk diproses hukum, nanti ada coast guard Cina merapat."

"Nah, ini kita harus kuat-kuatan di situ benernya. Tidak bisa gunakan senjata," papar Hikmahanto.

23 Menteri Kabinet Indonesia Maju Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Deadline-nya 20 Januari

Ketiga, pemerintah harus konsisten menolak klaim sembilan garis putus Cina di wilayah tersebut.

"Itu harus terus, karena kita akan terus dicoba dengan harapan kita lupa."

"Nah, kita harus konsisten menjaga itu," ucap Hikmahanto.

Bukan Cuma Qasem Soleimani, Komandan Garda Revolusi Iran Juga Jadi Target AS tapi Gagal Dibunuh

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah bisa bekerja sama dengan negara mana pun termasuk Cina, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Peluang kerja sama ini tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, alias United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved