Jalan Berbayar
Satlantas Polresta Depok Nilai ERP di Jalan Margonda Tidak Tepat dan Sebelum Ini Ramai Ditolak Warga
Tidak tepat kalau ERP diterapkan di Jalan Margonda karena masih harus dibenahi infrastruktur Jalan Margonda.
Penulis: Vini Rizki Amelia |
lihat foto
Kalangan petugas dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Depok menanggapi wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Raya, Depok pada 2020.
Kepala Satlantas Polresta Depok, Kompol Sutomo mengatakan, wacana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dirasa tidak tepat.
"ERP dari ( Polrestro Depok) kami belum pernah rapat tuh adalah tidak tepat kalau ERP diterapkan di Jalan Margonda karena masih harus dibenahi infrastruktur Jalan Margonda," kata Sutomo di bilangan Jalan Margonda Raya, Depok, Rabu (27/11/2019).
• Komitmen Puskesmas Cileungsi untuk Melawan Wabah Hepatitis Dilaksanakan Bersama Masyarakat
Sutomo mengatakan, pembenahan infrastruktur di Jalan Margonda harus dilakukan karena di lapangan masih banyak trotoar yang rusak atau bolong-bolong.
Pihak BPTJ, kata Sutomo, harus memerhatikan hal-hal tersebut sebagai penunjang jika nantinya ERP benar-benar diterapkan.
"Kita lihat jalanan di wilayah Tangerang Selatan itu bagus infrastrukturnya. Perlu dicontoh," tutur Sutomo.
Berdasarkan data Satlantas Polrestro Depok, Sutomo membeberkan bahwa kendaraan yang melintas Jalan Margonda Depok perjam sekitar 4.500 unit kendaraan.
"Sejauh ini, tidak ada penataan Jalan Margonda, jadi ya enggak tepat (penerapan ERP). Data kendaraan yang melintas perjam 4500 pada jam 6 dan 7 pagi, " kata Sutomo.
• Update Penyakit Hepatitis Terjadi Lebih Cepat Menular Dibanding HIV Sehingga Publik Diminta Waspada
Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris Abdul Shomad mengatakan pihaknya tengah fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT), yang merupakan proyek transportasi prioritas skala nasional.
Terkait dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang direncanakan bakal diterapkan di Jalan Margonda oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Idris mengaku hal tersebut masih sebatas wacana.
"Belum ada pemberitahuan secara resmi ke kita (Pemkot Depok). Kami masih fokus soal pembangunan LRT, di Cibubur, nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," kata Idris.
• Delapan Kecamatan di Kabupaten Bekasi Rawan Banjir karena Lokasinya Berada di Dekat Aliran Sungai
Masyarakat Kota Depok ramai-ramai menanggapi wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Raya, Kota Depok.
Wacana ERP dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tersebut dinilai warga bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kemacetan.
“Kebijakan ERP di Jalan Margonda Raya sangat tidak populer, jadi seolah-olah seperti jalan tol kalau sampai diterapkan,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Pondok Cina (Pocin), Beji, Munir saat dihubungi wartawan, Senin (18/11/2019).
Munir mengatakan, sekitar beberapa tahun lalu dirinya sempat mengikuti kajian mengurai kemacetan di Jalan Margonda Raya.
