Jalan Berbayar
Satlantas Polresta Depok Nilai ERP di Jalan Margonda Tidak Tepat dan Sebelum Ini Ramai Ditolak Warga
Tidak tepat kalau ERP diterapkan di Jalan Margonda karena masih harus dibenahi infrastruktur Jalan Margonda.
Penulis: Vini Rizki Amelia |
lihat foto
Menurutnya, salah satu solusi yang tepat adalah membangun jalan layang seperti di negara Singapura.
“Saya ini berpikir mewakili semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Munir mengatakan, solusi lainnya yaitu membuat jalan baru yang menghubungkan wilayah timur dan barat Kota Depok.
Sebab, selama ini di Depok baru ada jalan raya penghubung antara wilayah utara menuju selatan, seperti Jalan Raya Bogor, Jalan Margonda, dan Jalan Raya Parung.
“Sedangkan dari timur ke barat begitupula sebaliknya yang belum ada. Harusnya ini yang dibangun. Karena selama ini jalan dari timur ke barat baru seperti jalan lingkungan (jalin) dan bukan jalan utama di Kota Depok,” tuturnya.
Senada dengan Munir, Ketua Forum Komunikasi (FK) LPM Kecamatan Beji, Sutrisna menuturkan, wacana Jalan Margonda berbayar masih harus dikaji lebih dalam.
Dikatakannya, jika ingin mengatasi kemacetan lebih baik menambah ruas jalan utama.
“Depok itu butuh penambahan ruas jalan, terutama penghubung antara barat dan timur, sehingga kalau orang mau ke arah timur atau sebaliknya tidak perlu mampir dulu ke Margonda,” kata Sutrisna.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, Dadang Wihana menegaskan, belum ada komunikasi dengan pihak BPT terkait sistem berbayar atau ERP pada tahun 2020 di Jalan Margonda Raya.
Menurut Dadang, wacana itu masih dalam pembahasan BPTJ, sehingga belum ad pembahasan penerapannya di tahun depan.
“Dalam setiap kebijakan semua elemen (stakeholder) harus diikutsertakan. Keputusan tersebut menyangkut hajat hidup banyak orang,” tutur Dadang.
Dadang pun meminta, penerapan sistem ini di Jalan Margonda Raya pada tahun 2020 agar tidak dijadikan polemik.
Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dishub Depok tengah fokus pada pembenahan transportasi umum dan infrastruktur pendukungnya.
Bus Jabodetabek Residence (JR) Connection misalnya yang merupakan angkutan pemukiman untuk mengantarkan para warga di pemukiman sampai ke tujuan.
“Kemudian juga Dishub akan mengaktifkan kembali jalur bus yang tidak aktif, serta membenahi kenyamanan angkutan kota agar ber-AC.” ujar Dadang.
• Kebijakan 3 in 1 Sudah Kuno Diganti Electronic Road Pricing (ERP)
