Rusuh Papua
Jaringan ISIS Aktif Bergerak di Papua Setahun Terakhir, Sempat Rencanakan Mengebom Polres Manokwari
MABES Polri membenarkan terdapat jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Papua.
MABES Polri membenarkan terdapat jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Papua.
Hal itu berdasarkan informasi yang diperoleh dari Densus 88 Antiteror.
"Ya jadi semalam saya sudah konfirmasi ke Densus 88, kalau indikasi ISIS di Papua itu sudah terindikasi."
• Komisi III DPR Siap Tunjukkan Arsip Rapat Saat Pimpinan KPK Setuju Revisi UU 30/2002
"Betul jaringan ISIS di Papua," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).
Ia menjelaskan, jaringan ISIS tersebut sudah terdeteksi oleh pihaknya, kurang lebih sejak dua tahun lalu.
Namun, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut jaringan tersebut baru aktif bergerak dalam setahun terakhir.
• Mobil Dinas Jokowi Mogok Lagi, Fadli Zon: Pakai Esemka Aja
"Memang sudah terdeteksi kurang lebih sekitar dua tahun belakangan ini, cuma dia aktifnya kurang lebih satu tahun belakangan ini," jelasnya.
Namun demikian, ia mengatakan pihaknya masih mendalami ada tidaknya keterkaitan jaringan ISIS itu, dengan aksi kerusuhan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.
Jenderal bintang satu itu menegaskan, pihaknya berpijak pada fakta hukum dan tentu akan melakukan penegakan hukum apabila ada bukti.
• Ayah Aniaya Anak Tiri Hingga Tewas, Dimasukkan ke Karung Lalu Digantung di Pohon
"Tapi yang jelas saat ini kita masih fokus untuk mengungkap dalang kerusuhan terkait kasus Papua."
"Dan terus melakukan upaya-upaya pencegahan maksimal sampai dengan beberapa hari dan beberapa bulan ke depan," paparnya.
Dedi Prasetyo menyebut keberadaan ISIS di Papua terdeteksi di sejumlah wilayah, seperti Jayapura, Wamena, Fakfak, Manokwari, hingga Merauke.
• Fahri Hamzah Bilang Revisi UU 30/2002 Permintaan Pimpinan KPK
Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menyebut, sejak adanya penangkapan dua terduga teroris di Manokwari pada 2017 lalu, kelompok itu mulai melakukan rekrutmen.
Selain itu, kata dia, mereka juga berusaha melakukan penguasaan wilayah dan berupaya melakukan aksi amaliyah kepada kepolisian.
"Itu sel-selnya memang dia dalam arti kata masih melakukan rekrutmen, kemudian penguasaan wilayah."
• Revisi UU KPK Batal Jika Jokowi Tak Keluarkan Surat Persetujuan
"Dan dia terus akan melakukan amaliyah dengan sasaran anggota kepolisian," terangnya.
Jenderal bintang satu itu menegaskan, kelompok teroris jaringan ISIS ini berbeda dengan kelompok separatis Papua seperti KKB.
"Beda (dengan kelompok separatis Papua), beda haluan," ucapnya.
• Presiden Direktur Tegaskan Esemka Bukan Mobil Nasional, tapi Dibuat Anak Bangsa
Kelompok teroris jaringan ISIS di Papua juga sempat merencanakan aksi pengeboman di Polres Manokwari.
"Salah satu yang sudah dilakukan upaya penegakan hukum oleh Densus 88, (kelompok teroris itu) berupaya melakukan pengeboman di Polres Manokwari," ungkap Dedi Prasetyo.
Akan tetapi, Dedi Prasetyo mengatakan aksi tersebut berhasil dicegah sebelum terjadi, oleh tim Densus 88 Antiteror.
• Resmikan Pabrik Esemka, Jokowi: Saya Tidak akan Maksa Beli, tapi Kalau Beli Produk Impor Keterlaluan
Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu menuturkan, aksi pengeboman itu sedianya dilakukan tahun lalu.
"Tahun kemarin (rencana pengeboman). Tahun kemarin sudah ditangkap, sebelum dia melakukan aksinya sudah ditangkap," bebernya.
Sebelumnya, Mabes Polri mengonfirmasi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berangkat ke Papua pada Senin (2/9/2019) sore.
• FENOMENA Hari Tanpa Bayangan Bakal Muncul Lagi Bulan Ini dan Oktober, Catat Tanggal dan Waktunya!
Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal mengatakan, kedua pucuk pimpinan aparat keamanan itu akan berangkat pukul 16.00 WIB, untuk memastikan perkembangan keamanan di lokasi.
Iqbal menyebut mereka akan melakukan pengendalian dan dialog dengan tokoh yang dianggap penting oleh masyarakat.
• Wiranto: Enggak Usah Disuruh-suruh Presiden Pasti ke Papua
"Tujuannya untuk menjamin keamanan agar situasi kembali sangat kondusif, walau saat ini relatif kondusif."
"Jadi masyarakat Papua dan Papua Barat bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).
Ia menjelaskan, pihaknya juga akan memastikan pelaksanaan penegakan hukum, apabila memang terjadi pelanggaran di sana.
• Pencari Suaka Dibekali Uang Rp 1 Juta, Jika Masih Berkeliaran di Trotoar Bakal Ditindak
Lebih lanjut, mantan Wakapolda Jawa Timur itu menuturkan lama Tito Karnavian dan Hadi Tjahjanto menetap di tanah Papua, sangat tergantung kondisi di lapangan.
Namun, diperkirakan keduanya akan menetap kurang lebih empat hingga 10 hari.
"Mungkin 4-10 hari di situ, sangat tergantung situasi dan kondisi Papua dan seluruh wilayah Indonesia."
• Fadli Zon: Jokowi, Blusukan Lah ke Papua
"Karena tanggung jawab Bapak Kapolri dan TNI sesuai regulasi," imbuhnya.
Iqbal juga mengungkap belum akan terjadi penarikan aparat gabungan TNI-Polri yang tengah bertugas di wilayah Papua dan Papua Barat.
Ia mengatakan, penarikan personel dari Tanah Papua menunggu situasi kondusif kembali.
• Politikus Muda Ini Yakin Rahmat Effendi Menang Jika Maju Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta
"Belum (akan ditarik), kita sedang melakukan dialog, upaya sosialisasi menyeluruh," ucap Iqbal.
Ia menyebut justru terjadi penambahan pasukan yang diterjunkan, pasca-aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat.
Mantan Wakapolda Jawa Timur itu menuturkan, sudah ada sekira 6.000 personel gabungan yang dilakukan untuk menjamin keamanan masyarakat.
• Ibu Kota Pindah, Djarot Saiful Hidayat: Otomatis Jakarta Lebih Longgar
"Bahkan kita tambah di Papua itu. Di Papua, Papua Barat kurang lebih 6.000 personel sudah di sana, untuk melakukan penjaminan keamanan," paparnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kondisi di Papua sudah relatif aman dan berangsur kondusif, pasca-aksi unjuk rasa berujung kerusuhan di sejumlah wilayah tersebut.
Tito Karnavian mengatakan pula, pihaknya telah menyiagakan ribuan personel gabungan bersama TNI untuk mengamankan situasi di Papua.
• TOTAL Ada 20 Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2020, Ini Daftar Lengkapnya
"Papua sudah relatif aman. Pasukan dari Polri maupun TNI yang sudah turun ke Papua dan Papua Barat itu lebih hampir 6.000 itu ada di Jayapura, Manokwari, Sorong."
"Kemudian di Paniai, Deiyai, Nabire, Fakfak."
"Kita standby-kan juga pesawat dari Polri maupun TNI, termasuk heli, kalau seandainya diperlukan," beber Tito Karnavian seusai acara HUT Polwan ke-71 di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).
• Fahri Hamzah Nilai Surat Kajian Pemindahan Ibu Kota Bikinan Jokowi Seperti Naskah Pengembang
Ia menjelaskan, banyak pihak yang turut membantu untuk berdialog dengan masyarakat setempat, guna meredam kerusuhan. Antara lain, Wakil Gubernur Papua, Kapolda, hingga Pangdam setempat.
"Banyak pihak termasuk paguyuban dan masyarakat Papua yang asli juga sudah melakukan banyak dialog."
"Kemudian kita tetap menggelar pasukan di sana sampai dengan situasi aman, masyarakat merasa terjamin keamanannya," ucapnya.
• Diungkap Dahlan Iskan, Gerindra Benarkan Prabowo Punya Lahan di Ibu Kota Baru
Kapolri juga mengungkap keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua, beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito Karnavian menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.
"Ada, ada (keterlibatan pihak asing)," ujar Tito Karnavian saat menghadiri HUT ke-71 Polwan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).
• 10 Pucuk Senjata TNI yang Dirampas Saat Kerusuhan di Deiyai Sudah Kembali, Dikejar Sampai Gunung
"Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," sambungnya.
Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud, dan apa peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.
Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.
• Nenek yang Ditemukan Sudah Jadi Kerangka Terakhir Terlihat Warga 10 Bulan Lalu
"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.
Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menegaskan, kasus ini harus ditangani secara komprehensif.
Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.
• Pemerintah Tahu Siapa Aktor Kerusuhan di Papua, Wiranto Sebut Ada yang Coba Cari Keuntungan
Selain itu, ia juga menuturkan pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan, tengah didalami.
Polri, katanya, tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.
"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja."
• Pemerintah Ogah Dialogkan Referendum, Ali Mochtar Ngabalin: Dari Rasis ke Separatis Tidak Nyambung
"Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antar-negara," ujar Iqbal.
"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," tegasnya. (Vincentius Jyestha)