IPW Ungkap Dua Strategi Pihak Asing Provokasi Kerusuhan di Papua, Dikendalikan dari Empat Kota Ini

KETUA Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, situasi di Papua saat ini makin kondusif.

Karena itu, IPW mengapresiasi Kapolri dan Panglima TNI yang berkantor selama seminggu di Bumi Cenderawasih itu, sehingga bisa mengendalikan situasi keamanan secara langsung.

"Seiring dengan kondusifnya situasi Papua, Kapolri perlu melakukan langkah-langkah evaluasi, antisipatif, maupun deteksi dini."

• 300 Demonstran di Jayapura Berjanji Tak Mau Ikut Aksi Unjuk Rasa Lagi karena Merasa Ditipu

"Serta meningkatkan patroli sibernya agar kekacauan tidak terulang," kata Neta S Pane kepada Wartakotalive, Selasa (3/9/2019).

Setidaknya, kata dia, ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri.

"Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian, terutama di Surabaya, Papua Barat, dan Papua."

• Ide Putar Lagu di Lampu Merah Muncul Saat Wali Kota Depok Menunggu Kereta Lewat

"Apakah pejabat kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai SOP dalam menyelesaikan masalah di depan Asrama Mahasiswa Papua? Ini patut dievaluasi," tuturnya.

Lalu, seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan kepolisian di Surabaya, Papua Barat, dan Papua?

Sehingga, masalah bisa melebar ke mana-mana dan menjadi kerusuhan yang tak terkendali?

• Ungkap Keterlibatan Pihak Asing dalam Kerusuhan, Kapolri dan Panglima TNI Sepekan Berkantor di Papua

Evaluasi ini, paparnya, diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja kepolisian di ketiga daerah itu.

Agar, ke depan peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat.

Kedua, kata Neta S Pane, sejauh mana keberhasilan kinerja Patroli Siber kepolisian dalam memburu dan menangkap para provokator digital dalam negeri yang memprovokasi kasus Surabaya.

• Daftar 50 Anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2019-2024: Baru Bisa Dilantik Dua Minggu Lagi

Sehingga, menjadi letupan kerusuhan di sejumlah kota di Papua Barat dan Papua.

"Sebab, dari informasi yang diperoleh IPW, aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota, yakni Jakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Biak," ungkapnya.

Karenanya, Polri perlu menjelaskan secara transparan sejauh mana hasil Patroli Siber melakukan penyelidikan dan menyentuh, untuk kemudian menciduk para provokator digital dalam negeri itu.

• Tak Cuma Putar Lagu di Lampu Merah, Wali Kota Depok Juga Siapkan Lima Bus untuk Kurangi Macet

Ketiga, tambah Neta S Pane, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru.

Dalam kasus berbagai kerusuhan di Papua pasca-kasus Surabaya, Polri perlu membuka keterlibatan pihak asing secara transparan, agar warga di Papua tidak mudah diprovokasi oleh mereka.

IPW, katanya, mendapat informasi ada dua ada strategi yang dilakukan pihak asing dalam memprovokasi kerusuhan di Papua.

• Ibu Tikam Bayi Hingga Tewas Setelah Dimandikan, Mengaku Dapat Bisikan Gaib Kirim Anak ke Surga

Semua itu mereka gerakkan pasca-kasus Surabaya.

Yakni, memprovokasi lewat medsos, khususnya lewat WhatsApp, sehingga manuver mereka tidak bisa dikendalikan aparat keamanan.

Selain itu, menjadikan sebuah negara kecil di Pasifik sebagai pangkalan atau markas besar Papua Barat Merdeka, untuk mendukung provokasi ke wilayah Papua.

• Moeldoko Sebut Benny Wenda Aktor Kerusuhan di Papua, Ini yang Bakal Dilakukan Pemerintah

Ketiga hal ini, kata Neta S Pane, perlu dicermati Polri secara intensif yang tentunya bekerja sama dengan TNI dan Kementerian Luar Negeri.

Terutama, dalam mengantisipasi manuver oknum dari luar negeri yang selalu hendak memprovokasi masyarakat Papua.

"Mata rantai gerakan ini perlu segera diputus," ucapnya.

• Polri: Lebih Banyak Masyarakat Papua yang Sangat Enjoy dengan NKRI

Dengan berkantornya Kapolri dan Panglima TNI di Papua, IPW berharap denyut nadi dan dinamika warga Papua sesungguhnya dapat dirasakan kedua petinggi keamanan itu.

Sehingga, akan bisa lebih kontekstual lagi dalam mengambil tindakan pengamanan di bumi cenderawasih.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua, beberapa waktu terakhir.

• Moeldoko Sebut Benny Wenda Aktor Kerusuhan di Papua, Ini yang Bakal Dilakukan Pemerintah

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito Karnavian menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing)," ujar Tito Karnavian saat menghadiri HUT ke-71 Polwan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

• 10 Pucuk Senjata TNI yang Dirampas Saat Kerusuhan di Deiyai Sudah Kembali, Dikejar Sampai Gunung

"Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," sambungnya.

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud, dan apa peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerja sama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

• Nenek yang Ditemukan Sudah Jadi Kerangka Terakhir Terlihat Warga 10 Bulan Lalu

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal menegaskan, kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

• Pemerintah Tahu Siapa Aktor Kerusuhan di Papua, Wiranto Sebut Ada yang Coba Cari Keuntungan

Selain itu, ia juga menuturkan pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan, tengah didalami.

Polri, katanya, tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja."

• Pemerintah Ogah Dialogkan Referendum, Ali Mochtar Ngabalin: Dari Rasis ke Separatis Tidak Nyambung

"Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antar-negara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," tegasnya.

Maklumat Larangan Demonstrasi

Tito Karnavian meminta Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat menerbitkan maklumat larangan aksi unjuk rasa alias demonstrasi yang berpotensi rusuh.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat."

"Untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis," ucapnya.

• Prabowo Minta Semua Kekuatan Politik Bantu Jokowi Selesaikan Masalah Papua, Lupakan Dulu Perbedaan

Ia menjelaskan, maklumat itu dikeluarkan untuk mencegah kerusuhan yang berawal dari aksi unjuk rasa kembali terjadi, seperti di Manokwari dan Jayapura.

Sebenarnya, kata dia, pihaknya telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.

"Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis, itu enggak bisa ditolerir," katanya.

• Tokoh Muda Papua Minta Aparat Keamanan Ditarik dari Nduga, Wiranto Sanggupi Asal Penuhi Syarat Ini

Mantan Kapolda Papua itu kembali menegaskan, larangan unjuk rasa di Papua juga berkaca pada aksi pelarangan serupa di depan Kantor Bawaslu di Jakarta pada 21-22 Mei lalu.

"Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? Kita toleransi, disalahgunakan. Ini juga sama, ditoleransi disalahgunakan," papar jenderal bintang empat itu. (*)