TAG
Omnibus Law
-
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi naik ke atas mobil komando untuk menolak UU Cipta Kerja saat aksi demo buruh yang digelar di depan Gedung DPR RI.
Rabu, 10 Agustus 2022
-
Polres Jakarta Barat menerjunkan sekira 278 personel untuk pengamana unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR, Rabu (10/8)
Rabu, 10 Agustus 2022
-
Mereka mendesak pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai banyak merugikan buruh
Senin, 8 Agustus 2022
-
RUU P3 yang akan disahkan tersebut akan menjadi landasan hukum bagi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
Selasa, 24 Mei 2022
-
aid Iqbal meminta kepada anggota DPR untuk tidak mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Sabtu, 14 Mei 2022
-
Sebab, UU Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Jumat, 14 Januari 2022
-
Salah satu kebijakan yang menarik perhatian pemerintah daerah adalah terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Senin, 20 Desember 2021
-
Teddy mengungkapkan, dalam pemanggilan tersebut, dirinya juga ditanyakan motif melaporkan Fadli Zon.
Rabu, 8 Desember 2021
-
Teddy meminta MKD untuk memanggil Fadli, untuk mengklarifikasi apa maksud pernyataan invisible hand dalam UU Cipta Kerja.
Rabu, 8 Desember 2021
-
Teddy menuding Fadli melanggar kode etik lantaran cuitan Fadli Zon soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja.
Rabu, 1 Desember 2021
-
Putusan MK, lanjutnya, dikeluarkan berdasarkan permohonan uji formil terhadap UU Cipta Kerja.
Sabtu, 27 November 2021
-
Artinya, kata dia, jika itu menyangkut kepentingan rakyat, maka seharusnya partisipasi publik harus dipastikan ada.
Sabtu, 27 November 2021
-
Denny lantas membeberkan sederet ambiguitas dalam putusan MK terkait UU Ciptaker.
Sabtu, 27 November 2021
-
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya menyebut, rapat tersebut akan mencermati pokok perbaikan sesuai perintah dari MK.
Jumat, 26 November 2021
-
Christina menyatakan, pihaknya di DPR menghargai putusan MK, dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.
Jumat, 26 November 2021
-
Sebab, kata Ferry, MK melalui putusannya telah membenahi tata cara pembentukan undang-undang.
Jumat, 26 November 2021
-
Kendati demikian, DPR menghormati putusan MK tersebut yang final dan mengikat.
Jumat, 26 November 2021
-
MK memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam waktu 2 tahun sejak putusan dibacakan.
Jumat, 26 November 2021
-
Pemerintah tak punya pilihan kecuali bekerja keras memperbaiki UU Cipta Kerja, pacsa-putusan MK, Kamis (25/11/2021).
Jumat, 26 November 2021
-
MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan.
Kamis, 25 November 2021
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
