Temui PDIP, IDI dkk Minta RUU Kesehatan Omnibus Law Ditarik dari Prolegnas

Sejumlah organisasi kesehatan melakukan audiensi dengan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan terkait RUU Kesehatan Omnibus Law

Warta Kota/Yulianto
Sejumlah organisasi kesehatan melakukan audiensi dengan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan terkait RUU Kesehatan Omnibus Law 

WARTAKOTALIVE.COM, Jakarta - Sejumlah organisasi kesehatan melakukan audiensi dengan Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan terkait wacana adanya RUU Kesehatan dengan metode Omnibuslaw.

Pertemuan itu digelar di ruang Fraksi PDIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Adapun organisasi kesehatan yang datang yakni Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Perwakilan organisasi itu diterima oleh sejumlah anggota DPR di antaranya Charles Honoris, Sturman Panjaitan. Salah satu perwakilan organisasi PB IDI, Dokter Mahesa menilai RUU Kesehatan terlalu tergesa-gesa jika dimasukkan ke dalam prolegnas. Menurutnya, masih ada isu-isu yang harus dibicarakan di tingkat organisasi profesi.

omnibus IDI dan PDIP
Wakil Ketua Baleg DPR Muhammad Nurdin (ketiga kanan) bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris (kedua kanan) dan Kapoksi Baleg Sturman Panjaitan (kanan) berkomunikasi dengan perwakilan organisasi kesehatan yang berdemontrasi di depan Gedung DPR di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11/2022). 

"Jadi hari ini 5 organisasi profesi dan juga organisasi mahasiswa kesehatan turun hari ini. Kami masih melihat kenapa RUU ini terlalu tergesa-gesa, padahal isu-isu yang disampaikan adalah isu-isu yang masih bisa kita bicarakan di tingkatan organisasi profesi dengan pemangku kebijakan yang lain," kata Dokter Mahesa.

Dia menilai belum ada urgensi atas RUU Kesehatan Ombibuslaw. Mahesa meminta RUU tersebut ditarik dari Prolegnas.

fraksi pdip omnibulaw idi
Wakil Ketua Baleg DPR Muhammad Nurdin bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris saat sedang berkomunikasi dengan perwakilan organisasi kesehatan yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR di ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/11/ 2022). 

"Tapi terpaksa kami umumkan karena tadi belum ada urgensi untuk RUU Kesehatan, masih ada UU yang sudah existing. Dan kami organisasi prosedur selama ini sudah berkolaborasi bersinergitas dengan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat sampai daerah, untuk sama-sama menuntaskan masalah kesehatan," kata dia.

Dia meminta pembahasan RUU Kesehatan ditarik dari Prolegnas. Mahesa juga menolak liberalisasi dan kapitalisasi di sistem kesehatan.
"Yang pertama, meminta RUU Kesehatan Omnibuslaw dikeluarkan dari Prolegnas karena ada proses yang tertutup, yang tergesa-gesa, ada naskah akademik yang perlu dibicarakan padahal ini bicara tentang kebaikan bangsa," tutur Mahesa.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kelompok Fraksi PDIP di Badan Legislasi DPR RI, Sturman Panjaitan mengatakan pihaknya terbuka dengan semua aspirasi. Dia menegaskan sampai saat ini pembahasan RUU di prolegnas masih di tingkat awal.

"Waktu kami mendengarkan mereka (di RDP sebelumnya) kami mengatakan belum ada RUU yang disampaikan. Karena RUU itu dibuat setelah ada naskah akademik, naskah akademik dibuat oleh kita dan para pakar-pakar yang punya kemampuan luar biasa di bidangnya masing-masing," pungkasnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved