Jika Tuntutan UU Cipta Kerja dan Threshold 0 Persen Tak Dikabulkan, 5 Juta Buruh Bakal Demo

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal bakal kembali menerjunkan anak buahnya ke jalanan untuk berunjuk rasa jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan Yudisial Review Undang undang Cipta Kerja Omnibuslaw.

Bahkan, kaum buruh bakal diminta untuk mogok kerja di seluruh Indonesia agar fokus turun ke jalan.

"Kami akan minta 5 juta buruh untuk stop produksi di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal di Monas, Rabu (26/7/2023).

Selain itu, hari ini partai buruh menyerahkan gugatan judicial review presidential threshold 20 persen dan meminta mengubah menjadi 0 persen ke MK.

Baca juga: Peringatan Hari Buruh, Said Iqbal Serukan Haram Jalin Koalisi dengan Partai Pendukung UU Ciptaker

Menurutnya, Timur-timur jumlah pemilih dan penduduknya tidak lebih dari puluhan juta jiwa.

Tapi saat pemilihan umum (Pemilu) jumlah calon presidennya mencapai 16 orang dan berjalan lancar.

"Indonesia daftar pemilihnya 205 juta orang, jumlah penduduknya 267 juta orang, masa cuma 3 orang ini (Capresnya), ini demokrasi terpimpin namanya Capres cuma 3 orang," tegasnya.

Pria berkaos Partai Buruh itu melanjutkan, Indonesia memiliki 18 partai politik yang bakal bertarung di Pemilu 2024.

Seharusnya, ada 18 calon Presiden Indonesia yang ikut dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Toh nanti di putaran kedua tetap tinggal 2, masa kita kalah Perancis, kita kalau nanti mau bahkan di Amerika sebelum ada pemilihan Presiden Internal partainya juga ada konvensi konvensi calon presiden itu banyak orang yang tidur," ungkapnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Buruh Bukan Tolak Omnibus Law, tapi Klaster Tenaga Kerjanya yang Masih Bermasalah

Oleh karena itu, banyaknya Capres yang ikut bertarung maka masyarakat bisa mencari sosok pemimpin terbaik.

"Tetap nah ini kita serahkan judicial review presidential threshold diubah menjadi 0 persen," ungkapnya.

Sebelumnya, Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023) siang.

Mereka ingin memgawal sidang yudisia review Omnibuslaw Undang-undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.

"Sekarang memasuki sidang yang kelima dan keenam saya akan coba yaitu mendengarkan beberapa saksi.
Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan partai buruh," katanya.