Mahkamah Konstitusi Sebut Pasal di UU IKN Bertentangan dengan UUD 1945

Ia juga menilai putusan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi.

Tanggapan DPR RI

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari 190 tahun menjadi 95 tahun. 

Politisi PKB itu menyebut putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
 
“Kami menyambut baik putusan MK yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah di IKN. Namun, perlu juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap investasi dan pembangunan di IKN,” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis Minggu (16/11/2025) seperti dimuat situs DPR RI.
 
Indrajaya menilai, putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.