Kasus Korupsi
Skandal Korupsi Haji Rp1 T: Bukti Penting Ditemukan di Rumah Yaqut, Petinggi GP Ansor Ikut Diperiksa
KPK memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pimpinan Pusat GP Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, sebagai saksi.
Skema inilah yang diduga membuka ruang praktik jual beli kuota haji khusus, sehingga calon jemaah yang baru mendaftar bisa langsung berangkat dengan membayar sejumlah uang, melewati antrean panjang yang biasanya bertahun-tahun.
Dugaan kerugian Rp1 Triliun
KPK memperkirakan kerugian negara dari praktik ini menembus angka Rp1 triliun.
Sejumlah pihak sudah dicegah ke luar negeri, termasuk Yaqut, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, dan pengusaha travel haji Fuad Hasan Masyhur.
Hingga kini, KPK memang belum mengumumkan tersangka. Namun, pemeriksaan demi pemeriksaan terus dilakukan untuk mengurai skandal besar yang melibatkan biro perjalanan, pejabat, hingga jaringan politik.
Tokoh NU Papua minta KPK tak ragu bertindak
Menanggapi hal itu, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Papua, KH Toni Victor Mandawiri Wanggai meminta KPK tidak ragu-ragu memeriksa orang-orang di lingkaran dalam Gus Yaqut saat menjabat Menag RI, periode 2020-2024.
Selain itu, kata Toni, yang terpenting agar KPK segera menetapkan para tersangkanya dalam kasus ini.
“Di samping memeriksa ‘lingkaran dalam’ Gus Yaqut, KPK juga perlu memeriksa orang-orang lingkaran dalam Gus Isfah Abidal Aziz, ketua PBNU yang turut dicekal KPK,” ungkap Toni, Selasa (26/8/2025).
Mantan anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua periode 2018-2023 ini juga menyebut mendukung KPK melakukan pemanggilan segera kepada mereka.
Hal itu katanya untuk menelusuri aliran uang yang diperoleh dengan cara kotor yakni korupsi kuota haji.
“Saya yakin saja, keuntungan jual beli tambahan kuota haji mengalir ke orang-orang sekitar dan terdekat keduanya (Gus Yaqut dan Gus Isfah)," kata Toni.
"Penyelewengan dana dalam kegiatan besar tidak mungkin dinikmati sedikit orang. Pencucian uang dalam pidana korupsi besar itu pasti terjadi. Penyidik KPK harus jeli menyusuri, dan jangan ragu mengeksekusinya,” ungkap Toni.
Toni meminta KPK tidak memberikan toleransi kepada mereka yang terlibat.
Baca juga: Diperiksa soal Dugaan Korupsi Kuota Haji, Gus Yaqut Enggan Bocorkan Materi Pemeriksaan
"Sepanjang koruptor itu merasa aman dan nyaman di negeri ini, maka Indonesia tidak akan maju, adil, dan sejahtera,” tambahnya.
| Proyek PLTU 1 Kalbar Mangkrak Sejak 2016, 4 Orang Jadi Tersangka, Termasuk Adik Jusuf Kalla |
|
|---|
| Hari Karyuliarto Seret Nama Ahok di Kasus Dugaan Korupsi LNG, KPK: Harusnya Tak Disampaikan Terbuka |
|
|---|
| Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Penyaluran Bansos, Kakak Hary Tanoe Tempuh Praperadilan,KPK Tak Gentar |
|
|---|
| Ada Kesibukan Lain, Bupati Pati Sadewo Mangkir dari Panggilan KPK soal Kasus Suap di DJKA |
|
|---|
| Tawa Bu Kades di Sukabumi saat Dijadikan Tersangka, Gelapkan Dana Desa hingga Jual Bangunan Posyandu |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.