Purbaya Sidak Bea Cukai, Temukan Praktik Curang Barang Impor, Suasana Heboh Jadi Tegang

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak ke Bea Cukai Tanjung Perak dan menemukan indikasi praktik underinvoicing atau pelaporan nilai impor lebih rendah dari harga pasar.
• Ia memerintahkan pemeriksaan ulang dokumen dan barang untuk mencegah kerugian negara serta memperkuat pengawasan berbasis IT.
• DJP juga mengungkap potensi kerugian negara Rp140 miliar akibat praktik serupa pada ekspor produk turunan CPO sejak 2021.

 

 

WARTAKOTALIVE.COM -- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melakukan sidak dengan meninjau langsung proses pemeriksaan arus barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Kedatangan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya bikin heboh.

Suasana di Pelabuhan Tanjung Perak mendadak tegang pada Selasa (11/11/2025) siang.

Baca juga: Menkeu Purbaya Dapat Karangan Bunga Protes Food Tray Impor di Program MBG

Menkeu Purbaya datang tanpa banyak pemberitahuan. 

Ia lalu melihat langsung bagaimana proses pemeriksaan barang impor di sana,

Purbaya menemukan adanya indikasi praktik underinvoicing atau pelaporan nilai barang lebih rendah yang merugikan negara. 

Ia melihat beberapa barang impor tercatat memiliki nilai yang sangat rendah dibandingkan harga pasar sebenarnya.

Purbaya pun menyoroti temuan barang impor yang nilai laporannya jauh berbeda dari harga pasar yang sebenarnya atau underinvoicing ini.

Underinvoicing adalah praktik curang dengan melaporkan nilai faktur yang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi pajak, seperti bea masuk dan pajak impor.

Praktik ilegal ini sering terjadi pada impor barang dan merugikan penerimaan negara serta industri dalam negeri karena barang impor bisa menjadi lebih murah secara tidak wajar. 

Baca juga: Prabowo Bentuk Jaringan Teknokrat, Purbaya–Jonan Jadi Andalan

“Ada barang yang harganya kelihatannya kemurahan. Masa barang sebagus itu cuma dicantumkan 7 dolar AS, padahal di marketplace harganya bisa mencapai Rp 40 sampai Rp 50 juta,” ujar Purbaya dengan nada tegas, dikutip Rabu (12/11/2025).

Nilai tersebut, jika dikonversikan dengan kurs Rp 16.700 per dolar AS, hanya sekitar Rp 117.000.

Nilaimitu harga yang jelas tak masuk akal untuk barang berkualitas tinggi.

Purbaya menegaskan akan melakukan pengecekan ulang terhadap laporan tersebut guna memastikan tidak ada pelanggaran yang merugikan penerimaan negara.

Menkeu menegaskan, temuan ekstrem ini akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ulang terhadap dokumen dan barang terkait.

Langkah ini menjadi penting untuk mencegah penghindaran bea masuk dan pajak impor yang merugikan penerimaan negara.

“Nanti akan kita recheck lagi,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu Purbaya juga memantau proses pencocokan antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan kondisi fisik barang di kontainer menggunakan alat Container Scanner.

Ia menilai, secara umum pelaksanaan pemeriksaan di lapangan sudah berjalan baik dan sesuai prosedur.

“Proses pemeriksaannya sudah bagus. Saya lihat juga pengoperasian container scanner yang baru, dan ini membantu mempercepat pemeriksaan,” katanya.

Purbaya menjelaskan, penggunaan container scanner berbasis teknologi informasi menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem kepabeanan.

Ia memastikan data hasil pemeriksaan di daerah akan terhubung langsung ke kantor pusat di Jakarta untuk memperkuat sistem pengawasan nasional.

“Nanti kan IT based, saya akan tarik juga ke Jakarta sehingga orang Jakarta (kantor pusat) bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” jelas Purbaya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan juga melaporkan telah mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan negara sekitar Rp 140 miliar akibat praktik selisih harga atau underinvoicing dalam ekspor produk turunan minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).

Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan modus underinvoicing terbaru yang terdeteksi pada tahun 2025 ini dilakukan dengan penyelewengan penggunaan label ekspor bahan lemak (Fatty Matter) yang tidak sesuai dengan harga barang sebenarnya.

“Kami deteksi di tahun 2025 itu ada sekitar 25 wajib pajak pelaku ekspor yang menggunakan modus yang sama. Dugaan kami dari 25 pelaku tersebut setidaknya total transaksinya itu sekitar Rp 2,08 triliun," kata Bimio.

"Jadi potensi kerugian negara kami estimasi dari Rp 2,08 triliun dari sisi pajak itu sekitar Rp 140 miliar,” ucap Bimo kepada awak media di Buffer Area MTI NPCT 1,Cilincing pada Kamis (6/11/2025).

Baca juga: Purbaya Mau Tangkapi, Pedagang Baju Bekas Pasar Senen Resah, Kementerian UMKM: Mereka Perlu Dibina

Bimo menegaskan, underinvoicing ini menyebabkan kerugian ganda, baik dari bea masuk maupun pajak penghasilan.

Nilai bea masuk yang seharusnya dikenakan bisa 10 kali lipat lebih besar apabila komoditas tersebut dilaporkan dengan Harmonized System (HS) Code yang tidak sebenarnya.

DJP juga tengah menelusuri pola underinvoicing yang diduga sudah berjalan sejak tahun 2021 hingga 2024, yaitu dengan modus pelaporan komoditas Palm Oil Mill Effluent (POME)—limbah cair hasil pengolahan sawit.

Dari penelusuran tersebut, tercatat 257 wajib pajak yang melaporkan ekspor POME dengan total nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebesar Rp 45,9 triliun.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp