Kakak Mantan Menag Gus Yaqut Bakal Dipanggil KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kuota yang semestinya diprioritaskan untuk mengurangi antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun, justru dibagi rata oleh Kemenag era Yaqut, yakni 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Kebijakan ini melanggar UU Haji yang menetapkan kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota nasional. 

Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lebih dari 14 tahun gagal berangkat pada 2024.

KPK menduga ada "niat jahat" di balik pembagian tak proporsional ini, yang melibatkan dugaan jual beli kuota antara oknum Kemenag dengan pihak travel.

Agen travel diduga harus menyetor antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS (sekitar Rp 42 juta hingga Rp 113 juta) per kuota untuk mendapatkan jatah.

Saat ini, KPK sedang mendalami siapa perancang naskah SK tersebut dan alur perintah di baliknya sebelum ditandatangani oleh menteri.

Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, namun statusnya telah naik ke tahap penyidikan. 

Lembaga antirasuah telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur. 

Dugaan kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

(Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.