Pramono Anung Masih Bimbang soal Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan kajian mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya.
• Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku masih bimbang untuk menaikkan tarif Transjakarta
• Pramono sempat tertawa dan curhat kepada tamu undangan bahwa dirinya masih belum menemukan solusi soal wacana kenaikan tarif Transjakarta.

Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Keputusan mengenai rencana kenaikan tarif layanan Transjakarta belum akan diumumkan dalam waktu dekat. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan kajian mendalam sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku masih bimbang untuk menaikkan tarif Transjakarta yang saat ini seharga Rp 3.500.

Awalnya, seorang wanita bernama Noviarina mengapresiasi konsistensi transportasi publik yang selama 21 tahun ini tak pernah menaikkan tarif dan bahkan memberinya kesempatan kerja sebagai pramusapa hingga kini sopir bus Transjakarta.

“Saya mau bilang terima kasih telah menggunakan moda transportasi yang sudah dari tahun 2004 hingga 2025 masih tetap sama dengan harga Rp 3.500,” ungkap Noviarina dalam acara penyerahan sertifikat lulus pada program pelatihan Women Empowerment: Pelatihan Mengemudi Khusus Perempuan di Cawang, Jakarta Timur, Senin (10/11/2025).

Kemudian, Pramono sempat tertawa dan curhat kepada tamu undangan bahwa dirinya masih belum menemukan solusi soal wacana kenaikan tarif Transjakarta.

“Cuma ini gubernurnya lagi bimbang (tarif Transjakarta naik atau tidak). Jadi saya terus terang saja, sejak mewacanakan apakah naik atau enggak (tarifnya), memang benar-benar di ruang publik itu terbelah,” kata Pramono.

Semenjak wacana ini dibahas ke publik, Pramono melihat adanya pro dan kontra. Hal itu rutin dibacanya lewat media sosial. 

Pihaknya, saat ini, sudah memberikan subsidi lebih dari Rp 9.000 per penumpang Transjakarta serta menggratiskan 15 golongan.

“Kalau bukan karena semangat teman-teman balai kota yang tetap memberikan ruang terbuka untunini, enggak mungkin (hal itu trwujud) sebenarnya,” jelas dia.

Namun, Pramono mengaku masih terus mengkaji wacana kenaikan tarif Transjakarta dan akan segera mengumumkan keputusan terbaik untuk warganya.

“Jadi karena itu, saya betul-betul mempertimbangkan. Nanti pada saatnya, saya akan memutuskan keputusan yang terbaik untuk kita semua,” jelas dia.

Pekerja Swasta Gaji di Bawah Rp 6,2 Juta Bisa Gratis Naik TransJakarta

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan fasilitas transportasi umum gratis bagi pekerja swasta dengan penghasilan di bawah Rp 6,2 juta per bulan.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis bagi 15 Kelompok Masyarakat Tertentu.

Syafrin mengatakan, selain pekerja swasta, kebijakan ini mencakup pelajar, lansia, penyandang disabilitas, hingga ASN.

Pekerja swasta yang memenuhi syarat dapat menikmati layanan gratis untuk Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta.

"Yang dimasukkan kategori karyawan swasta adalah karyawan pemegang Kartu Pekerja Jakarta dengan standar 1,15 kali UMP (Upah Minimum Provinsi)," ujar Syafrin dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

Baca juga: Mudahkan Peserta LRT Run Break The Rush, LRT Jabodebek Beroperasi Lebih Awal Pada 2 November

UMP DKI Jakarta 2025 diketahui Rp 5.396.761, sehingga batas penghasilan yang dimaksud adalah sekitar Rp 6.206.275 per bulan.

Syafrin menyampaikan mekanisme pendataan dan verifikasi terhadap penerima manfaat akan dilakukan secara berkala agar subsidi tepat sasaran.

"Jangka waktu layanan gratis adalah selama pekerja tersebut terdata sebagai pemegang Kartu Pekerja Jakarta, tetapi setiap enam bulan dilakukan updating data agar subsidi tepat sasaran," jelas dia.

Dia menjelaskan ada beberapa syarat untuk golongan pekerja swasta bergaji maksimal Rp 6.206.275 per bulan atau setara 1,15 kali Upah DKI Jakarta berhak menikmati transportasi publik secara gratis, yakni terdaftar sebagai pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Baca juga: Soal Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Pramono: Saya Putuskan di Waktu yang Tepat

"Selama memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan, pekerja swasta berhak atas fasilitas tersebut," jelas Syafrin.

Berikut beberapa syarat untuk golongan pekerja swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta merujuk Pergub Nomor 33 Tahun 2025 Pasal 3 Ayat 1 huruf j:

- Pemegang Kartu Pekerja Jakarta

- Terdaftar sebagai penduduk DKI Jakarta (sesuai NIK/KTP)

- Penghasilan maksimal sebesar 1,15 x UMP DKI Jakarta Rp 6.206.275/bulan berdasarkan UMP 2025

- Masa berlaku Kartu Layanan bagi penerima adalah selama pekerja tersebut terdata sebagai pemegang kartu tersebut, dengan data peserta akan diverifikasi dan diperbarui setiap enam bulan sekali agar penerima subsidi tepat sasaran.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.