Ketua DPRD DKI Ketok APBD 2026, Abaikan Protes hingga 3 Fraksi Walk Out

Ringkasan Berita:

• DPRD DKI Jakarta resmi mengesahkan APBD 2026, meski rapat paripurna penuh protes dan beberapa fraksi melakukan walk out.
• Pemangkasan anggaran subsidi pangan Rp300 miliar menjadi sorotan utama, memicu penolakan dari PSI, PAN, dan Gerindra.
• Beberapa anggota DPRD menuntut voting atau penundaan pengesahan, namun Ketua DPRD langsung mengetok palu.
• Raperda APBD 2026 kini diserahkan ke Gubernur Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sebelum resmi menjadi Perda.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akhirnya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2026 melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu (12/11/2025). 

Sidang pengesahan tersebut tak berlangsung mulus, lantaran beberapa fraksi memilih menolak dan melakukan aksi walk out.

Sebelum diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta menyuarakan interupsinya, antara lain Fraksi PSI, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. 

Mereka mengungkapkan penolakan terhadap rencana pengurangan anggaran subisidi pangan sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. 

Namun, setelah interupsi disampaikan, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin selaku pimpinan rapat paripurna tetap mengetok palu untuk mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. 

Beberapa anggota DPRD yang sebelumnya menginterupsi rapat kembali protes.

Mereka menyatakan tidak setuju atas pengesahan tersebut. 

Salah satunya adalah Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Ali Lubis. 

"Pimpinan interupsi, dong. Kalau misalkan (ada) interupsi, bikin voting lah, kita (sebelum mengesahkan Raperda APBD). Jangan langsung asal ketok palu, dong," ungkap Ali dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Baca juga: DPRD DKI Jakarta Wanti-Wanti, Dana Hibah Harus Fokus Salurkan ke Masyarakat

Palu sudah diketok, Khoirudin tetap mengesahkan RAPBD tahun anggaran 2026 yang menuai protes.

Rancangan APBD yang telah disahkan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditindaklanjuti sebelum resmi disahkan menjadi peraturan daerah. 

"Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut akan diserahkan kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan harapan kiranya Saudara Gubernur memperhatikan saran dan harapan yang disampaikan oleh DPRD," jelas Khoirudin.

Rapat paripurna langsung dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. 

Kemudian, sejumlah Anggota DPRD DKI Jakarta dari tiga fraksi walk out atau keluar dari ruang rapat paripurna sebelum pimpinan DPRD DKI mengakhiri rapat.

Mereka yang walk out di antaranya Anggota Fraksi Gerindra Ali Lubis.