Soal Wacana Kenaikan Tarif Transjakarta, Pramono: Saya Putuskan di Waktu yang Tepat

Ringkasan Berita:

• Pemotongan DBH dari pemerintah pusat mengurangi subsidi transportasi (PSO) di Jakarta, sehingga memunculkan wacana kenaikan tarif Transjakarta pada 2026.
• Besaran tarif Transjakarta belum diputuskan dan sedang dievaluasi dengan memperhatikan kemampuan dan kesediaan masyarakat membayar (ATP/WTP).
• Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan keputusan terkait kenaikan tarif sepenuhnya berada di tangannya dan akan diumumkan pada waktu yang tepat.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Besaran tarif Transjakarta masih dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesediaan masyarakat membayar (ATP/WTP).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan keputusan terkait kenaikan tarif sepenuhnya ada di tangannya dan akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Soal tarif Transjakarta kenaikan. Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak," ungkap Pramono di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (5/11/2025).

"Kan, enggak harus naik. Naik atau tidak. Saya akan putuskan pada saat yang tepat," tambahnya.

Baca juga: Subsidi Transjakarta Terus Turun, Tarif Rp3.500 Belum Naik Selama 20 Tahun

Sebelumnya, pemangkasan dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah membuat subsidi transportasi atau Public Service Obligation (PSO) di Jakarta ikut dipangkas.

Hal itu membuat wacana kenaikan tarif Transjakarta sebagai salah satu moda transportasi andalan di Ibu Kota mencuat pada 2026 mendatang.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ) penyesuaian subsidi transportasi dilakukan oleh legislatif bersama eksekutif dalam hal ini TAPD.

Menurutnya tak hanya Transjakarta, subsidi untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta juga terdampak. 

"Tentang RAPBD, kemarin memang ada DBH yang dikurangkan 15 triliun ya, padahal sebelumnya sudah kita hitung 15 triliun, itu tapi kemudian tidak ada. Sehingga kemarin dibuat satu penyesuaian dengan kertas kerja dari eksekutif, dari TAPD, tim anggaran pemerintah daerah," ujar MTZ dalam forum Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta dikutip, Rabu (5/11).

"Nah untuk Komisi B, di mana mitranya adalah transportasi yang mendapatkan PSO ya ada Transjakarta, MRT, dan LRT. Ya kita akhirnya memang memotong ya, jadi dikurangin anggaran untuk subsidi ke transportasi umum. Kita potong untuk kegiatan yang lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain. Tapi ini tidak dengan menghitung bahwa tarifnya dinaikkan. Belum, ya," jelas dia. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.