DBH dari Pusat Terpotong Rp 15 T, Politisi PSI Minta Pramono Bentuk Tim Khusus RAPBD 2026

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dipotong imbas pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun. 

Sebelumnya, RAPBD TA 2026 DKI Jakarta ditaksir bernilai Rp 95 triliun dan kini turun menjadi Rp 79 triliun.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana mendorong pembentukan tim khusus penyisiran anggaran.

Baca juga: Pramono Senyum Dana Bagi Hasil Jakarta Terpotong Rp 15 T, Ini Penjelasan Purbaya

Baca juga: Dana Bagi Hasil Dipangkas, Pramono: Bukan Zamannya Lagi Anggaran Besar Tanpa Pengawasan Ketat

“Kita memahami bahwa pos belanja DKI Jakarta jumlahnya 251 ribu per tahun. Atau dengan kata lain, ada 251 ribu item yang harus dicek. Sementara itu, akan ada banyak pengeluaran yang dipotong di sana dan di sini,” tegasnya, Rabu (8/10/2025).

“Memang berat bagi Gubernur, Mas Pramono Anung, untuk menyisir satu per satu belanja dalam rancangan anggaran yang harus disesuaikan. Tetapi, dapat dibentuk suatu tim khusus untuk menyisir anggaran tersebut dan menemukan pemborosan-pemborosannya, sehingga bisa dikeluarkan dari anggaran kita,” lanjutnya.

Kemudian, Justin juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta membuka rencana belanjanya ke publik di laman https://apbd.jakarta.go.id/. 

Dengan itu, masyarakat bisa mengawasi pembelian-pembelian yang dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, sehingga proses anggarannya dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Kami juga ingin mengusulkan agar Pemprov DKI membuka penuh rencana belanjanya ke publik melalui publikasi di laman website yang bisa diakses oleh siapapun. Hal ini penting untuk dilakukan demi memastikan proses anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel nantinya,” ungkapnya. 

Justin mengingat temuannya beberapa waktu lalu dalam rapat pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta TA 2025, di mana terdapat rencana pembelian 3 unit server oleh Dinas Perpustakaan yang dibanderol sebesar Rp 1,7 miliar per satuannya. 

Padahal, penelusurannya secara mandiri menemukan server dengan spesifikasi serupa hanya berkisar Rp 300 juta ketika dijual di pasaran.

“Contohnya, belum lama ini kami menemukan adanya rencana untuk membeli server seharga Rp 1,7 miliar per unitnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Padahal, harga yang kami temukan di pasaran hanya Rp 300 juta untuk spesifikasi yang serupa. Hal-hal seperti ini merupakan pemborosan yang harus dicek kembali dan dihapus dari anggaran kita, terutama di tengah-tengah pemangkasan masif yang sedang terjadi,” pungkasnya. 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09