WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya aksi tawuran yang terjadi di kalangan pelajar maupun masyarakat.

Pengawas pemerintah daerah itu memandang ada banyak indikator yang memicu aksi tawuran di kalangan remaja dan pemuda ini.

“Sebenarnya kalau kita runut penyebab dari tawuran, ini pertama-tama adalah penyebabnya kemiskinan. Nggak ada anak orang kaya yang tawuran di jalanan, jadi yang pertama itu kemiskinan,” kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana pada Selasa (5/8/2025).

Justin melanjutkan, faktor kedua adalah tradisi dari para pelajar yang bersikeras untuk melanjutkan aksi ini dari para seniornya.

Lalu faktor ketiga adalah mereka ingin membuat konten di media sosial (medsos) seperti TikTok, Instagram, maupun Facebook.

“Saya juga sudah turun ke lapangan, ada yang tawuran jam 3 pagi. Saya tanya, kenapa kamu tawuran jam 3 pagi? Mereka bilang, kakak saya besok kerja, dia mesti tidur,” imbuhnya.

“Ini sandwich generation. Ada satu rumah berlapis-lapis kakaknya, satu rumah yang sempit, semuanya tinggal di situ, akhirnya mereka tidur pun ada gilirannya,” lanjut Justin.

Menurut dia, fenomena ini juga dipicu dengan tingkat populasi yang tinggi di Jakarta, yang sekarang berjumlah 11 juta orang lebih di Ibu Kota.

Baca juga: Lihat Satu Rumah Dihuni 21 Orang, Dedi Mulyadi Ingin Terapkan Program KB yang Populer Era Soeharto

Apabila pemerintah tidak melakukan kontrapopulasi dengan membuat kebijakan penyediaan perumahan terjangkau dan keamanan, persoalan tawuran akan sulit teratasi.

“Jadi sebenarnya satu masalah tawuran ini nggak sesimpel kita bikin acara keagamaan saja untuk mengatasinya. Tapi ada banyak hal harus dilakukan, termasuk juga saya mengingatkan kembali kepada Bapak Gubernur, bahwa pelaku tawuran ini banyak anak-anak di bawah umur,” ungkapnya.

Tingginya populasi di Jakarta juga dipicu berbagai hal, salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB) yang tidak berjalan efektif.

Justin menyarankan kepada Gubernur Pramono untuk melibatkan organisasi masyarakat (ormas) yang ada.

“Ormas-ormas yang pada pakai seragam militer ini, dan ada polisi karena pemerintah punya hibah yang cukup besar untuk polisi per tahunnya,” imbuh dia.

“Jadi saya kira berbagai lapisan masyarakat, FKDM, LMK, termasuk ormas, disertakan juga saja untuk menjaga kondusivitas di DKI Jakarta dari tawuran,” sambungnya.

Meski demikian, Justin memuji program Mangarai Bersalawat yang digaungkan Pramono untuk menekan angka tawuran di wilayah setempat.