Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Gerakan Pemuda Islam (GPI) meminta polisi tidak tebang pilih menindak kerumunan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.
Ketum GPI DKI Jakarta Rahmat Imran menyampaikan, pihaknya juga pernah melaporkan kasus kerumunan kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Namun, laporan tersebut tidak ada kejelasan kelanjutannya.
Baca juga: Akhirnya Hadir di Sidang Praperadilan Rizieq Shihab, Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan 2 Kali Mangkir
Atas dasar itu, kata dia, kerumunan yang terjadi di KLB Demokrat harus ditindak. Hal itu demi tegaknya keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Kami meminta kepada Bareskrim agar jangan tebang pilih dalam menyikapi persoalan protokol kesehatan yang ada di Indonesia."
"Negara ini telah mengeluarkan anggaran begitu besar sampai ratusan triliunan untuk menangani yang namanya covid-19," kata Rahmat di Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/3/2021).
Baca juga: Penyuntikan Vaksin Covid-19 Dosis Pertama dan Kedua Bisa Dilakukan di Tempat Berbeda, Ini Aturannya
Rahmat menuturkan, banyak elite politik yang diduga telah melanggar protokol kesehatan tidak ditindak oleh Polri.
Dia tak mau ada anggapan dari masyarakat, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
"Ketika sekelompok elite yang melakukan pelanggaran prokes kemudian tidak diproses."
Baca juga: Petang Ini Indonesia Kedatangan 1,1 Juta Dosis Vaksin Covid-19 AstraZeneca, Gratis dan Siap Pakai
"Giliran masyarakat kecil, masyarakat biasa, sekali aja melanggar prokes langsung diciduk, langsung ditangkap bahkan dipidanakan," tuturnya.
GPI DKI Jakarta sebelumnya melaporkan kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan, dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.
Laporan tersebut akan didaftarkan GPI DKI Jakarta ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini.
Mereka menyatakan kegiatan tersebut diduga kuat telah melanggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Partai Demokrat: Ada Kekuatan Besar di Belakang Moeldoko
"Kita melaporkan secara resmi panitia kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatera Utara pada Jumat kemarin."
"Kami datang ke Bareskrim Polri meminta Polri agar segera adili atau menangkap para pelaksana KLB Demokrat yang telah melanggar prokes kesehatan," kata Ketum GPI DKI Jakarta Rahmat Imran di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (8/3/2021).
Ia memastikan laporan ini tidak terkait dualisme yang terjadi di internal Partai Demokrat.
Baca juga: Ogah Ribut-ribut, AHY Bakal Senyumin Moeldoko Andai Bertemu di Kemenkumham
Rahmat bilang, laporan ini sebagai bentuk protes adanya pembiaran kerumunan di dalam kegiatan KLB Demokrat di Sumatera Utara.
"Tidak ada kaitannya, mau Moeldoko mau AHY kita tidak ada kaitannya tentang itu."
"Yang pasti kita dalam hal ini membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas negara, yaitu mengontrol adanya penanganan Covid-19," jelasnya.
Baca juga: Din Syamsuddin: KLB Partai Demokrat Atraksi Politik dan Tragedi Demokrasi yang Fatal
Atas dasar itu, GPI meminta Polri mengusut kasus kerumunan di KLB Partai Demokrat tersebut.
Apalagi, banyak kasus pelanggaran protokol kesehatan yang telah ditindak oleh Polri.
"Kerumunan itu terjadi di dalam gedung ataupun di luar gedung pelaksanaan KLB."
Baca juga: Tahanan Kejagung Bakal Ikut Divaksin Covid-19 Massal, Jaksa Agung: Mereka Punya Hak untuk Hidup
"Kami meminta kepolisian agar segera melakukan tindakan hukum, karena prokes telah diatur dalam UU, dan sudah diberlakukan oleh beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan sudah ditahan terhadap prokes kesehatan," paparnya.
Dua orang panitia KLB Demokrat yang dilaporkan adalah Jhoni Allen Marbun dan Damrizal.
Mereka juga membawa alat bukti yang akan diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri.
Baca juga: Relawan Nilai Konflik Partai Demokrat Ganggu Jokowi dan Untungkan AHY di Pilpres 2024
Di antaranya, rekaman video yang menunjukkan peserta KLB Demokrat berkerumun dan melanggar protokol kesehatan, hingga laporan pemberitaan media terkait acara KLB tersebut.
Laporan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya kali ini diajukan GPI ke Bareskrim Polri.
GPI sebelumnya melaporkan presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kerumunan di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga: Andi Mallarangeng: Elektabilitas Moeldoko Cuma Nol Koma, Sudah Pernah Gagal Juga di Partai Lain
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dalam kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (6/3/2021) malam.
Moeldoko lantas datang ke lokasi KLB di The Hill Hotel and Resort, dan memberikan pidato politik pertamanya, berikut ini isi lengkapnya:
Selamat malam
Salam sejahtera
Om swastiastu
Salom
Namo buddhaya.
Yang saya hormati para peserta kongres luar biasa partai demokrat, khususnya para pendiri, para senior, unsur DPP, unsur DPD organisasi sayap, unsur DPC.
Saudara-saudara sekalian, ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan umum dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia.
Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC dan organisasi sayap.
Para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah Partai Demokrat yang demokratis terbuka dan modern!
KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang AD/ART.
Untuk itulah sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan yang tadi saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian.
Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa.
Saya sudah sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini.
Ada yang memilih Pak Moeldoko, ada yang memilih Pak Marzuki Alie. Inilah sebuah demokrasi.
Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya, saya tidak punya kekuatan untuk itu.
Kita semua lahir, lahir dari sebuah keyakinan dan alhamdulillah ini, apa itu? Sebuah kekuatan.
Pak Marzuki Alie punya pengalaman di partai politik yang luar biasa, saya punya pengalaman di militer dan pemerintahan.
Para pendiri partai politik, Demokrat, para senior memiliki filosofi dan kebijakan yang sangat inti.
Para DPP, DPD, DPC dan organisasi saya memiliki semangat yang membara!
Luar biasa. Jadi kalau semua kekuatan ini disatukan, maka akan menggemparkan Indonesia!
Demokrat! Demokrat! Demokrat!
Berikutnya hadirin sekalian, saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kejayaan Demokrat!
Tidak ada yang tertinggal. Semua kita bersatu padu, kita ajak semuanya, ini adalah rumah besar kita bersama.
Teman-teman sekalian, kekuatan Partai Demokrat berada di tangan saudara-saudara sekalian.
Baik selaku pemimpin partai pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai dengan kelurahan harus bersama-sama dengan saya.
Kalau saya berbicara tentang leadership, kekuatan seorang panglima ada di pundak para komandan-komandan lapangan seperti kalian semuanya.
Panglima tidak ada artinya kalau tidak memiliki prajurit-prajurit yang tangguh.
Dan seorang pemimpin tugasnya adalah memberikan perkuatan kepada komandan-komandan di bawahnya.
Itu pemimpin, bukan malah mengecilkan bawahannya.
Itulah pemimpin memberikan kekuatan dan energi yang luar biasa kepada bawahannya.
Saya mengapresiasi atas permintaan kalian, kalian telah meminta saya untuk menjadi ketum Demokrat, untuk itu saya mengapresiasi dan terima kasih untuk itu saya terima.
Terima kasih Pak Marzuki Alie, Pak Jhoni Allen.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Moeldoko menerima penetapan melalui sambungan telepon kepada peserta rapat.
"Baik, dengan demikian saya menghargai dan menghormati keputusan saudara."
Baca juga: BREAKING NEWS: Moeldoko Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat di KLB Deli Serdang
"Oke kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko.
Sebelum menerima penetapan, mantan Panglima TNI tersebut terlebih dahulu menanyakan kepada peserta KLB Demokrat.
Pertanyaan tersebut untuk memastikan keseriusan para peserta KLB Demokrat memilihnya sebagai ketua umum.
Baca juga: Kasus Unlawful Killing 6 Anggota FPI, 3 Personel Polda Metro Jaya Berpotensi Jadi Tersangka
"Walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, saya ingin memastikan keseriusan teman teman atas amanat ini," ujar Moeldoko.
Di antaranya mengenai apakah penyelenggaraan KLB telah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Mendengar pertanyaan Moeldoko tersebut, para peserta KLB secara serempak menjawab sesuai.
Baca juga: KLB Partai Demokrat Mau Digelar di Deli Serdang, Ini 5 Nama Terkuat Calon Ketua Umum
"Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketum demokrat, serius atau tidak?" Tanya Moeldoko yang dijawab dengan kata 'serius' oleh peserta KLB.
Moeldoko juga menanyakan keseriusan para kader Partai Demokrat untuk menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan, yang kemudian dijawab siap secara serentak.
Sebelumnya, kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di salah satu hotel di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum terpilih.
Baca juga: Ajak Rakyat Benci Produk Luar Negeri, Jokowi: Gitu Aja Ramai
Dilansir dari KompasTV, putusan sidang pleno itu dibacakan oleh pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun.
"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama."
Baca juga: 6 Anggota FPI yang Tewas Ditembak Jadi Tersangka, Komisi III Bakal Panggil Kapolri dan Kabareskrim
"Dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025," ujar Jhoni, yang tampak mengenakan topi, Jumat (5/3/2021).
Adapun Moeldoko terpilih melalui proses voting dari masing-masing DPD yang hadir.
Dalam jalannya sidang pleno, ada dua nama yang mengerucut untuk dipilih sebagai ketua umum. Nama tersebut adalah Moeldoko dan Marzuki Alie.
Baca juga: Diminta Lengkapi Barang Bukti Soal Laporan Terhadap AHY, Marzuki Alie Bakal Balik Lagi ke Bareskrim
Marzuki Alie diketahui dicalonkan oleh DPD NTB. Sementara Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh.
Lantas, Jhoni Allen menanyakan apakah keputusan sidang pleno dalam KLB ini dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.
Peserta KLB pun menyetujui Moeldoko untuk menjadi ketua umum mereka.
Baca juga: AHY Disiapkan Maju Pilpres 2024, Marzuki Alie: Ini Republik Indonesia, Bukan Negara Pacitan
"Setuju," jawab peserta KLB kepada Jhoni Allen.
Moeldoko sendiri tak tampak hadir di lokasi KLB.
Setelahnya, diketahui Moeldoko memberikan tanggapan atas terpilihnya dia sebagai ketua umum via telepon. (Igman Ibrahim)