Baca tanpa iklan
KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengingatkan para pegawainya agar tidak menggunakan atribut tertentu ketika bekerja.
Hal tersebut, ditekankan Agus Rahardjo, demi menjaga independensi pegawai KPK.
Masalahnya, banyak pihak yang mengklaim pegawai KPK adalah Taliban.
• Fahri Hamzah: Keliru Menganggap Ahok Sudah Tidak Punya Hak Apa-apa di Atas Bumi Republik Ini
"Yang pribadi itu misalnya kopiah haji, itu nanti kalau Anda kerja enggak usah dipakai, tapi kalau ke masjid dipakai," ucap Agus Rahardjo di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2019).
Kata Agus Rahardjo, sebagai penegak hukum, pegawai KPK haruslah bersikap adil.
"Bayangkan kalau kita menangkap orang dengan menggunakan kopiah haji, yang ditangkap dari agama lain, gimana?"
• Setelah Jadi ASN, Pegawai KPK Bisa Pindah ke Instansi Lain
"Itu enggak boleh, iya kan? Jadi kita harus menjaga independensi kita, imparsial kita," tegasnya.
Sebagai penegak hukum, kata Agus Rahardjo, para pegawai KPK harus selalu memosisikan diri di tengah, tanpa condong pada kepentingan.
"Tujuan kita bertemu hari ini, marilah kita sebagai penegak hukum selalu adil, kalau kata Pak Syarif (Wakil Ketua KPK Laode M Syarif) itu inklusif, selalu imparsial, selalu di tengah," tuturnya.
• Mahfud MD Ungkap Veronica Koman Punya Utang, Pemerintah Indonesia Bakal Tagih
Agus Rahardjo menyampaikan itu pada seluruh pegawai KPK dalam kegiatan 'Silaturahmi Kebangsaan dan Doa Bersama untuk Negeri'.
Kegiatan ini juga dihadiri semua pimpinan KPK, yakni Laode M Syarif, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Basaria Pandjaitan.
Selain lima pimpinan, ada pula KH Ahmad Muwafiq atau yang dikenal dengan nama Gus Muwafiq, yang memberikan tausiah.
• Indonesia Bakal Jajakan Terapi Kerokan Hingga Mak Erot ke Wisatawan Asing
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengatur cara berpakaian para pegawainya.
Tak cuma untuk menunjukkan identitas sebagai penegak hukum, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, aturan tersebut bakal disusun sebagai bagian dari upaya deradikalisasi.
"Cara berpakaian itu kan penting. Supaya kita kelihatan independen, imparsial, tidak distigma."
• KPK Konfirmasi Tak Ciduk Bupati Lampung Tengah, Warga: Masa Iya Mau Dua Kali?
"Itu kan penting sebagai penegak hukum," ucap Agus Rahardjo seusai diskusi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Saat ini, pegawai KPK tidak memiliki seragam resmi saat berkantor.
Umumnya, pegawai KPK hanya diwajibkan untuk menggunakan pakaian rapi saat bertugas.
• Bobot Imam Nahrawi Naik 3 Kilogram Sejak Ditahan di Rutan KPK
Hanya petugas lapangan KPK yang biasanya menggunakan rompi seragam.
"Ya, nanti kita rumuskanlah," kata Agus Rahardjo.
Di tempat yang sama, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, cara berpakaian bukan indikator untuk menilai seseorang terpapar paham radikal.
• Divonis Bebas, Sofyan Basir: Allah Kasih yang Terbaik Buat Saya
Hal itu, lanjut dia, hanya bisa dilihat dari pemikiran seseorang.
"Tetapi, ini masalah aturan, silakan. Masing-masing institusi memberikan aturan dan sebaiknya ditaati."
"Kalau setelah dari kegiatan yang kedinasan mau berpakaian, ya, silakan. Tetapi, aturan dinas mesti dilaksanakan," tutur Suhadi.
• Pengadaan Lem Aibon Pemprov DKI Sampai Rp 82 Miliar, Ketua KPK Duga Kesalahan Terjadi di Tahap Ini
Dia mencontohkan seperti aparat kepolisian yang mempunyai pakaian dinas resmi saat bertugas.
"Bagaimana (cara berpakaian) di KPK? Saya serahkan di pemimpin KPK. Tapi pemahaman itu harus utuh gitu," ucap Suhadi.
Perkara berpakaian pegawai lembaga dan kementerian menjadi polemik, setelah Menteri Agama Fachrul Razi menyebut akan memberlakukan larangan penggunaan cadar bagi aparatur sipil negara di Kementerian Agama.
Tak Bisa DIlihat dari Busana
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius memaparkan soal paham radikalisme kepada semua staf dan struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terkait busana dan penampilan seseorang yang kerap diidentikan dengan teroris, Suhardi Alius mengaku tidak setuju jika penggunaan cadar disebut merupakan indikasi dari teroris.
Menurutnya, radikalisme tidak bisa dilihat dari busana maupun penampilan fisik seseorang.
• KRONOLOGI Empat Oknum Polisi Culik dan Peras Warga Inggris, Minta Tembusan 1 Juta Dolar AS
"Tidak boleh tampilan fisik, celana cingkrang, jidat item. Temen saya juga ada seperti itu, tapi bagus-bagus aja, jadi enggak boleh," ucapnya di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
Ketua KPK Agus Rahardjo Raharjo pun menyambut baik apa yang disampaikan Suhardi Alius.
"Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa memahami dan mencegah kedepannya," cetus Agus Rahardjo.
• Divonis Bebas, Sofyan Basir Termenung, Bingung, Tersandung, Lalu Menangis
KPK mengundang BNPT untuk memberikan pemaparan soal paham radikalisme kepada semua staf dan struktural.
"Kami mengundang Kepala BNPT Suhardi Alius untuk lebih memahami apa itu radikalisme, apa itu terorisme, tadi sudah dijelaskan semua oleh beliau."
"Jadi kami mengundang semua staf, semua struktural untuk hadir dalam acara ini," ujar Agus Rahardjo ditemui seusai acara di gedung penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).
• Hakim Bebaskan Sofyan Basir, Begini Respons KPK
Ketua KPK berharap, dengan mendapat materi Resonansi Kebangsaan dan Bahaya serta Pencegahan Radikalisme yang dibawakan oleh Kepala BNPT, jajarannya bisa lebih memahami dan melakukan langkah preventif dalam penanggulangan radikalisme.
"Kami berharap, mudah-mudahan dengan begitu kita lebih memahami (radikalisme) dan bisa lebih mencegah ke depannya," harapnya.
Selain itu, yang disoroti Agus Rahardjo dalam acara ini merupakan klasifikasi orang yang terpapar radikalisme, yang dalam prosesnya memiliki lima tahapan.
• BREAKING NEWS: Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir Divonis Bebas
Salah satu yang penting menurutnya ialah cara berpakaian jajaran KPK sebagai penegak hukum.
Kembali, dia menegaskan cara berpakaian penegak hukum sangat penting, terutama dalam menunjukkan profesionalitas.
Sebab, sempat beredar rumor yang menyebut sejumlah anggota lembaga antikorupsi itu merupakan bagian dari Taliban.
• Saat Dibeli Cuma Rp 500 Ribu, Sekarang Segini Harga Opelet Si Doel
"Ya itu tadi, kan kita tanya tadi apa karena berpakaian itu kita bisa dikategorikan Taliban?"
"Tapi sebagai penegak hukum penting sekali kemudian cara berpakaian supaya menunjukkan tadi, imparsial, independen, profesional itu penting," bebernya. (Ilham Rian Pratama)