APBD DKI

Pengadaan Lem Aibon Pemprov DKI Sampai Rp 82 Miliar, Ketua KPK Duga Kesalahan Terjadi di Tahap Ini

KETUA KPK Agus Rahardjo menilai ada kesalahan dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2020, lantaran menelan dana hingga Rp 82 miliar untuk pengadaan lem.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat jumpa pers soal penetapan tersangka anggota DPRD Sumatera Utara di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018). 

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai ada kesalahan dalam penyusunan APBD DKI Jakarta 2020, lantaran menelan dana hingga Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon.

"Kalau kita melihat beli lem Aica Aibon sebesar itu pasti ada kesalahan. Mereka tidak melihat perencanaannya," kata Agus Rahardjo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).

Perencanaan yang dimaksud Agus Rahardjo adalah penerapan e-Planning yang menurutnya harus mendetail sebelum menjadi e-budgeting.

KRONOLOGI Empat Oknum Polisi Culik dan Peras Warga Inggris, Minta Tembusan 1 Juta Dolar AS

"Pertama visi misi diterjermahkan pada e-Planning."

"e-Planning sendiri kan ada yang lima tahun, ada yang tahunan. Di situ targetnya harus sudah jelas," ujar Agus Rahardjo.

Sebetulnya, lanjut dia, e-budgeting merupakan target yang ingin dicapai tiap tahun, sehingga dalam rancangan e-Planning harus mendetail.

Divonis Bebas, Sofyan Basir Termenung, Bingung, Tersandung, Lalu Menangis

Hal itu termasuk nama item yang dibeli seperti alat tulis dan seterusnya.

"Tapi kan kemudian tidak sampai kayak gitu kan, beli lem Aibon sampai sebesar itu. Pasti ada kesalahan," tuturnya.

Untuk itu, kata dia, hubungan e-Planning dan e-budgeting harus jelas, khususnya mencakup capaian perencanaan sebelum diterjemahkan sehari-sehari, dalam unit yang memang lebih kecil.

Hakim Bebaskan Sofyan Basir, Begini Respons KPK

"Tujuan untuk beli barang itu apa sebenarnya, untuk mencapai apa?" Tanya dia menegaskan perlunya ada kejelasan rencana penganggaran.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons pesan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, soal niatan Pemprov DKI memperbaiki sistem e-budgeting.

Laode M Syarif berpesan supaya Pemprov DKI tak menanggalkan asas transparansi dalam perbaikannya.

Menjawab pesan KPK, Anies Baswedan mengaku pihaknya bakal tetap mempertahankan asas tersebut.

 Jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule: Ini Berkat Doa Ibu Saya

"Saya berterima kasih kepada KPK."

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved