Meski Mahal, Lewat Program Ini Pj Gubernur DKI Diyakini Mampu Entaskan Kemiskinan di Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kini tengah mengkaji rencana sekolah gratis di swasta, terutama sekolah yang memiliki grade C dan D.

Meski membutuhkan anggaran yang sangat besar, sekolah gratis dianggap mampu menghapus ketimpangan sosial di Jakarta.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai bisa mengentaskan kemiskinan di DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat kebijakan publik dari GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra.

Dirinya mengatakan, dengan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sekitar Rp 83 triliun, sangat mudah bagi pemerintah daerah mewujudkan pendidikan gratis di sekolah swasta.

Pihak swasta juga bisa diajak bekerja sama dan digerakkan untuk turut membantu pendanaan murid serta peningkatan kesejahteraan guru di saat yang sama.

“Dengan menerapkan ini di pemerintahan Heru Budi Hartono, Jakarta akan tercatat sebagai pelopor dan inisiator pendidikan gratis,” ujar pria yang akrab disapa Tamtam ini pada Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, menggratiskan pendidikan merupakan usaha sosial untuk menyeimbangkan pemasukan dan keuntungan, yang hakekatnya tugas pemerintah. Ekonomi pasar sosial juga bisa diterapkan di Indonesia dengan wacana ini.

Hal ini diwujudkan dengan adanya koordinasi antara DPRD DKI dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan hasil kajian sementara biaya hingga sekitar 1 triliun.

Kata dia, uang sebanyak ini jika dipikirkan secara kapitalistis terkesan mubazir dan seakan dihamburkan sementara.

“Akan tetapi prinsipnya ialah sebanyak apapun dana yang digelontorkan untuk pendidikan, tidak pernah akan sia-sia. Pendidikan akan selalu baik hasilnya, apapun risikonya, tidak bisa diukur dengan uang kendati untuk itu perlu uang, investasi yang tak pernah mati, proyek seumur hidup,” jelas Tamtam.

“Pendidikan, apalagi gratis merupakan dambaan manusia yang ingin selalu berkembang dan punya niat yang baik. Bila untuk pendidikan masih ragu-ragu, kualitas pengembangan diri kita masih dipertanyakan terus-menerus,” lanjutnya.

Tamtam memprediksi peniadaan KJP akibat adanya kebijakan ini tidak akan menimbulkan masalah di masyarakat.

Justru dengan demikian akses pendidikan bisa dijangkau oleh banyak orang, terutama dari keluarga yang tidak mampu.

“KJP hanya bagi mereka yang memiliki kartu dan rajin mengurusnya, sementara sekolah gratis akan otomatis menjangkau banyak keluarga yang kurang mampu di Jakarta,” tuturnya.

Tamtam menambahkan, sekolah gratis merupakan impian dan dambaan semua anak bangsa.

Kesempatan mengenyam pendidikan tidak dialami oleh semua orang, karena ada banyak generasi yang ingin sekolah namun terkendala dana.

Biaya untuk pendidikan tidaklah murah, belum lagi kondisi perekonomian keluarga memaksa untuk putus sekolah.

Faktor ekonomi dalam pendidikan memang merupakan basis dan fondasi untuk memungkinkan diraihnya kesempatan belajar yang semakin tinggi.

“Usulan tersebut memang sedang dipertimbangkan dan jika dimungkinkan untuk dilaksanakan, mengapa tidak? Sudah saatnya wajah pendidikan di Jakarta diubah, dari yang selalu terkesan mahal menjadi kian terjangkau bahkan gratis,” ungkap dia.

Kata dia, di berbagai negara maju, pendidikan adalah akses bebas yang disediakan oleh pemerintah untuk pengembangan warganya.

Indonesia kiranya juga penting terhadap pendidikan, mengingat masih rendah literasi dan tarafnya di skala internasional.

“Mengingat generasi emas bangsa, tidak ada seorang pun yang boleh diabaikan ketika ingin maju dan sukses dalam pendidikan,” pungkasnya.

Entaskan Kemiskinan Lewat Pendidikan Gratis

Diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan diminta mengkaji kebijakan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta.

Pasalnya, sekolah gratis dianggap mampu menghapus ketimpangan sosial di Jakarta.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, salah satu penyebab kemiskinan adalah karena akses pendidikan tidak terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah.

Oleh sebab itu, pendidikan gratis diharapkan mampu memutus ketimpangan di Jakarta.

Dia berujar, kemiskinan struktural itu karena ada ketidaksetaraan di kalangan masyarakat.

“Salah satunya adalah tidak mampu mengakses pendidikan. Ini fakta yang terjadi di Jakarta yang sebenarnya ketimpangan itu sudah semakin jomplang, jadi harus kita pikirkan untuk mendorong wajib sekolah gratis di Jakarta,” kata Jhonny pada Jumat (10/5/2024).

Jhonny meyakini, salah satu cara untuk menghapus lingkar kemiskinan yang terjadi, yakni menyetarakan pendidikan untuk masyarakat DKI Jakarta.

Pihaknya selalu percaya salah satu variabel untuk mengangkat satu keluarga keluar dari kungkungan kemiskinan itu adalah pendidikan itu yang paling penting.

“Jadi semua sekolah sekolah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini harus menjadi perhatian pemerintah itu,” jelas Johnny.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengaku, telah membuat sebuah simulasi atas usulan kebijakan sekolah gratis.

Untuk merealisasikan impian sekolah gratis, dibutuhkan penambahan anggaran sekitar Rp 500 hingga Rp 800 miliar.

“Ini baru gambaran saja, artinya belum final. Bahwa usulan program sekolah gratis ini kami sudah melakukan kajian. Kemudian tinggal mengerucut kosekuensinya bahwa tidak ada lagi yang namanya Bansos dan KJP,” kata Purwosusilo. (faf) 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09