Gerindra Usul Pemprov DKI Beri Bansos untuk Janda di Jakarta, PDIP: Lebih Baik Beri Pelatihan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemprov DKI menerbitkan program bantuan sosial (bansos) untuk para janda yang telah ditinggal suaminya.

Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun. 

Sementara, usia di atas 60 tahun tak diusulkan masuk sasaran kartu janda, karena telah mendapat Kartu Lansia Jakarta.

Hal itu disampaikan Wakil Bendahara Fraksi Gerindra DPRD DKI Jamilah Abdul Gani dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Marshanda Lama Menjanda, Tantang Pria Mandiri yang Berani Mendekati Tanpa Pandang Status

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, memberikan tanggapan soal itu.

Ima tidak sepakat dengan usulan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, agar Pemprov DKI membuat program kartu bantuan untuk para janda di Jakarta.

Ima menilai, daripada menambah pemberian bansos, sebaiknya janda berusia produktif diberi pelatihan keterampilan kerja.

"Karena kalau di usia produktif, saya lebih setuju untuk mereka dilatih agar mereka punya keterampilan yang bisa membuat mereka jadi mandiri. Sehingga, bisa punya penghasilan sendiri. Bukan kita terus-terus beri bantuan," kata Ima dikutip, Selasa (5/8/2025).

Hal itu diungkapkan Ima, karena anak-anak dari para janda tersebut, jika masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) turut mendapat bansos seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Baca juga: Usulan Kartu Janda Jakarta, Pramono Anggap Aneh, Pengamat Lihat Potensi Celah Korupsi

"Tanggungan anak, bisa kita bantu secara langsung lewat pendidikannya, lewat kesehatannya, lewat sembako KJP yang ada," ujar Ima.

"Jadi kita penuhi dulu pendidikan anaknya, kesehatannya, dan lain sebaginya. Itu juga bisa mengurangi beban dari si ibu tersebut," terang Ima.

Menanggapi terpisah, Pramono Anung menilai hal tersebut usulan yang aneh.

"Aneh-aneh saja. Enggak mau jawab, aku," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025. (m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.