Pemilu 2024
Hotman Paris Tegaskan Tudingan Anggaran Bansos Naik Dipakai Jokowi untuk Beli Suara Adalah Fitnah
Tim Hukum Prabowo-Gibran Hotman Paris mengatakan, tudingan anggaran bansos naik karena digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah fitnah.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tudingan anggaran bantuan sosial atau bansos naik karena digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditegaskan sebagai sebuah fitnah.
Anggota Tim Hukum calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris mengatakan hal itu terlihat dari keterangan para menteri.
Seperti diketahui empat menteri Jokowi dipanggil untuk mengikuti sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (5/4/2024).
Hotman Paris menegaskan kehadiran empat menteri Jokowi dalam sidang PHPU membuktikan tak ada kaitan antara bansos dengan kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Kehadiran empat menteri semakin membuktikan karena kan tadi menteri keuangan sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran," kata Hotman.
Baca juga: Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Sri Mulyani Berbatik Hitam dan Risma Pakai Batik Cokelat
Apalagi, kata dia, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku dalam persidangan tidak ada kenaikan anggaran bansos pada 2023-2024.
"Justru yang naik itu adalah perlinsos yang minyak, pupuk BPJS yang itu semua tidak bentuk cash," ujar Hotman.
Karenanya, Hotman menganggap tudingan anggaran bansos dinaikan untuk menangkan Prabowo-Gibran adalah tidak benar.
"Jadi, bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara Pemilu adalah fitnah-fitnah, pepesan kosong belaka," imbuhnya.
Adapun empat menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di MK. Mereka dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Empat menteri itu, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Kemudian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Baca juga: Menteri Muhadjir Effendy Menegaskan Pemberian Bansos Sudah Direncanakan untuk Mencegah Kemiskinan
Baca juga: 4 Menteri Jadi Saksi dalam Sidang PHPU di MK, 1.640 Personel Gabungan Diterjunkan untuk Pengamanan
Tidak Menentang Bansos
Tim hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu itu tidak menentang kebijakan bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Anggota Tim hukum Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Heru Widodo menekankan, hal yang dipersalahkan oleh Anies dan Muhaimin adalah bansos yang diduga disalahgunakan untuk kepentingan elektoral.
Hal tersebut diucapkan Heru usai menghadiri sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
"Mas Anies dan Gus Imin bukan tidak suka dengan bansos, tapi menentang kebijakan tentang bansos yang sudah berjalan dari tahun ke tahun," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, empat menteri Kabinet Indonesia Maju telah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (5/4/2024).
Keempat menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Risma terlihat mengenakan baju Batik coklat dengan kerudung berwarna hitam. Sedangkan Sri Mulyani mengenakan Batik hitam bercorak bunga warna-warni.
Saat tiba, kedua menteri perempuan itu menebar senyum kepada awak media. Risma yang hadir lebih dulu itu tidak mengatakan satu patah kata saat ditanya awak media.
"Alhamdulillah, nanti dengar kan di dalam ya," ucap Sri Mulyani.
Airlangga yang tiba dengan mengenakan setelan jas dan memberikan jawaban singkat ketika disapa awak media.
Kemudian, Menko PMK Muhadjir Effendy datang mengenakan setelan hitam tanpa berkomentar sedikit pun.(m27)
(Tribunnews.com/Fersianus Waku, Wartakotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.