Ratusan Mahasiswa Kembali Geruduk DPR RI Menolak Hak Angket Pemilu 2024, Ini Tuntutannya

"Jadi menurut saya enggak ada yang perlu buru-buru hari ini. Prosesnya berjalan terus sekarang dan hasil final pemilu aja belum keluar. Kita tunggu saja prosesnya,” ucap Anies.

Ke depannya, Anies yakin bahwa hak angket di DPR akan bergulir sesuai dengan semestinya.

"Kalau ada statement-nya, pegang statement itu. Kebiasan teman-teman ini ada statement digoyang-goyang, mencoba untuk dijadikan polemik begitu. Kan sudah dikatakan dua Jumat yang lalu," ujarnya.

Kini, Anies mengaku lebih banyak melakukan pertemuan dengan tim hukum secara rutin.

"Banyak pertemuan-pertemuan. Bahkan pertemuan dengan tim hukum itu rutin. Kemarin ada pertemuan kemudian hari ini juga ada pertemuan," ucap Anies Baswedan.

Anies menyebut bahwa banyak kegiatan yang dilakukan olehnya menjelang hasil rekapitulasi suara pemilu.

"Jadi banyak sesungguhnya kegiatan, persiapan untuk kita mereview apa saja temuan di lapangan. Apa saja hal yang perlu jadi perhatian itu berjalan terus," pungkasnya.

Baca juga: TKN Bersyukur Ahok Kepeleset Lidah Sebut Jokowi Tidak Bisa Kerja, Jadi Malapetaka Buat Paslon 03

Sementara itu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. menyatakan bahwa hak angket kecurangan pemilu di DPR baiknya dibiarkan berjalan saja dan jangan dihambat.

“Hak angket itu biar saja,” ujar Jimly dalam ngobrol bareng Eddy Wijaya di podcast EdShareOn.

Menurut Jimly, pengajuan hak angket di DPR adalah salah satu saluran bagi kontestan yang kalah dalam Pemilu 2024 selain gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun lewat Bawaslu.

“Dua-duanya ini penting untuk memindahkan kemarahan dan kekecewaan dari jalanan ke ruang sidang. Artinya sidang forum politik di DPR dan sidang forum hukum di MK dan Bawaslu,” ucapnya.

Jimly juga tidak yakin langkah ini akan membuka peluang memakzulkan Presiden Joko Widodo karena hak angket ujungnya adalah penegakan hukum.

Baca juga: Habib Rizieq Shihab Dukung Anies-Cak Imin, Singgung Pernah Kalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta

Berbeda bila yang digulirkan di DPR adalah Hak Menyatakan Pendapat yang bisa berakhir pada pemakzulan presiden.

“Tapi Hak Menyatakan Pendapat itu lama prosesnya, bisa setahun lebih. Karena setelah dari DPR, akan diuji di MK dulu, bila terbukti baru dibawa ke MPR untuk pemakzulan,” ujar Jimly.

Meski begitu, pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menahan diri untuk deklarasi kemenangan di Pilpres 2024 lantaran belum pengumuman dari KPU adanya kesempatan gugatan di MK.

“Jadi sekali lagi silakan tempuh jalur politik dan jalur hukum di MK,” tuturnya.

PDIP Klaim PPP Dukung Hak Angket

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyatakan sikap, dukung hak angket DPR usut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Diketahui tiga fraksi di DPR telah menyuarakan hak angket saat menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (5/3/2024). Ketiga fraksi itu yakni PKS, PKB dan PDIP. 

Sedangkan, NasDem dan PPP masih belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya hak angket Pemilu 2024.

"PPP sudah nyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar Mahfud dan para ketua umum partai. Mungkin yang menyatakan tidak ikut rapat," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

Baca juga: Soal Suara Ganjar-Mahfud Dikunci di Angka 17 Persen, Hasto Tuding KPU Pura-pura Tak Tahu

Hasto menerangkan bahwa hak angket dibutuhkan suatu tahapan-tahapan, kemudian dirancang sebaik-baiknya.

Lalu membangun kesadaran rakyat, serta melakukan diskusi dengan civil society dan para guru besar.

"Jadi ini segala sesuatunya dipersiapkan. Prof Mahfud sudah mengatakan naskah akademiknya sedang disempurnakan," tegasnya.

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Amir Uskara mengatakan PPP belum membahas soal rencana hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Persoalan angket, saya kira kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal," kata Amir kepada wartawan, Sabtu (9/3/2024).

Amir menjelaskan, fokus PPP saat ini masih untuk mengawal penghitungan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Adapun hal tersebut, dikatakan Amir, merupakan instruksi langsung dari pimpinan partai.

"Sesuai dengan instruksi ketua umum kami, dan juga kami di fraksi, kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing-masing. Karena habis itu kita akan mengambil sikap terkait dengan apa yang beredar saat ini," ungkapnya.

Amir membantah belum dibahasnya hak angket di PPP menjadi tanda PPP tidak serius mendukung digulirkannya rencana tersebut.

"Kalau kita cerita tentang hak angket tentu kita melihat apa yang terjadi kita buatkan hak angket. Salah satunya misalnya tentu kalau dianggap dalam pileg ada persoalan-persoalan besar yang harus dipertanyakan kepada pemerintah, tentu itu juga akan menjadi bahan bagi kami," tutur dia.

"Cuma kan kami harus sampaikan kepada teman-teman bahwa PPP saat ini posisinya adalah memang berada di dalam pemerintahan," tandas Amir.

Pertemuan JK dan Hasto

Co-captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Sudirman Said membenarkan pertemuan antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

"Beliau kan tokoh nasional semuanya. Jadi pasti banyak event semuanya, baik sengaja bertemu maupun karena satu event bareng-bareng," ucap Sudirman, Minggu (10/3/2024).

Menurutnya, JK dan Hasto pernah membahas soal atensi keduanya perihal mengklarifikasi persoalan yang terjadi selama Pemilu 2024.

"Kebetulan saya satu event di UI, ya sambil menunggu seminar. Kita berdiskusi satu hal. Artinya satu konsen bersama, untuk mengklarifikasi yang sudah terjadi," tambah Sudirman.

Sudirman menyebut, salah satu yang dibahas saat pertemuan JK dan Hasto mencakup soal hak angket DPR RI.

"Klarifikasi membawa ke proses hukum, dibawa ke angket, dibawa ke pansus. Mungkin nanti diproses lagi public examination (eksaminasi publik) supaya begitu dilantik semua udah clear," ungkap dia.

Diketahui, rencana hak angket kecurangan pemilu awalnya digulirkan oleh calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo. 

Adapun dorongan eks Gubenur Jawa Tengah itu disambut oleh para partai pendukung pasangan nomor urut 1 Anies dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Beberapa anggota DPR sudah menggelindingkan usulan penggunaan hak angket demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Usul itu disampaikan oleh tiga anggota DPR dari Fraksi PKS, PKB, dan PDIP dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 5 Maret 2024.

Mereka adalah anggota Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah dan anggota Fraksi PDIP Aria Bima.

Ketiganya kompak menyuarakan pengguliran hak angket dalam sidang tersebut lewat interupsi yang disampaikan kepada pimpinan sidang yang juga politikus Partai Gerindra, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News