Program Makan Siang Gratis: Kisah Sukses atau …?

Bloomberg Technoz mengulas bahwa alih subsidi energi menjadi anggaran untuk makan siang gratis bakal membuat APBN membengkak. Jika subsidi energi dicabut, biaya logistik akan membengkak. Harga barang dan jasa apapun akan naik, inflasi akan terjadi dan daya beli masyarakat melemah.

Selama masa kampanye sendiri, Prabowo pernah menyebut bahwa anggaran untuk program makan siang dan susu gratis itu dapat berasal dari alokasi dana pendidikan (pada 2024 mencapai Rp 665 triliun) dan dana perlindungan sosial (Rp 496,8 triliun). Mengutip CNBC Indonesia, dia menyebut, “Saya tanya, apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?”

Baca juga: PSSI Tunggu Kedatangan Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, dan Maarten Paes untuk Diambil Sumpah Jadi WNI

Sejumlah organisasi guru sudah menentang program ini jika diambil dari dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) yang dirintis sejak zaman SBY. Dana BOS membantu operasional sekolah-sekolah di Indonesia, antara lain untuk membayar gaji guru honorer.

Jika benar anggaran bakal bersumber dari dua pos tersebut, Selamat tinggal Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Kartu Sembako), Program Indonesia Pintar, Bantuan Pangan Beras, dst… Penerima PKH yang memilih pasangan 02 pasti akan kecewa. Berharap dapat makanan gratis, malah jatah bansos berkurang.

Satu Kahkonen, perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste menyebut Indonesia harus hati-hati dalam melaksanakan program ini, terutama terkait pembiayaan. Wajar bila Satu mengingatkan. Kalau sumber anggaran untuk program ini tak ada, ujung-ujungnya surat utang bakal kembali diterbitkan. Padahal untuk tahun 2024 saja, beban pembayaran utang Indonesia saja mencapai Rp 3,2 triliun per hari.

Dalam rapat Bappenas terakhir, pemerintah menghitung anggaran untuk program makan siang dan susu gratis pada 2025 yaitu sebesar Rp 185,2 triliun—jumlahnya jauh lebih kecil dari angka Rp 450 triliun yang digadang-gadang selama masa kampanye.

Namun jika memprioritaskan program di kuadran kedua—193 wilayah dengan stunting tinggi dan kemiskinan tinggi, dana yang dibutuhkan sekitar Rp 41,5 triliun. Masalahnya, daerah-daerah ini (NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Papua Barat) terkenal sulit dijangkau. Lokasi stunting dan kemiskinan tertinggi biasanya terpencil, jauh dari akses infrastruktur. Puskesmas dan Posyandu jumlahnya terbatas. Sekolah tak banyak. Masalah distribusi logistik pun akan jadi masalah.

 
Jika 02 benar menang pemilu dan melaksanakan program ini, semoga program ini benar-benar berjalan di wilayah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi. Jangan hanya berjalan di wilayah yang mudah dijangkau untuk dipamerkan kepada media dan publik. Wilayah yang mudah dijangkau, umumnya relatif tidak membutuhkan program ini.

Dengan aturan yang adil dan memperhatikan segala aspek, kebijakan makanan gratis bisa menjadi cara untuk mengatasi berbagai persoalan sekaligus: malnutrisi, obesitas, dan menghidupkan ekonomi kerakyatan, seperti yang dilaporkan berbagai media tentang kebijakan ini di Brazil.

Baca juga: Serius Gulirkan Hak Angket, PDIP Susun Naskah Akademik sebagai Dasar Penggunaan Hak DPR Tersebut

Tetapi jika pemberian makanan gratis hanya sekedar alat untuk menenangkan masyarakat (Panem et circenses), yang terjadi hanya pembengkakan bujet dan ketergantungan masyarakat terhadap pemberian. Berabad-abad silam, pemimpin Romawi Kuno, Oktavianus dan Mark Antony (Triumvirat Kedua) dilempari batu di Forum oleh penduduk yang belum mendapatkan gandum gratis. Seabad kemudian, Kaisar Claudius dilempari roti basi, ketika roti gratis tak kunjung diberikan.

Sukses tidaknya sebuah kebijakan bisa dilihat dari dampak jangka panjang yang dihasilkan dan kolaborasi dengan program berjalan lainnya. Program makan siang di sekolah India, misalnya, tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan setelah berjalan hampir 30 tahun juga terkait dengan angka vaksinasi yang rendah.

Bagi orang-orang yang skeptis, program “makan siang dan susu gratis” hanya dilihat sebagai proyek bancakan. Semoga mereka yang skeptis ini salah. Karena jika si skeptis ini benar, program ini menjadi kemunduran dari semua kemajuan yang telah dibangun hingga hari ini. APBN kita sudah terlalu berat dengan pembayaran utang dan pembangunan IKN.

Amandra Mustika Megarani

Jurnalis dan Penulis Lepas

***