Pengangkatan AHY jadi Menteri ATR/BPN Disebut Bentuk Upaya Membendung Wacana Hak Angket

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengangkatan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN disebut sebagai upaya membendung wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Hal itu diungkapkan pengamat politik Adi Prayitno yang menilai pengangkatan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sarat dengan kepentingan. 

"Sulit dimungkiri ada tendensi membendung usulan hak angket dengan ditunjuknya AHY jadi Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang)," kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (25/2/2024) malam.

Bukan tanpa sebab, Adi melihat adanya penolakan yang terus digencarkan AHY secara langsung mengenai wacana hak angket.

Terlebih lagi penolakan tersebut, dilakukan tepat beberapa hari setelah AHY dilantik jadi menteri sekaligus bergabungnya Partai Demokrat dalam koalisi pendukung pemerintahan.  

"Buktinya, sesaat setelah dilantik, AHY langsung agresif menolak usulan hak angket yang dinilai kontraproduktif dengan niat rekonsiliasi nasional. AHY belakangan sangat agresif menolak usul hak angket," ujar Adi.

Hanya saja Adi menilai pemerintah dan Partai Demokrat akan kesulitan untuk membendung wacana yang digulirkan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kekisruhan Pemilu 2024 Bisa Diselesaikan Via Jalur MK dan Hak Angket DPR RI

Pasalnya Partai Demokrat, akan kesulitan membuka lobi komunikasi dengan dua partai yakni PDI-P dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Apakah AHY bisa jadi jembatan untuk komunikasi dengan PKS dan PDI-P? Sulit rasanya," ujar pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

"Karena PKS dan PDI-P partai ideologis yang mazhabnya sangat jelas berbeda dengan Jokowi," katanya lagi.

Catatan Kompas.com, sinyal penolakan AHY dan Demokrat terkait hak angket dugaan kecurangan pemilihan umum (Pemilu) mulai disampaikan usai putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilantik menjadi Menteri ATR.

Dalam pernyataannya, AHY mengajak kubu Ganjar Pranowo dan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan move on menyikapi hasil Pilpres 2024 yang sementara menunjukkan keunggulan untuk pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Yang jelas kita justru harus move on. Lima tahun, sepuluh tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Saatnya kita harus membangun kembali rekonsiliasi bangsa dan kita berikan ruang demokrasi," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, usai dilantik sebagai Menteri ATR pada 21 Februari 2024.

Baca juga: Mahfud MD: Hak Angket Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu 2024, Tapi Bisa Impeachment Presiden Jokowi

Kemudian, pada 24 Februari 2024, AHY mengatakan, tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024.

Menurut dia, langkah itu tidak akan berjalan baik karena selisih suara Prabowo-Gibran, dengan dua pasangan calon (paslon) lain terpaut cukup jauh.