Berita Jakarta

Presiden Jokowi Berbeda dengan DPR Terkait Penunjukkan Gubernur Jakarta setelah Tak Jadi Ibu Kota

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbeda pandangan dengan DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta terkait penunjukan Gubernur.

Editor: Suprapto
Akun YouTube @Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbeda pandangan dengan DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta terkait penunjukan Gubernur. Foto: Jokowi mengenakan dasi berwarna kuning saat berangkat ke Tokyo, Jepang dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (16/12/2023) pagi. Ini makna dasi kuning menurut Jokowi. 

“Menurut saya ini (penunjukan Gubernur) sangat kurang baik, karena pemilihan langsung merupakan semangat kita pasca reformasi bahwa demokrasi kita tidak dikebiri dengan adanya penunjukkan,” kata Riano.

“Saya kira kalau usulan ini tetap berlangsung, sangat mencederai cita-cita reformasi, mencederai demokrasi dan ini kan bertentangan dengan demokrasi yang sudah berjalan baik,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, teka-teki tentang pihak yang mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden RI mulai terkuak.

Baca juga: Aktivis Ramal Jakarta Rusuh jika RUU DKJ Disahkan, Bamus Suku Betawi 1982 Ngaku Usul, Ini Alasannya

Pihak yang mengajukan hal itu dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) adalah Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi 1982.

Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding membenarkan, bahwa pihaknya yang menggagas agar kepala daerah di Jakarta ditunjuk Presiden.

Usulan itu disampaikan saat Haji Oding yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Kaum Betawi ini, mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI terkait RUU DKJ beberapa waktu lalu.

“Kami mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden, cost (biaya) politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu,” kata Haji Oding pada Jumat (8/12/2023).

Haji Oding mengatakan, gagasan itu juga sudah disampaikan dalam lembaga adat yakni Majelis Kaum Betawi.

Lembaga itu mewadahi dua organisasi yakni Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Haji Oding dan Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad.

Selain itu, kata dia, pertimbangan lain penunjukkan Gubernur secara langsung karena mereka menginginkan putra daerah menjadi pemimpin di Jakarta.

Dia berharap, putra daerah mendapat keistimewaan pasca Ibu Kota dipindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.

“Di situ ada kompromi soal putra daerah menjadi salah satunya toh, di mana-mana juga ada privilese politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum Betawi,” ucap Haji Oding.

“Kalau ditunjuk oleh Presiden, salah satunya harus representasi putra daerah. Jadi itu yang melatarbelakangi mengapa kami mengusulkan Gubernur dipilih oleh Presiden,” sambungnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "RUU DKJ Segera Dibahas, Jokowi Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/01/20/06572891/ruu-dkj-segera-dibahas-jokowi-tegaskan-gubernur-jakarta-tetap-dipilih-rakyat.


Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Sumber: Warta Kota
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved