Pemilu 2024

Kader Partai Demokrat DKI Jakarta Mulai Move On Setelah Ditinggalkan Anies Baswedan

Keretakan hubungan Partai Demokrat dengan Anies Baswedan membuat kader di DPRD DKI Jakarta memisahkan diri

|
dok. DPRD DKI Jakarta
Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat 

Saya masih berkeyakinan kami akan terjadi penambahan kursi setidaknya di empat dapil tambahan. Di mana itu?

Dapil empat, lima, delapan dan 10. Ini seluruh lembaga survei yang internal melakukan survei dapil. Kayak dapil delapan itu InsyaAllah kami dapat dua kursi, dapil 10 dua, delapan dua, kemudian dapil empat juga sama.

Baca juga: Partai Demokrat Kembali Usung Khofifah-Emil Dardak Maju di Pilgub Jawa Timur 2024

Apa yang Demokrat andalkan saat pileg 2024 mendatang?

Manajemen yang baik mampu mengalahkan popularitas. Kami punya strategi yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari termasuk pencalegan.

Kami juga menerapkan strategi yang salah satunya adalah GTPRW (Gugus Tugas Pemenangan di Tingkat RW). Jadi di setiap RW ini, kami harus penuh kekuatannya minimal ada tujuh kader per RT atau tujuh kader per KTA di setiap TPS.

Ini memang hal yang melelahkan untuk mendapatkannya, jadi kalau Anda bertanya kepada saya soal target, bahwa targetnya itu sudah by name by NIK.

Termasuk kami punya aplikasi Demokrat Jakarta Mobile System, jadi potential voter by name by NIK. Bisa diunduh secara gratis melalui aplikasi Play Store.

Bagaimana Anda menyiasati rencana para DPT untuk mengganti pilihannya dari Demokrat ke partai lain?

Kami itu kerjanya sudah cukup panjang, sudah rigid dari awal. Kami yang petahana sudah kasih tahu kepada caleg baru.

Bahkan untuk menghadapi orang pun kami kasih tahu, kira-kira orang ini tukang bohong atau potensi miss, jadi kami ajari itu, karena kami bagian orang yang dibohongi oleh oknum masyarakat.

Misalkan ada satu kegiatan, mereka mengajukan proposal untuk pembiayaan. Bisa jadi proposalnya dalam satu dapil, ada yang ke saya, dan ada yang ke caleg nomor sekian dan sekian.

Jadi kalau kegiatannya mau di-handle sama salah satu caleg, yah yang lain jangan diminta. Karena kami pernah di dalam satu kegiatan, yang diundang caleg A, caleg B.

Ini malah kayak jadi jualan, jadi kami tidak mau seperti itu, kami tidak mau jadi korban penipuan konstituen. Angka ini memang rigid, dan lelah tapi nanti pada saat keperluan event politik itu akan sangat terpakai.

Saya punya data, satu TPS misalnya tujuh orang buat pileg, kan setelah itu pilkada.

Begitu pilkada, kan tujuh orang itu masih ada semua, paling yang meninggal dunia misalnya ada 1-2 orang, dan ini akan menjadi kekuatan lagi.

Jadi tinggal disuntik saja logistiknya, bisa buat menangin pilkada. (faf-bersambung)

Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved