Kecewa dengan Praktik Demokrasi Presiden Jokowi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gelar Mimbar Bebas

WARTAKOTALIVE.COM - Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahasiwa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, menggelar mimbar bebas, Kamis (28/12/2023).

Mimbar bebas digelar UIN Syarif Hidayatullah ini berlangsung di depan Sekretariat Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Jakarta.

Mimbar bebas digelar sebagai bentuk keprihatinan dan kekecewaan mahasiwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melihat perkembangan praktik demokrasi di ujung pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Selain menampilkan Ketua BEM UIN Jakarta dan Ketua Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta yang berorasi, juga menghadirkan Ekonom dan Dosen Universitas Indonesia, Faisal Basri, Pengamat Politik, Ray Rangkuti, Iwan Buana INFID, Nong Darul Mahmada, hingga Aktivis Kemanusiaan, dan Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti.

Baca juga: Gunakan Akronim AMIN, Liga Demokrasi Mahasiswa Indonesia Laporkan Anies Baswedan ke Bawaslu RI

Dalam orasinya, Muhamad Abid Al Akbar, Ketua BEM UIN Jakarta dengan tegas kekecewaanya terhadap praktik dan upaya untuk membunuh demokrasi, dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anak Jokowi, Gibran Rakabumung Raka jadi Capwapres Nomor Urut 02.

"Pelanggaran etik yang serius dan dilakukan secara sistematis jelas telah merusak dan mengancam keadaban demokrasi kita", tutur Abid.

Secara kasatmata, pelanggaran etika itu dipertontonkan tanpa rasa bersalah dan bahkan merasa diri mereka menjadi korban fitnah dan serangan politik.

Abid menilai hal tersebut sebagai ironi dan malapetaka.

"Bangsa Indonesia tengah diterpa malapetaka dan bahaya, ketika elit yang melakukan pelanggaran etika justru merasa dirinya sebagai korban fitnah dan serangan politik", ungkap Abid kecewa.

Tidak hanya itu, Abid juga menyoroti ancaman netralitas pemilu 2024.

Pasalnya, majunya Gibran Rakabuming Raka membuat netralitas Presiden Jokowi dipertanyakan.

Padahal kekuasaan presiden yang sangat besar dapat memobilisasi aparat negara dan uang negara untuk kepentingan memenangkan anaknya.

"Netralitas pemilu 2024 dalam ancaman besar karena anak presiden maju sebagai calon, kita tidak bisa mengharapkan presiden dapat netral dan akibatnya legitimasi pemilu 2024 dipertanyakan", ujar pria berkacamata ini.

Senada dengan Abid, Faisal Basri menyatakan kemunculan dinasti politik mempersulit harapan agar Pemilu 2024 berlangsung netral.

Sentralisasi kekuasaan dalam dinasti politik dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai demokrasi.