Timnas AMIN Tegas Menolak RUU DKJ, Kasihan Warga Jakarta Tidak Bisa Tentukan Nasibnya Sendiri

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut, rancangan regulasi itu dapat menghilangkan hak warga Jakarta dalam memilih pemimpinnya. Situasi ini justru mengembalikan Jakarta seperti era Orde Baru, sehingga dianggap suatu langkah kemunduran.

“Jika ini disahkan jadi UU maka demokrasi kita akan mundur. Hak-hak warga Jakarta akan dihilangkan,” kata Syaikhu pada Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Gerindra Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, Rani Mauliani: Harus Diinvestigasi Pengusul RUU DKJ

Mantan Wakil Wali Kota Bekasi ini mempertanyakan urgensi dari mekanisme tersebut. Tata cara pemilihan kepala daerah di Jakarta tersebut juga dianggap akan memasung hak politik warga.

“Tentu ini tidak sejalan dengan semangat reformasi,” jelas Syaikhu melalui cuitannya dalam akun X (sebelumnya Twitter).

Sementara itu mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memuji langkah PKS yang menolak RUU DKJ. PKS juga dianggap selalu konsisten menolak RUU yang merugikan rakyat.

“Saya salut terhadap @PKSejahtera yang saya nilai selalu konsisten berjuang untuk rakyt, keadilan, persatuan dan demokrasi,” katanya.

Hal senada dicuitkan oleh sejarawan JJ Rizal. Menurutnya RUU DKJ telah menghina hak demokrasi warga Jakarta.

“Apa sudah waktunya ya bung saya ajak orang Betawi minta merdeka aja, keterlaluan sih menghinanya ini, jahat banget,” ucap Rizal.

Sementara itu di media sosial, ramai-ramai netizen menolak RUU tersebut lantaran mengancam hak pilih warga Jakarta dan bertolak belakang dengan prinsip demokrasi.

“RUU DKJ amputasi hak pilih warga Jakarta, mengkhianati reformasi,” @kang_Soer.

“Sebagai warga Jakarta saya pastikan pilih partai yg menolak RUU DKJ ttg penunjukan langsung Gub-Wagub,” timpal @sersanqomar. (faf)

(Tribunnews.com/Danang Triatmojo, Wartakotalive.com/Fitriyandi Al Fajri)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.