Ini Praktik Curang Pemilu yang Diungkap Menkominfo Budi Arie, Pengamat Minta Mahasiswa Mengawal

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Setiap pesta demokrasi bernama Pemilu atau Pilpres digelar pasti diakhiri dengan keributan dan sengketa.

Hal itu dipicu praktik curang yang dilakukan oleh oknum caleg, parpol, atau kontestan Pilpres yang haus kuasa.

Praktik curang tersebut kerap berulang dengan modus yang sama, karena tak ada upaya perbaikan sistem dari pemerintah atau penguasa.

Baca juga: Apakah Ada Pemilu Curang? Mahfud MD: Banyak, Bawa ke MK

Celah itu sengaja dipelihara agar bisa mengatur siapa yang bisa memenangi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sedikit membocorkan praktik curang itu.

Menurut pendukung setia Jokowi ini, sulap menyulap suara hasil penghitungan di Pemilu kerap terjadi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hal ini disampaikan Budi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI , di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Mulanya Budi menjawab pertanyaan salah seorang anggota DPR soal bagaimana hasil penghitungan suara per TPS bisa terekam secara digital dengan baik.

Baca juga: KPU RI akan Telusuri Perihal Tuduhan Adanya Verifikasi Data Pemilu Curang di Daerah

Budi kemudian menjawab bahwa kekisruhan sulap menyulap jumlah suara biasanya terjadi di tingkat PPK.

Menurutnya kekisruhan tersebut sudah terjadi sejak lama.

"Kan sebenarnya kekisruhan di PPK, dari TPS ke PPK dari zaman dulu, kita sudah lama jadi orang Indonesia lah. TPS ke PPK ini biasanya sulap menyulapnya," kata Budi.

Kemenkominfo yang fokus dan punya tanggung jawab terhadap akses konektivitas, mengantisipasi peluang potensi negatif dari terkendalanya pengunggahan hasil rekapitulasi suara dari tingkat TPS ke PPK dengan menjamin ketersediaan sinyal di semua kecamatan di Indonesia.

Budi juga telah mewanti-wanti Direktur Utama BAKTI Kominfo, Fadhilah Mathar untuk menjamin ketersediaan sinyal tersebut.

Adapun kata dia, sekitar 7.700 kecamatan di Indonesia sudah tak lagi nihil sinyal. Ketersediaan sinyal ini diharapkan bisa memperlancar pengunggahan hasil rekapitulasi suara di tingkat TPS ke PPK, maupun ke tingkat KPU Kabupaten/Kota, sekaligus menghindari adanya sulap menyulap suara.

"Dan sekarang kecamatan di Indonesia sekitar 7.700 kecamatan nggak ada yang blank, jadi bisa beres. Karena ini sulap menyulapnya di PPK mau rekap ke atas, itu dia," ungkap Budi.